Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal, Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham

Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain

Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain. Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal. Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham. – Foto: Aksi unjuk rasa Komite Muda Nusantara (KMN di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020). (Ist)
Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain. Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal. Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham. – Foto: Aksi unjuk rasa Komite Muda Nusantara (KMN di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020). (Ist)

Presiden Joko Widodo diminta segera mengevaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Evaluasi yang sama juga mesti dilakukan wakil rakyat di DPR, sebab Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ternyata tak bisa menjalankan tugas dan fungsi Kemenkumham.

Hingga kini, banyak buronan kakap yang lepas dan tidak ditangkap oleh jajaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham. Kemudian, untuk Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, peredaran narkotika dari dan ke dalam Lapas tak kunjung berkurang. Bahkan, sering napi-napi kakap, bisa keluar masuk ke dalam lapas dengan seenaknya. Bagai sedang pulang dan pergi ke hotel mewah.

Hal itu diungkapkan barisan massa Komite Muda Nusantara (KMN) saat menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020).

Koordinator Aksi Komite Muda Nusantara (KMN) Ari Putra menyampaikan, buronan kakap sekelas koruptor Joko Soegiarto Tjandra pun hanya dibiarkan bebas berlalu begitu saja. Tidak ditangkap.

“Itu menjadi salah satu tugas Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk menangkap buronan-buronan kakap seperti Joko S Tjandra. Mengapa dilepas? Ada yang tak beres di Kemenkumham,” tuturnya dalam orasinya saat menggelar aksi unjuk rasa.

Bukan hanya Joko S Tjandra, tersangka dugaan kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Harun Masiku juga mendadak senyap dan lenyap dari pemberitaan maupun tidakan penangkapan.

Politisi PDIP itu diduga masih bersembunyi di Tanah Air. Namun, diduga kuat dilindungi dan sengaja tidak dicari oleh pihak Kemenkumham dan KPK maupun aparat hukum lainnya, karena Harun Masiku berada di bawah naungan partai politik yang sama dengan Menkumham Yasonna H Laoly, yakni PDIP.

Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain. Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal. Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham. – Foto: Aksi unjuk rasa Komite Muda Nusantara (KMN di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020). (Ist)
Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain. Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal. Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham. – Foto: Aksi unjuk rasa Komite Muda Nusantara (KMN di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020). (Ist)

Belum pudar dari ingatan, terpidana Pegawai Pajak Gayus Tambunan dan Mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Gayus Tambunan masih sempat nonton tennis di Bali padahal sedang dibui. Sedangkan Setya Novanto Sang Duta Tiang Listrik kepergok mampir di Rumah Makan Padang padahal statusnya narapidana.

Lebih mencengangkan lagi yang dilakukan buronan kakap Joko S Tjandra. Joko terlibat kasus korupsi Bank Bali senilai ratusan miliar pada 1999. Pada kurun 1999-2000, Joko S Tjandra memang sempat ditahan, tetapi dikeluarkan setelah pengadilan memvonisnya bebas.

Setahun berselang, Kejaksaan Agung mengajukan Kasasi. Awalnya hakim menolaknya. Baru pada 2009, Hakim MA mengabulkan Peninjauan Putusan Kasasi Kejagung. Nah, herannya sesaat sebelum hakim memvonis bersalah, Joko S Tjandra sudah kabur.

Sejak 2009, nama Joko Soegiarto Tjandra pun disebut-sebut sebagai buron kasus korupsi paling dicari di Indonesia. Bagaimana tidak, akibat kelakuannya kerugian negara ditaksir mencapai Rp.904 Miliar. Tak heran perburuan terhadap Joko Tjandra digencarkan.

Sebelas tahun setelah pelariannya, kabar keberadaan Joko Tjandra nihil belaka. Sejak 2009-2020, alih-alih pemerintah sukses menangkap Joko Tjandra, yang ada malah daftar koruptor di Indonesia bertambah panjang. Dari koruptor kelas kakap hingga yang sangat kakap.

Beberapa waktu belakangan nama Joko Tjandra kembali mencuat. Bukan karena ditangkap KPK, tetapi karena Joko bisa melenggang masuk santai ke Indonesia.

Dari kantor Imigrasi sampai Kepolisian berhasil ditembus Joko S Tjandra. Banyak orang menyebut lolosnya Joko Tjandra ke Indonesia sebagai aib bagai pemerintah yang teledor mengawasi buronan kakap seperti Joko Tjandra.

Pada 8 Juni 2020, Joko Soegiarto Tjandra kedapatan mengurus E-KTP di Kelurahan Grogol Selatan untuk syarat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK). Hebatnya, pembuatan E-KTP Joko Tjandra hanya berlangsung kurang dari sejam.

Bukan hanya Disdukcapil, ada juga anggota kepolisian yang membantu Joko Tjandra, pada 19-22 Juni 2020 Joko Tjandra diketahui melakukan perjalanan Jakarta-Pontianak untuk melakukan Konsultasi dan Koordinasi.

Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain. Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal. Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham. – Foto: Aksi unjuk rasa Komite Muda Nusantara (KMN di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020). (Ist)
Buronan Kakap Tak Ditangkap, Napi Kakap Bebas Keluar Masuk Sel, Narkoba di Lapas Kian Marak, Eh Pejabatnya Malah Ikut Bermain. Tak Ada Prestasi, Menkumham Yasonna H Laoly Dan Jajarannya Gagal. Segera Rombak Total Para Pejabat di Kemenkumham. – Foto: Aksi unjuk rasa Komite Muda Nusantara (KMN di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2020). (Ist)

Uniknya, Surat Jalan Joko yang bernomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tertanggal 18 Juni 2020 itu ditandatangani langsung oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PONS Bareskrim Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Bukti lain dari insitusi kepolisian adalah munculnya dokumen Surat Bebas Corona untuk Joko Tjandra bernomor sket Covid-19/1961/VI/2020/Setkes. Dokumen ini diterbitkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

“Jadi, cukuplah sudah, pemerintah mempermainkan rakyatnya,” ujar Ari.

Petunjuk selanjutnya adalah Ditjen Imigrasi mengeluarkan Joko Tjandra sudah menjadi Warga Negara Papua Nugini dan saat ini merupakan penjahat.

Tetapi, dengan mudah keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak Ditjen Imigrasi.

“Seorang narapidana bisa mendapatkan pasport di Imigrasi Jakarta Utara pada 23 Juni, kenapa tidak ada koordinasi? Ini merupakan kelemahan dipihak Imigrasi. Dalam hal ini tidak ada proses kehati-hatian yang dilakukan imigrasi sebelum dikeluarkan paspor pada orang. Seluruh Indonesia tahu Joko Tjandra warga negara asing sebagi buronan,” tutur Ari Putra.

Adanya paspor untuk Joko Tjandra merupakan tamparan bagi Kemenkumham dan Komisi III DPR.

“Joko Tjandra pasti tidak sendirian, dan tidak mungkin mengurus paspor sendirian. Pasti ada pelibatan orang dengan kualifikasi tertentu. Ini keterlibatan mafia hukum dan harus dibongkar,” jelasnya.

Untuk itu, Ari Putra melanjutkan, Komite Muda Nusantara, menuntut dilakukannya evaluasi dan revolusi pergantian pejabat di tubuh Kemenkumham.

“Evaluasi kinerja Dirjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Jhoni Ginting. Karena kasus Joko Tjandra terkait buronan kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali,” ujarnya.

Kemudian, mendesak Menkumham Yasona Laoly untuk mendalami kembali keterlibatan orang-orang di Dirjen Imigrasi dalam kasus Harun Masiku.

“Meminta Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting segera mundur atau dicopot dari jabatannya, karena banyak orang asing berkeliaran bebas di Pantai Indah kapuk (PIK),” lanjutnya.

Meminta kepada Presiden Jokowi untuk memanggil Yasona Laoly, dan segera mengevaluasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

“Mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Menkumham Yasonna H Laoly, karena selama Yasonna H Laoly memimpin Kemenkumham, sudah sangat banyak terjadi kegagalan,” tandas Ari Putra.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan