Presiden Jokowi diminta tidak memaksakan kehendaknya dengan segudang dalil pembenaran untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia.
Sektor buruh sendiri tidak merasa butuh dengan pengadaan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang menyedot anggaran yang sangat besar itu. Karena itu, Jokowi beserta jajarannya diminta untuk segera menghentikan proyek-proyek mercusuar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, pemaksaan untuk tetap melanjutkan proyek mercusuar Kereta Cepat Jakarta-Bandung sangat tidak relevan dengan persoalan kesejahteraan rakyat yang sedang lesu saat ini.
“Buruh saja tak butuh proyek mercusuar seperti itu sekarang. Kami menolak upaya pemerintah yang ngotot menjalankan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Ada banyak program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat Indonesia, yang lebih prioritas untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Sabtu (06/02/2016).
Yang dibutuhkan buruh saat ini, lanjut dia, selain menghentikan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dialami buruh, juga perlu meningkatkan daya beli masyarakat serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
“Misalnya, dulu itu masih ada program yang ditujukan langsung kepada masyarakat miskin, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Untuk kondisi Indonesia seperti sekarang, tentu itu sangat membantu masyarakat, dan itu bermanfaat langsung bagi buruh juga,” ujar dia.
Jika tetap melaksanakan prioritas pembangunan proyek mercusuar yang tak bisa dinikmati masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, menurut Said Iqbal, akan semakin menunjukkan pemerintah yang arogan dan tidak peduli dengan kondisi ril masyarakat.
Menurut Said Iqbal, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung itu nantinya hanya akan menambah utang luar negeri Indonesia yang akan diwariskan turun temurun kepada masyarakat Indonesia yang kian miskin ini.
“Dari segi pelunasan utang negara ke Cina bisa mencapai 60 tahun lamanya. Sementara untuk mengembalikan modal pembangunan proyek tersebut pemerintah hanya berharap dari penjualan harga tiket yang sudah ditetapkan dengan harga Rp 250.000 per tiketnya. Harga ini dinilai sangat kemahalan,” ujarnya.
Jujur sajalah, lanjut dia, dengan harga tiket kereta api Jakarta-Bandung yang dibadrol Rp 250 ribu per tiket, seberapa banyakkah masyarakat pengguna kereta api ini yang akan mempergunakannya sebagai moda transportasi Jakarta-Bandung?
“Siapa yang mau naik kereta cepat itu jika harganya 250.000 per tiket? Kelas menengah ke atas mungkin akan lebih tertarik naik pesawat karena harganya tidak jauh beda. Sedangkan kelas menengah ke bawah lebih memilih naik bus travel yang harganya 70.000 per tiketnya dan itu sangat terjangkau. Jadi, proyek ini diprediksi akan merugi selama 60 tahun,” jelasnya.
Jika pemerintah berlasan bahwa proyek ini adalah business to business, lanjut dia, tentu pemerintah juga harus cerdas dalam melakukan analisa, jangan sampai negara mengalami kerugian karena proyek itu. Apalagi, lanjut Said Iqbal, yang mengerjakan proyek tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Yang kita tahu keuangan BUMN kita kini sangat terbatas. Kan tadi business to business, lah kalau merugi terus lalu akan mengadu kemana? Ya bukankah akan mengadunya ke pemerintah lagi dengan meminta Penyertaan Modal Negara (PMN),” ucapnya.
Dia membeberkan, sepanjang dua tahun ini saja, pemerintah telah memberikan bantuan sebesar 57 triliun rupiah kepada perusahaan negara yang dikelola oleh BUMN. Jika PMN diberikan kembali oleh pemerintah untuk membayar utang negara ke Cina, yang dimana anggaran tersebut berasal dari APBN, berarti siapa yang menanggung kerugian? “Ya pasti rakyat,” tandasnya.
Padahal, menurut dia, rakyat Indonesia yang mayoritas kelas menengah ke bawah belum tentu memakai jasa kereta cepat yang dibanggakan pemerintah ini, namun dipaksa harus menanggung kerugian kalau proyek ini gagal.
Said pun mengingatkan, proyek pengadaan kereta cepat ini belum ada izin dan juga Amdalnya. Jadi, sangat terlihat bertapa pemerintah saat ini sangat bersikap berlebihan memberikan perhatian kepada investor dari negeri Tiongkok.
Sedangkan saat ini saja, kata Said Iqbal, perusahaan dari Jepang dan Amerika yang ada di Indonesia banyak yang tutup. Dengan tutup atau bangkrutnya perusahaan-perusahaan itu, tentu saja berdampak pada banyaknya buruh yang kena PHK.
“Kita bukan anti investasi Tiongkok, tapi berilah perhatian yang seimbang,” ujarnya.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono menyampaikan, pola-pola penawaran kerjasama pembangunan infrastrutur dari Cina sekalipun tidak mengunakan APBN, manis di depan dan pahit di belakang.
Menurut Arief, pengalaman pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Cina di pemerintahan terdahulu harusnya menjadi sebuah pelajaran yang terbaik.
“Seharusnya bagi Jokowi, dia mesti berpikir ulang dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang akan bernasib sama dengan proyek-proyek Pembangkit Listrik yang dibangun oleh Cina di Indonesia, serta proyek pengadaan armada bus way Trans Jakarta yang kini sudah banyak rusak, tidak handal serta sering terbakar,” ujar Arief.
Arief membeberkan, di era pemerintahan SBY-JK, Cina sangat ekspansif dan aktif untuk mendapatkan proyek infrastrutur seperti proyek Listrik 10.000 megawatt yang didanai dari hasil pinjaman Bank Exim Cina dan direncanakan akan selesai hingga akhir pemerintahan SBY-JK selama 5 tahun.
“Namun apa yang terjadi? Hingga SBY berakhir pemerintahanya bersama Budiono, proyek pembangkit listrik hasil proyek Fast Track Programme (FTP) tahap I, yang dicanangkan sebesar 10 ribu megawatt (MW) tersebut baru diselesaikan sekitar 8.500 MW, sisanya diharapkan selesai 2016,” ungkap Arief.
Sayangnya lagi, lanjut dia, realiability atau keandalan proyek tersebut tidak maksimal sebab hanya memiliki kemampian sekitar 55 hingga 60 persen saja.“Akibat banyak pembangkit yang rusak. Tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah Cina. Malah, sialnya banyak pembangkit yang dibangun itu adalah pembangkit yang second hand dari Cina, serta syarat dengan mark up,” ungkap dia.
Sejak itu, lanjut Arief, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dirugikan hingga triliunan rupiah, karena PLN harus mengantikannya dengan genset-genset berbahan bakar minyak. Tentu saja, setelah proyek itu hutang pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Cina bertambah.
“Yang akhirnya masyarakat juga turut dirugikan dengan dikeluarkannya kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik. Setiap tahunnya terus naik,” ujar Arief.
Akibat TDL listrik yang tinggi yang dihasilkan oleh pembangkit yang dibangun oleh Cina itu, lanjut dia, juga berakibat pada produk-produk yang dihasilkan oleh Industri di Indonesia tidak kompetitif. Pada akhirnya, banyak prabrik dan industri di Indonesia yang terpaksa tutup.
“Kini, dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia mengarah pada de-industrialisasi yang berimbas pada PHK buruh besar-besaran,” ujar Arif.
Tidak itu saja, lanjut Arief, ternyata dari Fast Track Programme (FTP) itu agar bisa mencairkan dana pinjaman dari Bank Exim Cina untuk membangun Pembangkit Listrik, Indonesia dipaksa untuk membeli pesawat made in China MA 60 yang digunakan oleh Merpati Nusantara Airlines. Yang mana mutu dan realibility pesawat ini juga sangat buruk.
Diungkapkan Arief, sekarang semua pesawat itu sudah hampir jadi bangkai. Merpati Airlines pun harus menanggung hutang sebesar 2,7 triliun rupiah. Dan hutang tersebut sekarang ditanggung oleh pemerintah, karena pemerintah waktu itu mengeluarkan Sovereign Guarantee berupa SLA (Subsidery Loan Agreement), walaupun katanya kerjasama pembelian pesawat MA60 itu B to B (Business to Business) alias tidak menggunakan APBN.
“Nah, apakah pemerintahan Jokowi ini tidak belajar dari sejarah buruk itu? Kok masih saja memaksakan untuk tetap membangun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu,” ujar Arief.
Apalagi, kata dia, proyek KA Cepat ini sangat tidak ekonomis dan akan menambah hutang luar negeri semakin bertumpuk. Itu nantinya akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah, yang membuat mata uang Indonesia semakin terperosok dan cadangan devisa akan tergerus.
“Yang berakibat menciptakan menurunnya daya beli masyarakat, akibat naiknya harga-harga pangan dan consumer good yang masih bergantung pada impor,” katanya.
Sudah biaya projeknya sangat mahal yaitu 5,5 miliar dolar amerika, dan diduga ada mark up untuk kepentingan mafia rente, lanjut Arief, bisa saja nanti material-material untuk pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung itu bukan kualitas nomor satu, tetapi material second hand dari Cina.
“Jadi kami mendesak Jokowi agar segera membatalkan proyek Kereta Api Cepat itu. Jangan sampai konsorsium BUMN-BUMN yang terlibat dalam KA Cepat itu rugi besar dan harus tutup akibat tidak sanggup membayar hutang biaya pembangunannya,” tutup Arief.(JR-1/Rich)
