Breaking News

Suruhan Rentenir Online Kian Membabibuta, Warga Desak Tindakan Tegas

Sudah Tak Tahan, Warga Korban Intimidasi dan Teror Minta Penindakan Segera

Suruhan Rentenir Online Kian Membabibuta, Warga Desak Tindakan Tegas. Suruhan Rentenir Online Kian Membabibuta, Warga Desak Tindakan Tegas.

Aparat penegak hukum diminta segera bertindak untuk mengejar, memburu dan menutup sejumlah perusahaan Financial Technology alias Fintech alias Simpan Pinjam Online, alias Rentenir Online.

Sudah sekian lama, warga masyarakat yang kesulitan uang, diiming-iming dan diperdaya meminjam secara online. Begitu melakukan peminjaman online, perlakuan tidak fair terus terjadi, hingga pengejaran nasabah lewat serangan udara. Berisi intimidasi, terror dan mempermalukan nasabah. Semuanya dilakukan suruhan rentenir online dengan cara-cara melanggar hukum dan pencemaran nama baik.

Yogi Angestu Putro, salah seorang korban intimidasi dan terror karena mempergunakan peminjaman online, sudah tidak tahan dengan perlakuan suruhan rentenir online itu.

‘Saya salah seorang koban pinjaman online yang dicemarkan nama baik saja. Oleh aplikasi pinjaman online,” tutur Yogi Angestu Putro, Jumat (06/09/2019).

Akhir Juli 2019, Yogi meminjam uang lewat aplikasi yang bernama Dana Malaikat. Jumlah yang dipinjamnya sebanyak Rp 1 juta 8 ratus ribu. Namun, yang riil sampai ke dia hanya Rp 1 juta 6 ratus ribu. Dipotong Rp 2 ratus ribu. “Sekarang, tagihan yang ditagihkan ke saya mencapai Rp 3 jutaan,” ujarnya.

Sistem peminjamannya, diterangkan Yogi, dia mengajukan pinjaman ke Dana Malaikat dengan meng-apply, serta mengisi data-data. “Sore harinya cair. Pembayaran dilakukan lewat Virtual Account  atau VA. Bisa ATM dan M-Banking juga,” ungkapnya.

Pria lajang yang berdomisili di Cibinong, Bogor, Jawa Barat ini mengatakan, sejak 31 Agustus 2019 lalu dirinya dikejar-kejar dan diintimidasi lewat pesan-pesan penagihan, dengan pesan singkat atau SMS dan juga pesan Whatsapp.

Bahkan, tak segan-segan orang suruhan Dana Malaikat itu membuat Grup WA yang berisi nomor henpon Yogi dan orang-orang yang ada di dalam daftar nomor teleponnya. Lalu melakukan intimidasi, pencemaran nama baik, bahkan ancaman-ancaman.

“Saya mengalami pencemaran nama baik. Data-data saya disebar. Dibuatkan grup-grup WA sudah pernah saya alami. Dan saya masih trauma, sebab saya masih diteror oleh pihak mereka. Hingga tadi sore, mereka masih melakukan SMS Blast. Saya masih simpan bukti-bukti, jika diperlukan,” tutur Yogi.

Hanya karena telat membayar cicilan peminjaman, lanjut dia, Yogi kok diperlakukan secara biadab dan tak manusiawi. Yogi mengaku sempat bernegosiasi agar diberikan kelonggaran untuk mencicil. Tetapi tidak diperbolehkan. “Saya jadi takut. Sudah 23 hari telat,” katanya.

Beberapa bentuk SMS Blast yang berisi upaya mempermalukan diri Yogi seperti yang dilakukan suruhan Dana Malaikat ke nomor 08578033592. Isi smsnya, (Dana Malaikat) TLG SMPKN YOGI ANGESTU PUTRO/083811566768/PT Maxindo Content Solution/TERJERAT KASUS PENGGELAPAN DANA MALAIKAT DAN NO ANDA SBG JAMINAN NYA.

Ke Nomor 081288922667: (Dana Malaikat) TLG SMPKN YOGI ANGESTU PUTRO/083811566768/PT Maxindo Content Solution/TERJERAT KASUS PENGGELAPAN DANA MALAIKAT DAN NO ANDA SBG JAMINAN NYA.

Ke Nomor 081324345879: (Dana Malaikat) TLG SMPKN YOGI ANGESTU PUTRO/083811566768/PT Maxindo Content Solution/TERJERAT KASUS PENGGELAPAN DANA MALAIKAT DAN NO ANDA SBG JAMINAN NYA.

Ke nomor 081287825276: (Dana Malaikat) TLG SMPKN YOGI ANGESTU PUTRO/083811566768/PT Maxindo Content Solution/TERJERAT KASUS PENGGELAPAN DANA MALAIKAT DAN NO ANDA SBG JAMINAN NYA.

Hal yang sama juga dikirim ke nomor 082817243757, ke nomor 085780318760, ke nomor 081367234940, ke nomor 081283633784, ke nomor 087876225073, dan lain sebagainya. Sedangkan Grup WAG untuk mengintimidasi Yogi dibuat oleh nomor 085693481870.

“Saya tanya pun mereka engga jawab. Ketika dipaksa tanya alamat, mereka kasih alamat di daerah Kalimantan,” ungkap Yogi.

Bertele-Tele, Nasabah Enggan Melapor ke Polisi

Yogi Angestu Putro, salah seorang nasabah rentenir online, yang jadi korban terror, intimidasi dan pencemaran nama baik, meminta pihak-pihak Fintech untuk tidak melakukan ulah itu lagi. Dia juga berharap, Negara menjamin warganya dari terror dan intimidasi lewat media sosial atau jejaring komunikasi.

Selain itu, dia mengaku membutuhkan data-data pribadinya dijamin aman. Sebab, akses data seperti itu sangat rentan disalahgunakan. “Harusnya pemerintah memiliki cara melindungi warganya,” ujar Yogi.

Yogi mengecek, ternyata Dana Malaikat itu adalah illegal dan fiktif. Atas persoalannya, Yogi sudah berupaya melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun tidak direspon. “Saya sudah mengadu, saya laporkan kondisi dan persoalan saya ke OJK. Sampai sekarang tidak ada responnya Pak,” ujarnya.

Yogi pun enggan melaporkan persoalan ini ke pihak Kepolisian. Alasannya, banyak urusan yang dilapor ke kepolisian malah tidak pernah jelas juntrungannya jadinya. Selain itu, jelasnya lagi, berdasarkan pengalaman temannya sesama nasabah rentenir online, ketika melaporkan ke pihak Kepolisian, banyak sekali dalih yang disampaikan oleh aparat kepolisian, agar tidak diusut.

“Saya belum lapor ke Kepolisian. Saya masih bingung, soalnya ada teman yang hampir sama seperti saya sudah melaporkan ke Polsek, ke Polres sampai ke Polda Jabar. Malah disuruh ke Cyber Crime. Dari Cyber Crime pun harus kuat buktinya siapa yang dilaporkan dan kantor alamatnya jelas. Sedangkan pinjaman online ini kan kantor fiktif, illegal,” urainya.

Yogi Angestu Putro  yang sehari-hari bekerja sebagai karyawa swasta di bagian IT, pada salah satu perusahaan di kawasan Jakarta Barat ini mengharapkan, terror dan intimidasi yang dialaminya dan para korban lainnya hendaknya dihentikan.

“Harapan saya, cukup stop teror-nya ke kontak saya dan saya. Saya merasa diintimidasi Pak, buat kerja pun saya enggak tenang,” katanya.

Sebab, hal yang sama juga dialami temannya, mengalami kekerasan verbal dan intimidasi juga. “Rekan saya di grup pinjaman online, pengalamannya lebih dari yang saya alami. Dia sampai dimaki-maki ketika ditelepon,” jelas Yogi.

Dia pun berharap, para pelaku rentenir online yang brutal itu dihentikan. “Saya mohon petunjuknya Pak,” ujar Yogi.

Harus Ada Regulasi Yang Tegas

Advokat Bidang Keuangan Rapen Agustinus MS Sinaga mengatakan, fintech seperti itu tidak memiliki legal standing. Jika memang ada intimidasi dan terror, sebaiknya segera dilaporkan ke aparat berwenang, seperti ke OJK dan kepolisian.

“Mereka mau ngapain? Mau maksa? Laporkan saja. Sebab, mereka itu pada dasarnya tidak memiliki legal standing,” tutur Rapen Sinaga.

Dia mengatakan, persoalan-persoalan seperti ini sudah sangat menjamur. Dia berharap, OJK dan Kepolisian responsif terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sebab, akan sangat banyak pihak yang dirugikan bila hal ini tidak segera ditangani.

Dia juga berharap, pemerintah dan DPR mengatur secara tegas bagaimana mekanisme Fincteh yang bertanggung jawab.

“Mestinya ada regulasi, Undang-Undang atau sejenisnya. Agar setiap kali ada persoalan, juga tahu menyelesaikannya. Dan ada dasar hukum yang jelas,” ucapnya.

Data nasabah juga tidak boleh sembarangan diumbar ke siapapun. Karena itu, jaminan Negara kepada warganya ya harus melidungi warga dari upaya-upaya penipuan dan kekerasan.

“Intinya harus ada regulasi yang jelas. Ada mekanisme hukum yang jelas dan bagaimana prosedur penyelesaian persoalan yang tunduk pada proses hukum,” ujar Rapen Sinaga.

Polisi Bisa Menindaklanjuti Kalau Ada Laporan

Polisi akan menindaklanjuti kasus nasabah yang diintimidasi oleh pemain financial technology (fintech).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, pihaknya menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengusut kasus tersebut.

Adapun bentuk intimidasi yang dilaporkan ke polisi, kata Dedi berupa tindakan pelecehan, penipuan hingga ancaman.

“Ada modus-modus operandi pengelolaan fintech itu. Kalau misalnya nasabahnya tidak bayar, dia kirim foto video-video pornografi kemudian dikirim ancaman-ancaman, bahkan dia mendatangkan orang untuk melakukan kekerasan fisik,” kata Dedi Prasetyo.

Namun Dedi menambahkan, pihaknya baru bisa menindaklanjuti jika ada laporan masuk. Nantinya, dari laporan itu Polri dan OJK bakal mengusut aktor intelektual atau perusahaan fintech yang melakukan intimidasi ke nasabahnya.

Kalau ada keterlibatan suatu perusahan secara sistematis akan dilaporkan di bagian OJK. Apakah fintech tersebut terdaftar di OJK atau tidak. Kalau tidak terdaftar di OJK, OJK tidak punya kewenangan jadi proses pidana lanjut.

“Tetapi nanti, jika terdaftar di OJK, maka OJK bisa langsung mencabut izin fintech tersebut tapi menunggu peristiwa pidana inkrah dulu. Karena kita mengendapkan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.

Selain dengan OJK, Dedi menjelaskan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membendung intimidasi oleh pelaku intimidasi fintech. Sebab, para pelaku fintech ini bergerak melalui dunia maya.

“Kita sudah bekerja sama dengan Kominfo lalu memberi literasi-literasi digital kepada masyarakat agar tidak dengan mudah menerima bujuk rayu dari fintech-fintech itu yang di sebarkan menggunakan WA (WhatsApp) lalu menggunakan media sosial juga. Memang di awalnya persyaratannya sangat mudah dan menggiurkan, tetapi nanti perjalanan waktu bunga yang dibebankan kepada konsumen itu sangat berat,” bebernya.

Fincteh Ilegal Itu Pidana, Prose Hukum Lewat Polisi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta nasabah layanan pinjam-meminjam (P2P lending) teknologifinansial (fintech) ilegal melaporkan kepada aparat kepolisian jika mengalami intimidasi dalam proses penagihan pinjaman.

Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing menyampaikan, pihaknya mendorong masyarakat untuk melapor ke polisi.

“Karena ini adalah tindak pindana. Kami dari Satgas Waspada Investasi mendorong penegakan hukum oleh para pelaku yang telah melakukan teror, intimidasi, maupun tindakan yang merugikan,” tutur Kepala Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing.

Sebelumnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima pengaduan dari 1.330 korban pinjaman fintech selama periode 4-25 November 2018. Masalah penagihan yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi masalah utama yang dikeluhkan oleh konsumen.

Dalam hal ini, penagih utang menghantui para peminjam dengan menagih utang kepada keluarga, kolega atau siapapun yang ada di kontak ponsel peminjam. Bahkan, ada yang mengancam akan menyebarkan foto yang diambil dari ponsel peminjam ke sosial media.

OJK juga mencatat tata cara penagihan yang tidak beretika dan bunga pinjaman yang tinggi merupakan masalah yang paling banyak dilaporkan oleh nasabah.

Sebagian besar penagihan yang tidak beretika tersebut, menurut Tongam, dilakukan oleh penyelenggara fintech yang tidak terdaftar atau ilegal.

Direktur Pelayanan Konsumen OJK Agus Fajri mengingatkan masyarakat agar melakukan transaksi pinjam meminjam melalui perusahaan teknologi finansial yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pasalnya, mereka terikat dengan aturan main regulator, termasuk ketentuan penagihan.

“Penagih utang yang bisa direkrut oleh lembaga keuangan adalah penagih utang yang telah tersertifikasi. Kalau preman jalan jadi penagih utang itu salah. Kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang bekerja pada lembaga dibebankan lembaga,” ujar Agus.

Jika melanggar, OJK akan mengenakan sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan tanda daftar. Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ilegal bukan menjadi ranah kewenangan pengawasan OJK. Per 12 Desember 2018, jumlah fintech P2P lending yang terdaftar mencapai 78 entitas.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*