Tak Jaminan Pernah Tugas di KPK, Kajati DKI Warih Sadono Layak Dicopot

Dua Jaksa Kejati DKI Kembali Ditangkap Karena Dugaan Pemerasan Rp 1 Miliar, Tak Jaminan Pernah Tugas di KPK, Kajati DKI Warih Sadono Layak Dicopot.
Dua Jaksa Kejati DKI Kembali Ditangkap Karena Dugaan Pemerasan Rp 1 Miliar, Tak Jaminan Pernah Tugas di KPK, Kajati DKI Warih Sadono Layak Dicopot.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) Warih Sadono layak dipecat. Hal itu dikarenakan pria yang pada tahun 2012 menjadi Deputi Bidang Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini membiarkan kejaksaan di bawah kepemimpinannya dipenuhi para jaksa korup dan kotor.

Termasuk, yang terbaru, dua jaksanya ditangkap karena melakukan aksi pemerasan Rp 1 miliar, yang diduga dilakukan kepada pelapor masalah di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman mengatakan, tidak ada jaminan bagi seseorang yang pernah bertugas di KPK akan juga bertindak anti korup ketika memimpin di luar KPK.

Padahal, menurut Haris Budiman, di kejaksaan ada tugas dan fungsi Pengawasan Melekat (Waskat). Seharusnya, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kajati DKI) Warih Sadono juga efektif melakukan waskat itu.

Faktanya, sejak Warih Sadono menjadi Kajati DKI Jakarta, paling tidak telah dua kali terjadi penangkapan terhadap jaksanya, karena dugaan suap dan pemerasan.

Sebelumnya, pada Jumat 28 Juni 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada dua jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa tersebut berinisial YSP dan Y.

Keduanya kena OTT KPK lantaran suap. Selain kedua jaksa itu, saat itu KPK juga mengamankan dua pengacara dan satu pihak berperkara.

Sebagai jebolan KPK, ditegaskan Haris Budiman, seharusnya Warih Sadono menunjukkan sikap dan tegas membersihkan institusinya, termasuk menindak tegas anak buahnya yang korup di internal.

“Sebaiknya segera ditindaktegas, dipecat sajalah. Ternyata sekelas jebolan KPK yang memimpin Kejaksan Tinggi pun tak bisa menindak perilaku jaksanya agar tidak korup. Rupanya tidak menjadi jaminan ya, pernah di KPK lantas bisa membersihkan Kejaksaan,” ungkapnya Haris Budiman, di Jakarta, Rabu (04/12/2019).

Hari Budiman mengungkapkan, perilaku korup dan penyelewengan hukum banyak dilakukan oknum-oknum aparatur hukum itu sendiri. Seperti di kejaksaan, sering ditemui jaksanya yang berwatak korup.

“Seperti terungkapnya dua orang oknum jaksa yang memeras saksi pelapor di Kejaksaan Tinggi DKI, itu bukan hal baru. Selama ini praktik seperti itu sering mereka lakukan. Sangat aneh, masa warga melaporkan persoalan hukum, namun pelapor pula yang dimintai uang dan diperas? Itu sangat nista. Aparatur penegak hukum seperti itu pasti korup dan busuk,” beber Haris.

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menegaskan, pembersihan internal kejaksaan adalah salah satu indikator penting penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

“Dan bukan hanya di kejaksaan, di institusi lain, seperti di Kepolisian, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan sejumlah institusi penegak hukum lainnya, hal yang sama terjadi. Jadi, jika hukum dan keadilan hendak ditegakkan, maka bersihkan dulu apraturnya,” tandas Haris.

Tengoklah, lanjut Haris, setiap pegawai atau oknum aparatur penegak hukum, atau orang-orang yang bekerja di institusi hukum di Indonesia, seperti di Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, Kementerian Hukum dan HAM, hampir semuanya memiliki harta benda berlimpah.

Sejak bekerja di institusi seperti itu, dikatakan Haris, mereka berkesempatan melakukan praktik penyelewengan hukum, dan memperoleh uang dan aset yang besar dari praktik korup seperti itu.

“Ada gak jaksa yang kesulitan makan ? Ada polisi yang hidupnya susah secara materi? Hakim? Pegawai Kemenkumham? Hampir tidak ada. Hampir semua mereka itu kaya-kaya. Uang banyak, aset banyak. Sangat jauh drasti dengan masyarakay pencari keadilan. Semakin susah, semakin miskin dan penuh penderitaan,” ungkapnya.

Karena itu pula, menurut dia, orang banyak berbondong-bondong melamar hendak menjadi Jaksa, polisim hakim atau pegawai di Kemenkumham.

“Nyogok pun berani. Nyogok gede. Yang penting jadi Jaksa atau jadi Polisi. Ini sudah indikasi, nantinya mereka diterima, rantai korupsi akan terus terjadi,” ujarnya.

Untunglah saat ini, lanjutnya, Jaksa Agung dijabat Sanitiar Burhanuddin. Haris menilai, ST Burhanuddin menciptakan harapan baru pada penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

Sehingga, penderitaan para pencari keadilan, yang mayoritas adalah masyarakat menengah bawah, masih memiliki harapan mendapatkan penegakan hukum dan keadilan ke depan.

“Semoga Jaksa Agung ST Burhanuddin mampu dan terus berani, jangan ciut nyali untuk membersihkan institusinya dari kotoran-kotoran yang merusak penegakan hukum. Memang tidak mudah, pasti ada saja perlawanan dan upaya nyerang balik. Tapi yakinlah, untuk yang seperti itu TUHAN dan rakyat akan mendukungnya,” pungkas Haris Budiman.

Jurnalis Hukum Jhon Roy P Siregar mengiyakan, di dalam forum Resmi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia (Rakernas Kejaksaan) yang digelar di Hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, dari Selasa 3 Desember 2019 hingga Jumat 6 Desember 2019, sejumlah langkah berani dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin sejak ditunjuk sebagai Jaksa Agung.

Sejauh ini, menurut pria yang juga Wakil Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) ini, track record buruk dari ST Burhanuddin belum ada.

“Kemarin, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan sebuah pilot project berupa Lelang Jabatan bagi Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Ini langkah yang bagus. Belum pernah ada Jaksa Agung sebelum-sebelumnya yang berani melakukan lelang jabatan,” ungkap Jhon Roy P Siregar.

Dan langkah yang berani telah dilakukan ST Burhanuddin, yaitu membubarkan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Keberadaan TP4 ini kontroversial. Bahkan diduga dimanfaatkan oknum-oknum jaksa untuk korup dan memperkaya diri sendiri.

“Nah, TP4 aja sudah dibubarkan. Semoga harapan para pencari keadilan lewat kejaksaan kian meningkat. Sebab, sesungguhnya, masih sangat banyak laporan-laporan pencari keadilan yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Malah balik menyerang pencari keadilan yang ada,” ujar Jhon Roy P Siregar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri membenarkan adanya penangkapan terhadap dua oknum jaksa.

Penangkapan itu dilakukan oleh Tim Saber Pungli bersama Tim Intelijen Kejaksaan Agung. Mukri menuturkan, Tim Gabungan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (Tim Saber Pungli) dan Tim Jaksa Agung Muda Intelijen, pada Senin (02/12/2019) pukul 14.50 WIB, mengamankan 3 orang, yang terdiri dari satu orang swasta dan dua oknum jaksa.

Dua oknum jaksa yang diamankan itu adalah YRM, menjabat sebagai Kasi Penyidikan pada Aspidsus Kejati DKI, dan FYP menjabat sebagai Kasubsi Tipikor dan TPPU pada Aspidsus Kejati DKI.

“Sedangkan pihak swasta yang menjadi perantara dalam pemerasan ini adalah Cecep Hidayat,” ujar Mukri, di arena Rakernas Kejaksaan,  di Hotel Yasmin, Cipanas, Jawa Barat, Selasa (03/12/2019).

Mukri menegaskan, mereka diduga telah melakukan pemerasan terhadap mantan manajer PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) M Yusuf selaku pelapor mengaku telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1 miliar.

Permintaan uang oleh FYP terkait dengan kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT.Dok dan perkapalan Koja Bahari (Persero) tahun 2012-2017 yang sedang ditangani Pidsus Kejati DKI. M. Yusuf adalah salah seorang saksi dalam kasus tersebut.

Setelah Cecep ditangkap, tim gabungan pun langsung bergerak cepat menangkap FYP dan YRM.

Saat ini ketiganya sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mukri.

Para pemeras itu dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh Bidang Pengawasan. “Apabila nantinya diketemukan indikasi tindak pidana, maka akan diserahkan dan ditindaklanjuti oleh bidang Pidsus Kejaksaan Agung,” tutup Mukri.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kasipenkum) M Nirwan Nawawi mengatakan, terkait pengamanan 2 jaksa dari Kejati DKI, pihaknya mengikuti proses yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung.

Sehubungan dengan diamankannya 2 personel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yakni Kasi Penyidikan YRM dan Kasubsi Tipikor dan TPPU FYP yang diduga selaku penerima dan CH dari pihak swasta, yang diduga selaku pemberi pada tanggal 2 Desember 2019, terkait kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari oleh tim gabungan dari Kejaksaan Agung Tim Saber Pungli dari JAM Pengawasan dan Tim dari JAM Intelijen, maka Kejati DKI tidak akan mengambil tindakan, sebab sudah ditangani di Kejaksaan Agung.

“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tetap mengikuti proses pendalaman melalui mekanisme pengawasan, mekanisme etik maupun mekanisme penanganan perkara yang saat ini tengah berjalan di Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan tetap berkoordinasi dan mendukung penuh terhadap proses yang tengah berjalan,” tutur M Nirwan Nawawi, dalam keterangan persnya, Rabu (04/12/2019).

Sedangkan terkait penanganan tindak pidana korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari, lanjut Nirwan, Kejati DKI segera mengevaluasi penanganan kasus itu.

“Itu akan segera dilakukan evaluasi oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” tutup Nirwan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan