Tak Cukup Hanya Minta Maaf, Stafsus Milenial Presiden Andi Taufan Garuda Putra Harus Hengkang

Direktur Pendidikan Institute for Action Againts Corruption (IAAC), Alan Christian Singkali: Tak Cukup Hanya Minta Maaf, Stafsus Milenial Presiden Andi Taufan Garuda Putra Harus Mundur. Foto: Direktur Pendidikan Institute for Action Againts Corruption (IAAC), Alan Christian Singkali. (Istimewa).
Direktur Pendidikan Institute for Action Againts Corruption (IAAC), Alan Christian Singkali: Tak Cukup Hanya Minta Maaf, Stafsus Milenial Presiden Andi Taufan Garuda Putra Harus Mundur. Foto: Direktur Pendidikan Institute for Action Againts Corruption (IAAC), Alan Christian Singkali. (Istimewa).

Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra, yang disebut juga sebagai salah seorang Stafsus Millenial Presiden Joko Widodo, harus tahu diri dan segera mengundurkan diri dari posisi stafsus.

Hal itu dikarenakan, polemik yang timbul dari Surat Staf Khusus Presiden itu kepada para camat, yang sudah merusak pemerintahan Jokowi.

Direktur Pendidikan Institute for Action Againts Corruption (IAAC), Alan Christian Singkali menegaskan, Andi Taufan Garuda Putra memang telah melakukan permintaan maaf. Namun itu dianggap tidak cukup. Seharusnya, segeralah berhenti dan mundur dari Stafsus Presiden.

“Kita mengapresiasi permohonan maaf Andi Taufan Garuda Putra, namun proses evaluasi harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku bagi pejabat public,” ujar Alan Christian Singkali, Rabu (15/04/2020).

Sebagaimana diberitakan, Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra (sering disebut sebagai Stafsus Milenial) telah mengeluarkan surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada para camat, terkait dengan permintaan dukungan kepada perusahaan yang dia pimpin, yakni PT Amartha Mikro Fintek, dalam kegiatan sosialisasi Covid 19.

Dua minggu setelah dikeluarkan, foto surat ini muncul ke publik dan menjadi polemik. Karena polemik tersebut, Andi Taufan menarik surat tersebut, dan meminta maaf.

“Kami menilai ada konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dalam surat itu. Stafsus yang adalah kawan diskusi Presiden harusnya tidak mempunyai kewenangan eksekusi, apalagi menjadikan perusahaan yang dia pimpin sebagai mitra tanpa prosedur yang jelas,” ungkap Alan Cristian Singkali.

Oleh karena itu, lanjutnya, IAAC mengingatkan bahwa dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19, walaupun Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat, namun logika hukum harus tetap dikedepankan.

Pernyataan Presiden terkait ancaman hukuman berat bagi pelaku korupsi dana penanggulangan Covid-19 harus didukung. Korupsi yang dimaksud oleh Undang-Undang termasuk juga mal-administrasi dalam prosedurnya.

“Meskipun Andi Taufan mengaku tidak berniat menggunakan APBN atau APBD, namun pengumpulan dana publik berupa  dengan instruksi kepada camat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum tindak pidana korupsi,” terang Alan yang juga aktif di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Alan yang merupakan alumni Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas) ini juga mengingatkan hal yang sama kepada para pejabat lainnya yang berlatar belakang pengusaha.

Jangan sampai menggunakan jabatannya untuk kepentingan diri dan perusahaannya. Hal ini akan merusak citra dan integritas pejabat dan juga Presiden yang mengangkat pejabat tersebut.

Alan mengungkapkan, berdasarkan catatan IAAC, ada beberapa pejabat negara khususnya Menteri dan Staf Khusus Presiden, yang berlatar belakang pengusaha. Antara lain Airlangga Hartanto, Luhut Binsar Pandjaitan, Prabowo Subianto, Eric Thohir, Bahlil Lahadalia, Nadiem Makarim, Wishnutama, Adamas Belva Syah Devara, dan Andi Taufan Garuda Putra.

“Kami meminta setiap pejabat yang telah diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Mengutamakan kepentingan rakyat atau mundur jika tidak dapat melakukannya,”  ujar Alan.

Dia menyebut, banyak contoh yang dapat dilakukan, semisal, Menteri Dalam Negeri Inggris David Blunkett yang mengundurkan diri karena ketahuan membantu pengurusan visa kerja pembantu pacarnya.

Selain itu, Menteri Perdagangan dan Industri Jepang Yuko Obuchi mengundurkan diri karena ketahuan mentraktir makan para relawannya dengan anggaran negara.

“Oleh karena itu, demi menjaga integritas jabatan staf khusus milenial Presiden serta menjaga nama baik dan spirit milenial yang jujur dan revolusioner, saya meminta Andi Taufan Garuda Putra agar mundur dari jabatannya,” tegas Alan yang juga mahasiswa pascasarjana UKSW Salatiga ini.

Alan menambahkan, sebagai pesan khusus bagi kaum milenial, hendaknya menjaga integritas dan kejujuran dan membudayakan rasa malu. Jangan seperti yang dilakukan oleh Stafsus Milenial Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra itu.

“Pesan khusus bagi kaum milenial dari IAAC agar terus mengedepankan integritas dan kejujuran, membudayakan rasa malu berbuat salah. Dalam budaya Sulawesi Selatan dikenal siri’ na pacce. Serta jangan takut kehilangan jabatan jika memang harus kehilangan jabatan,” pungkas Alan Christian Singkali.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan