Tak Berpihak Secara Ekologis, HMI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Divestasi Saham PT Freeport

Tak Berpihak Secara Ekologis, HMI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Divestasi Saham PT Freeport.

Pemerintah diminta untuk melakukan peninjauan ulang terhadap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, lantara perusahaan itu tidak menunjukkan keberpihakan secara ekologis.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Abdul  Rabbi Syahrir, dalam Diskusi Progres Divestasi PT Freeport Dalam Persfektif Lingkungan, di Jakarta, Rabu (31/201/2018).

Rabbi Syahrir mengatakan, kontrak karya PT Freeport Indonesia akan beralhir pada tahun 2021, sehingga Indonesia pun tidak perlu lagi divestasi itu.

“Dalam poin-poin pada skema divestasi saham PT Freeport sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan secara ekologis. Maka dari itu, kami meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali proses divestasi saham Freeport dan segera menyusun langkah strategis yang lebih berkeadilan secara ekologis dalam proses tersebut,” tutur Rabbi Syahrir, dalam diskusi yang digelar di Warung Daun, Jalan Cikini Raya No. 26, Jakarta Pusat, itu.

Ia meminta kepada Pemeritah melalui Kementerian terkait untuk memerintahkan kepada PT Freeport segera menyelesaikan kewajiban lingkungannya. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) PT Freeport memiliki kewajiban yang tidak dilakukannya, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 185,01 triliun.

“Yang dimana hasil evaluasi ekonomi dan menjadi temuan BPK telah menyebabkan kerugian negara sebesar 185, 01 Triliun. Jadi, kita meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk  membuka kepada publik dokumen proper terbaru PT Freeport, dan memberi sanksi tegas terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi PT Freeport tersebut,” tegasnya.

Rabbi Syahrir juga menyampaikan, dalam temuan BPK,  ada sekitar 4.535 Hektar kawasan hutan lindung yang merupakan area operasi PT Freeport tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Untuk ini, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam urusan perizinannya itu.

“Kami meminta kepada KPK RI untuk menyelidiki hal tersebut, karena patut diduga telah terjadi upaya-upaya gratifikasi, suap, dan lain sebagainya dalam hal pemaksaan eksplorasi dan produksi tanpa izin yang dilakukan PT FI tersebut,” ujarnya.

Rabbi juga menambahkan, dengan mempertimbangkan kontrak karya PT FI akan segera selesai pada Tahun 2021, sehingga tidak perlu bertele-tele dan bersengaja menggantung-gantungkan nasib Indonesia ke PT Freeport itu.

“Maka kami meminta kepada Pemerintah untuk tidak memperpanjang Kontrak Karya PT Freeport Indonesia itu. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan divestasi saham lagi, agar alokasi anggaran untuk divestasi dapat dialokasikan kepada hal-hal lain yang lebih produktif,” pungkasnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan