Nelayan Indonesia memastikan, perdebatan mengenai siapa yang akan duduk sebagai calon Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) tidaklah terlalu dipusingkan.
Sebab, yang paling dibutuhkan nelayan adalah eksekusi program-program pro nelayan yang selama ini sering terkendala.
Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, dari masukan dan percakapan di basis-basis nelayan, ketokohan seorang calon MKP juga tidak terlalu penting bagi mereka.
“Yang terkenal, yang tidak terkenal, yang kesohor atau bukan, tidak terlalu dipusingkan. Nelayan hanya mau mendukung Calon Menteri Kelautan dan Perikanan yang handal mengeksekusi program-program peningkatan kesejahteraan nelayan. Yang pro nelayan,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.
Menurut pria yang kini mendorong massifikasi industri perikanan di Tanah Air ini, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar sektor kelautan dan perikanan mendatangkan devisa yang besar bagi Negara, disambut hangat oleh nelayan.
Sebab, dengan peningkatan devisa yang besar bagi Negara, maka program-program pro nelayan pun akan bisa dengan mudah dilaksanakan.
“Jadi, kita membutuhkan menteri yang mampu mendongkrak peningkatan devisa Negara yang besar dari sektor ini. Enggak terlalu penting siapa yang akan mengisinya di Kabinet. Siapapun menterinya, harus dipastikan orang itu bisa menjalankan program-program dengan konkrit,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, pihaknya menjembatani dan melaksanakan program-program pro nelayan dengan membawa investor-investor mengembangkan kawasan nelayan menjadi lebih maju menuju kesejahteraannya.
“Selama ini, di tingkat eksekutorialnya yang masih sering mengalami kemandegan. Menteri yang oke, tanpa harus terjebak dengan nama, harus mau dan mampu mengeksekusi program ke bawah. Sistem sudah terbangun kok,” ujar Siswarudi Heru.(JR)