Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Kalimantan Barat, Maria Goreti menyatakan, pihaknya menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang sedang digarap oleh DPR.
Senator dari Kalimantan Barat ini menyatakan, dirinya dan puluhan anggota DPD RI dari daerah lainnya juga sudah menggalang penolakan terhadap RUU HIP yang dipaksakan pembahasannya di masa pandemic virus Corona atau Covid-19 ini.
Hal itu ditegaskan Maria Goreti saat menjadi pembicara pada Webinar Pancasila The Series 3: Siapa Sih Musuh Pancasila? Persfektif Perempuan, Senin malam (15/06/2020).
“Saya mau sampaikan, Pancasila sudah final. Asas tunggal semua partai politik dan juga lembaga-lembaga Negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan untuk diperdebatkan lagi dan bukan untuk dibuat Undang-Undangnya lagi. Tetapi untuk diterapkan dalam setiap kebijakan bahkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Maria Goreti.
Oleh karena itu, DPD RI akan menggelar Rapat Paripurna DPD RI via virtual, untuk membahas penolakan RUU HIP tersebut.
“Kami di DPD RI hari ini (Selasa, 16 Juni 2020), akan menggelar Rapat Paripurna secara virtual, untuk membahas RUU HIP itu. Kami menolak RUU HIP itu, sebab mereduksi nilai-nilai Pancasilanya sendiri. Dari semalam itu, sudah sekitar 86 anggota DPD RI menyatakan menolak pembahasan RUU HIP di DPD,” ungkap Maria Goreti.
Maria menegaskan, untuk pembahasan RUU HIP yang digelar DPR itu belum diatur dalam Tata Tertib-nya.
“Ada hal-hal genting yang terjadi di NKRI yang belum bisa diambil kesepakatan rapat paripurna virtual ini. Kami membutuhkan protokol juga, untuk melakukan pembahasan secara langsung. Sehingga paripurna tak dilakukan secara virtual,” jelasnya.
Maria juga menegaskan, RUU HIP ini sangat dipaksakan. “Bayangkan RUU yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, masa dipaksakan di tengah pandemi Covid-19. Itu harus dibahas dengan sangat hati-hati dan bersama-sama, secara langsung,” ujarnya.
Maria Goreti melanjutkan, DPD RI ini adalah lembaga yang secara murni mewakili daerah atau provinsi-provinsi di Indonesia. Para anggota DPD RI terdiri dari para tokoh, aktivis, para pemikir, yang secara murni mewakili daerah.
“Dan kami ini non partisan, artinya bukan orang partai politik. Kami ingin pembahsan RUU HIP itu ditunda,” imbuhnya.
Perlu diketahui, kata dia, dari tata cara penyusunan RUU saja tidak terpenuhi dalam pembuatan RUU HIP itu. Selain itu, juga tidak melibatkan berbagai stakeholder.
“Jadi, musuh Pancasila itu adalah orang-orang yang abai mengimpelementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga orang mengaku Pancasilais, tetapi tidak menghidupi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja musuh-musuh Pancasila. Tak perlu dibahas-bahas dalam RUU HIP,” ujarnya.
Webinar Pancasila The Series 3: Siapa Sih Musuh Pancasila? Persfektif Perempuan diselenggarakan oleh sejumlah aktivis pemuda, antara lain Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta, Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Barat, Barisan Rakyat 1 Juni (BARAK 106), Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia), Akar Muda Beringin, Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka), Sinar Keadilan dan Epicentra Strategic.
Webinar menghadirkan pembicara yakni Anggota DPD RI Kalimantan Barat Maria Goreti, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Milianasari, Inisiator Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka) Novia Adventy Juran. Dengan moderator, aktivis Perempuan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Serang (GMKI Serang) Rurry Nainggolan.(Nando)
