Tak Dianggap Dan Tak Dilibatkan Dalam Pembahasan Omnibus Law, Buruh Marah!

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. (Foto/Ist)

Buruh merasa dirugikan dengan konsep Omnibus Law yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah. Buruh pun marah dan sedang mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan digelar awal Tahun 2020, untuk menolak Omnibus Law itu.

Bahkan, dalam proses penyusunannya yang tidak transparan membuat buruh semakin kecewa. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyatakan kekecewaannya dengan omnibus law itu. Karenanya, buruh akan melakukan aksi penolakan dengan menggelar aksi turun ke jalan.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan, dalam penyusunan produk penyederhanaan sebanyak 82 Undang-Undang atau yang dikenal dengan omnibus law itu, tidak transparan, dan sangat tidak berpihak kepada buruh Indonesia.

Padahal, dikatakan Elly Rosita, sebelumnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah sudah berjanji akan memasukkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) agar masuk dalam omnibus law. Nyatanya, tidak ada.

“Faktanya sampai hari ini, pemerintah belum melibatkan dialog aktivis serikat buruh dan serikat pekerja (SB/SP)dalammerumuskan upah layak, jaminan sosial dan hak kebebasan berserikat,” tutur Elly Rosita silaban, dalam keterangan persnya, Jumat (27/12/2019).

Elly menegaskan, proses omnibus law yang dikerjakan pemerintah semakin tidak transparan, dengan dikeluarkannya Kepkemenko No 378 Tahun 2019. Proses omnibus law sarat kepentingan politik pragmatis dan hanya menguntungkan segelintir investor.

“Setelah kami pelajari tujuan Kepkemenko No 378 Tahun 2019 salah satunya membentuk satuan tugas (Satgas) omnibus law yang hanya terdiri dari perwakilan pemerintah dan pengusaha. Namun tidak melibatkan perwakilan buruh,” ungkap Elly.

Dengan komposisi seperti itu, lanjutnya, posisi buruh diabaikan. Bahkan sangat diremehkan. Seolah-olah tak perlu diajak bicara dan diskusi tentang kepentingan dan kondisi perburuhan.

“Seolah-olah dianggap tidak punya ide dan saran.Padahal kalau diminta, perwakilan buruh siap memberikan gagasan omnibus law dalam perspektif buruh yang kontekstual di Era 4.0.” ujarnya.

Elly menegaskan, pemerintah seharusnya sadar, mayoritas rakyat di Indonesia adalah pekerja formal, yang rentan terkena kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hingga penghujung tahun 2019 ini, lanjutnya, nasib buruh untuk memperoleh kondisi hidup layak belum terpenuhi. Bahkan, upah layak dan jaminan sosial tidak merata.

Yang lebih menyedihkan lagi, tutur Elly, terjadi serangkaian pemberangusan Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP), atau union busting.

“Pemberangusan SB/SP dalam perusahaan juga masih marak terjadi.Tapi dari semua yang terjadi, pemerintah terkesan tutup mata,” ujarnya.

Jika nantinya penyederhanaan undang-undang omnibus law diputuskan hanya menguntungkan investor, Elly memprediksi masa depan buruh kian suram buram. “Perbudakan zaman modern semakin nyata kita lihat,” tegasnya.

Dengan tidak adanya keberpihakan omnibus law kepada buruh, dia menegaskan, KSBSI menyatakan menolak Kepkemenko No 378 Tahun 2019. Regulasi itu, tegasnya, hanya memberikan karpet merah kepada investor, dan menganaktirikan buruh.

“KSBSI juga sudah melayangkan surat protes kepada Presiden Jokowi dan berencana melakukan aksi demo. Kami sudah melakukan konsolidasi internal.Rencana demo dilakukan awal Januari 2020. Aksi akan menolak penyederhanaan undang-undang omnibus law,” ungkap Elly.

Dia menambahkan, aksi turun ke jalanan tidak hanya dilakukan di Ibukota Jakarta, tetapi juga di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Semua basis KSBSI sudah dipersiapkan untukmelakukan penolakan dengan aksi turun ke jalan,” ujarnya.

Sekjen KSBSI, Dedi Hardianto menambahkan, selain KSBSI, para buruh dari berbagai elemen sudah melakukan konsolidasi besar-besaran untuk menggelar aksi penolakan terhadap omnibus law.

KSBSI, lanjutnya, sudah membangun aliansi Presidium Serikat Buruh/Pekerja seperti KSPSI, KSBSI, KSPN, Sarbumusi. Rencananya aliansi tersebut juga akan turun bersama menolak omnibus law.

“Aksi penolakan omnibus law sudah diputuskan menjadi agenda demo nasional oleh Presidium Serikat Buruh/Pekerja. Kami akan melawan kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada buruh,” ujar Dedi.

Dedi mengingatkan, KSBSI sebagai salah satu serikat buruh yang ikut berjuangmemenangkan Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Oleh sebab itulah, dia mengingatkan kedua pemimpin tersebut tidak boleh menjadi kacang lupa lupa pada kulitnya.

“Sebab suara buruh berperan besar memenangkan kedua pemimpin itu. Serikat buruh tidak mengemis kekuasaan. Kami hanya berharap Jokowi-Amin tidak lupa sama janji politiknya pada Pilpres 2019 untuk mensejahterakan buruh. Kalau omnibus law dibuat hanya menindas kami, maka kami buruh siap melawan, tidak ada kata tunduk,” bebernya.

Intinya, Dedi mendesak pemerintah agar serikat buruh/pekerja dilibatkan dalam penyederhanaan undang-undang omnibus law demi kepentingan buruh.Kepentingan buruh harus diperhatikan.

“Pemerintah tidak usah paranoid untuk melibatkan serikat buruh merumuskan omnibus law. Kami tidak pernah menganggap investor sebagai musuh. Musuh kami adalah pengusaha nakal yang menindas buruh. Kalau pengusahanya bisa diajak berdialog untuk mensejahterkan buruh, pasti kami dukung,” tutupnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan