Tak Kunjung Merdeka Beribadah, Umat Kristiani Bekasi Mengadu ke Komnas HAM

Tak Kunjung Merdeka Beribadah, Umat Kristiani Bekasi Mengadu ke Komnas HAM.

Umat Kristiani dari Bekasi, Jawa Barat mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Mereka mengadukan nasibnya yang sudah bertahun-tahun tidak memperoleh kemerdekaan untuk beribadah.

Warga jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi itu meminta Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin agar memberikan jaminan atas hak kebebasan beragama dan beribadah bagi jemaat HKBP Filadelfia.

Tim Advokasi HKBP Filadelfia Saor Siagian menyampaikan, hak kemerdekaan beragama dan beribadah itu telah diatur di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami meminta Komnas HAM segera merekomendasikan kepada Presiden dan Bupati agar diberikan hak konstitusi warga jemaat HKBP Filadelfia itu,” tutur Saor Siagian, di Jakarta, Kamis (23/08/2018).

Selain itu, Komnas HAM juga diminta segera memberikan rekomendasi kepada Bupati Bekasi untuk menghormati, mentaati, dan melaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat yaitu putusan PT.TUN Jakarta  Nomor: 255/B/2010/PT.TUN.JKT Jo. putusan PTUN Bandung Nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG.

“Dan ketiga, mendesak Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memerintahkan Bupati Bekasi agar melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Saor Siagian.

Anggota Tim Advokasi HKBP Filadelfia Anto Judianto Simanjuntak menambahkan, sebagai warga negara Indonesia, Jemaat HKBP Filadelfia-Tambun, Bekasi, tidak mendapatkan kemerdekaannya dalam beragama dan beribadah.

Dia menuturkan, puluhan tahun Jemaat HKBP Filadefia berjuang supaya bebas beragama, beribadah dan mendirikan rumah ibadah.

“Perjuangan itu tidak kenal lelah. Sampai saat ini kemerdekaan dan kebebasan itu tetap diperjuangkan,” ujar Anto.

Dia menegaskan, pada hakekatnya setiap warga negara mempunyai hak atas kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Tapi kenyataannya, hak-hak konstitusional tersebut tidak dapat dinikmati Jemaat HKBP Filadelfia karena tindakan kelompok intoleran.

“Ironisnya pemerintah tunduk kepada kehendak dan tekanan kelompok intoleran,” ujarnya.

Dia menuturkan, sebenarnya pengadilan telah memenangkan HKBP Filadefia, dan putusan pengadilan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat sejak tahun 2011.

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta Nomor: 255/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 30 Maret 2011 Jo. putusan Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor: 42/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 2 September 2009.

“Tetapi sampai saat ini Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin tidak  melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap tersebut,” ungkap Judianto.

Padahal, pengadilan melalui putusannya memerintahkan Bupati Bekasi untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah HKBP Filadelfia di lahan miliknya Tambun, Bekasi.

Pengadilan melalui putusannya juga memerintahkan Bupati Bekasi untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan HKBP Filadelfia serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah bagi HKBP Filadefia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam hal ini Bupati Bekasi telah melakukan pelanggaran hukum, pembangkangan hukum yaitu pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjut dia, Presiden selaku pemegang kekuasan pemerintahan tidak melakukan evaluasi dan koreksi atas pembangkangan hukum yang dilakukan Bupati Bekasi. Seharusnya, kata Juadianto, Presiden memerintahkan Bupati Bekasi agar melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat.

Bahkan, dibeberkan Judianto, Ketua PTUN Bandung telah mengajukan surat kepada Presiden RI Joko Widodo tertanggal 25 Juli 2016. Dalam surat tersebut, ketua PTUN Bandung meminta Presiden RI untuk memerintahkan Bupati Bekasi agar melaksanakan putusan Pengadilan.

“Faktanya sampai saat ini, Presiden RI tidak melaksanakan dan mengindahkan surat ketua PTUN Bandung yang ditujukan kepada Presiden,” ujarnya.

Karena itulah, lanjutnya, dalam suasana hari kemerdekaan, kemarin (Kamis 23 Agustus 2018), HKBP Filadefia audiensi ke Komnas HAM untuk melaporkan pembangkangan hukum yang yang dilakukan Bupati Bekasi ini kepada Komnas HAM.

“Supaya Komnas HAM melakukan upaya-upaya sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM,” pungkas Judianto.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*