Tak Jua Ditindak Tegas, Warga Pelapor Minta Kapolri Tidak Menutupi Kejahatan Anak Buahnya, Ada Apa dengan Gedung SPN Singajara Bali dan Mako Polres Pulau Anambas?

Ada Permain Busuk Proyek-Proyek Kepolisian, Warga Minta Kapolri Tangkap Cukong Licik dan Komplotannya.

Bambang Djaya, seorang warga yang melaporkan adanya dugaan praktir kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta permainan pelelangan gelap dalam proyek-proyek di institusi Kepolisian, meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian agar tidak ngumpet atau menutup-nutupi pelanggaran dan kejahatan anak buahnya.

Sudah setahun lebih, warga yang berdomisili di Jalan Durian Dalam I, Nomor 19, Jagakarsa, Jakarta Selatan itu melaporkan ada dua proyek besar yang sarat dengan praktik KKN.

Pertama, proyek Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di Singaraja, Bali. Proyek itu dilakukan pada 2017. Nilai kontrak sebesar Rp 14. 958. 737. 000,-.

Dalam permainan di proyek ini, dibeberkan Bambang Djaya, sangat telanjang terjadinya dugaan KKN antara petinggi Polisi di Polda Bali dengan kontraktor hitam bernama Zakaria Tasman alias ZAK, yang mempergunakan perusahaan sulap-sulap bernama PT Joglo Multi Ayu (PT JMA), milik Dewi Marintan.

Proyek yang kedua, lanjut dia, yang juga sudah dilaporkan Bambang adalah Proyek Pembangunan Mako Polres Anambas di Polda Kepulauan Riau (Polda Kepri). Proyek ini dikerjakan hamper bersamaan waktunya dengan proyek Pembangunan Gedung Utama SPN Polda Bali di Singaraja, Bali itu. Dilakukan tahun 2017. Nilai proyek pembangunan Mako Polres Pulau Anambas ini sebesar Rp 6. 995. 200. 000,-.

“Pelakunya tetap sama, yaitu ZAK dengan menggunakan PT Joglo Multi Ayu, dan berkolaborasi dengan sejumlah petinggi Polisi di Polda Kepri dan berhubungan dengan petinggi di Mabes Polri,” tutur Bambang.

Bambang menuturkan, proses pembangunan kedua proyek itu sarat dengan permainan. Sejak semula, kata dia, suadah ada permainan dengan cara proyek itu diperjualbelikan, namun pemenangnya diatur secara terselubung.

“Anehnya, setelah  saya laporkan, ke Paminal Mabes Polri dan Dittipikor Mabes Polri serta ke Dirkrimum Polda Bali, sampai saat ini pelaku tidak ada yang ditangkap,” tutur Bambang Djaya, di Jakarta, Senin (18/02/2019).

Dia mengungkapkan, semua pelaku beserta cukong-cukongnya, termasuk Pemilik Perusahaan, para konsultan bodong, konsultan perencanaan dan konsultan pengawas memalsukan dokumen.

“Padahal sudah terbukti dan pengakuan semuanya pada waktu dilidik di Paminal Mabes Polri.Herannya, sebanyak 6 anggota Polda Bali dan 1 PNS Polda Bali sudah terbukti, dan berkasnya sudah dikirim ke Itwasum Mabes Polri, hanya disidangkan kode etik,” beber Bambang.

Parahnya lagi, lanjut dia, terdapat dokumen-dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang asli, dengan tanda tangan stempel basah, beredar untuk diperjualbelikan. Semuanya, untuk Polda Bali, ada 6 pengajuan proyek pembangunan.

“Bayangkan, berapa besar anggaran Institusi Mabes Polri setiap tahunnya untuk itu? Berarti, apabila seluruh proyek diperjualbelikan, berapa kerugian Negara?” ujarnya.

Bambang mempertanyakan kinerja Kapolri Jenderal Polisi Tito Krnavian yang tidak sigap dan tidak serius melakukanpengusutan dan penindakan tegas terhadap anak buahnya berserta komplotan yang ada.

“Mengapa ini tidak bisa dibongkar di Kepolisian? Inikah yang dinamakan jeruk makan jeruk? Semua perkara yang menyangkut Kepolisian ditutupi, seakan Polri masih menjadi institusi yang terbersih,” ujarnya.

Dia menuturkan, dari atensi Itwasum dan Kapolri yang ditembuskan ke Kabareskrim Mabes Polri, sepertinya terindikasi, tidak akan ditindaklanjuti, alias mampet.

Bambang menduga, laporannya akan diselewengkan di internal Polri, menjadi laporan-laporan yang menyimpang dari kejadian yang sebenarnya.

“Bayangkan, apabila para penyidik kongkalikong dengan para pelaku, sehingga mendadak kebingungan dan tidak tahu lagi bagaimana proses dan kasusnya,” ujarnya.

Bambang pun bertanya-tanya dan tidak menyangka, bahwa selama ini praktik buruk mengurusi laporan warga pun begitu rumit dan dibuat rumit di Kepolisian.

Bambang mengaku sedih, apalagi proyek yang dibangun di Polda Bali itu adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) yang seharusnya mendidik anak-anak bangsa untuk berintegritas, terdidik menjadi aparatur hokum yang bersih, namun malah dijadikan ajang bancakan oleh sejumlah pihak.

“Gedung itu seharusnya menjadi tempat pendidikan untuk mendidik anggota-anggota penegak hokum yang bersih, nyatanya justru cacat dengan adanya korupsi, yang mengakibatkan adanya kerugian Negara hinggamiliaran rupiah,” bebernya.

Bambang meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian segera membongkar dan menindaktegas aparaturnya yang busuk dan mengembalikan kerugian Negara dari proyek-proyek itu.

“Kalau sekelas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun nantinya tidak mau menindaktegas, ya masyarakat takkan pernah percaya lagi dengan institusi Kepolisian. Jangankan menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini, sekedar mendengar nama Polisi Indonesia pun mungkin sudah muak masyarakat itu,” ujarnya.

Kabid Propam Polda Bali Kombes Pol Radjo Alriadi Harahap mengakui, pihaknya menerima adanya pengaduan dan laporan terhadap anggota Polri yang bermasalah dalam permainan proyek di Polda Bali.

Dijelaskan Kombes Radjo, para terduga melakukan pelanggaran itu adalah 6 orang anggota Polri. Mereka adalah Kabagrenprograr Biro Rena Polda Bali AKBP I Ketut Wartana beserta 5 orang anggota lainnya yakni, Koorgadik SPN Singaraja AKBP I Nyoman Suwija, Kasubbagminsis Korsis SPN Singaraja Kompol I Ketut Gede Wijana, Kasubbag BBMP Bag Bekum Biro Sarpras Polda Bali Kompol I Gusti Agung Purnama Wirahadi, PS Paur Subbagdalgar Bagren Polres Badung Bripka I Ketut Eva Juniaris dan  Banun Renprograr Biro Rena Polda Baloi Bripka Ida Bagus Nyoman Ghana Wisudawan.

Radjo Alriadi Harahap menyampaikan, para anggota Polda Bali yang dilaporkan itu terbukti melakukan pelanggaran. “Enam anggota Polda Bali yang dilaporkan itu, dalam pemeriksaan KKKEP, ditemukan bukti bahwa para terduga pelanggar dalam menjalankan tugas selaku anggota ULP dalam rangka pembangunan gedung SPN Singaraja Polda Bali, cukup bukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa tidak menjalankan tugas secara professional, proporsional dan prosedural ,” tuturnya.

Pelanggaran itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf c Peraturan kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Sementara, Wadir Tindak Pidana Korupsi Kasubdit III, Kombes Pol Cahyono Wibowo menjelaskan, Proyek Pembangunan Mako Polres Anambas Polda Kepri masih dalam proses penyelidikan. Demikian pula dengan yang terjadi dalam dugaan tindak pidana korupsi permainan pelelangan proyek Pembangunan SPN Singaraja Polda Bali.

“Masih dalam tahap telaah oleh penyidik. Masih ada beberapa kekurangan dokumen,” ujar Kombes Pol Cahyono Wibowo.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan