Breaking News

Sulit Ditepis, Ada Tangan-Tangan Elit Bermain di Papua Untuk Gagalkan Pemindahan Ibukota ke Kalimantan

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen

Sulit Ditepis, Ada Tangan-Tangan Elit Bermain di Papua Untuk Gagalkan Pemindahan Ibukota ke Kalimantan. Sulit Ditepis, Ada Tangan-Tangan Elit Bermain di Papua Untuk Gagalkan Pemindahan Ibukota ke Kalimantan.

Kepentingan politis sangat sulit dihindarkan dari memanasnya situasi di Papua. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F Silaen mengatakan, tidak terlalu sulit mengecek kepentingan-kepentingan politis untuk Papua.

Jika diamati dari sejumlah pernyataan dan jejak digintal, sangat kental adanya sejumlah kepentingan politis yang merambah isu di Papua.

Menurut Samuel F Silaen, elit di Jakarta juga sangat kental kepentingannya dalam isu dan memanasnya Papua.

“Kehadiran elite politik Jakarta di Papua ikut bermain. Tidak sedikit elite politik Jakarta yang memanfaatkan suasana politik Papua untuk menekan Kebijakan RI-1. Termasuk untuk mengurungkan niatnya memindahkan Ibukota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan,” ujar Samuel F Silaen, di Jakarta, Senin, 02 September 2019.

Terkadang, lanjutnya, perilaku politik biadab dilakukan elit tertentu untuk memancing di air keruh. Misal, dengan memanfaatkan kondisi Papua saat ini, demi meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya tertentu.

Termasuk, adanya isu Aseng dan Asing di konflik dan keributan yang kini masih berlangsung di Papua, menurut Silaen, tidak bisa dihindari. Hanya saja, jika mengedepankan Indonesia, harusnya tidak makin runyam.

“Jika Rakyat Indonesia bersatu, maka pihak luar, entah Aseng, etah Asing itu tak akan mampu merusak Indonesia. Justru yang kita khawatirkan, malah ada saling kolaborasi negatif dengan mereka,” ujar Silaen lagi.

Dengan mengamati sejumlah isu besar, dengan adanya sejumlah keributan terkait Papua, Silaen memprediksi, sangat banyak pihak yang terganggu dengan rencana pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan. Itu pasti.

“Elit juga banyak yang terganggu. Ada yang berpura-pura setujus pindah Ibukota Negara, dan tak sedikit yang tidak setuju. Terjadi gangguan kepentingan yang besar,” ujarnya lagi.

Jika memang untuk pemerataan pembangunan dan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat, lanjutnya, seharusnya Presiden Joko Widodo juga segera mengeksekusi niatnya itu untuk segera memindahkan Ibukota Negara ke Kalimantan.

Dengan pemindahan Ibukota Negara, kata dia, banyak kelompok yang selama ini sudah berada di zona nyaman akan berang dan terusik.

“Seperti mulai rapuhnya kenyamanan oligarki sebagian elit yang bercokol di Pulau Jawa,” katanya.

Salah satu cara untuk menghambat perpindahan Ibukota itu, kata dia lagi, yakni dengan terus memanasi dan membuat isu Papua terus-terusan babak belur.

“Permainan isu-isu ini sistematis. Agar terlihat dramatis bagi sebagian kalangan tertentu. Namun tidak bagi kaum elite politik kawakan yang punya jam terbang yang cukup mumpuni. Rakyat Pulau Jawa sedang dicoba obok-obok emosionalnya, agar ikut irama dan ikut irama elite politik Jakarta. Yang akan kehilangan legitimasi oligarkinya jika ibukota Negara pindah,” ucap Samuel F Silaen.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*