Sukses Bikin Situasi Kondusif di Monas, Presiden Juga Diminta Segera Sukseskan Program Asuransi Nelayan

Sukses bikin kondusif, koni pemerintah bisa fokus wujudkan program asuransi bagi nelayan.

Presiden Jokowi diminta segera menyukseskan program asuransi bagi nelayan. Setelah melihat kepiawaian Presiden untuk menciptakan situasi kondusif pada Aksi Besar Umat Islam Super Damai di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 02 Dsemeber 2016, Jokowi juga diminta segera menciptakan situasi yang kian kondusif di sektor nelayan.

 

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, Presiden Jokowi kian piawai menunjukkan dirinya mampu mengatasi berbagai persoalan, dan mengubah kegaduhan menjadi hal positif untuk kemajuan Indonesia.

 

Karena itu, menurut Siswaryudi yang juga Ketua Relawan Sahabat Nelayan Indonesia ini, bagi nelayan, sikap dan kepiawaian seorang Jokowi seperti itu layak didukung untuk segera mewujudkan berbagai program nelayan.

 

“Di Monas, Pak Presiden Jokowi sudah menunjukkan kepiawaiannya mengatasi kegaduhan. Kehadirannya kian membuat situasi menjadi kondusif. Kita salut dan bangga juga dengan Presiden. Bagi nelayan, sikap dan upaya seperti itu perlu untuk segera mewujudkan program-program nyatanya bagi sektor nelayan. Seperti, untuk segera mewujudkan program asuransi bagi para nelayan se-Indonesia,” tutur Siswaryudi, di Jakarta, Sabtu (03/12/2016).

 

Apalagi dengan sudah kian on the track-nya sejumlah program dan rencana progra,m di sektor Kelautan dan Perikanan, menurut Siswaryudi Heru, maka kini sudah bisa tinggal tancap gas untuk segera mewujudkan program-program unggulan yang dinanti-nantikan oleh nelayan Indonesia.

 

Salah satu program unggulan itu, lanjut anggota KADIN ini, yakni program asuransi gratis bagi nelayan kecil di seluruh Indonesia. Program ini pun sudah dimulai. “Tinggal memastikan akselerasi dan perwujudannya langsung kepada nelayan Indonesia. Kita tidak mau, program ini malah menimbulkan kegaduhan baru. Kita percaya, pemerintah bisa segera mewujudkannya. Nelayan sangat menantikannya saat ini,” pungkas dia.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, saat ini sudah 915 ribu nelayan terdata sebagai penerima asuransi. Hingga akhir 2016, KKP menargetkan sekitar 600 ribu nelayan sebagai penerima dana bantuan negara tersebut.

 

“Diverifikasi untuk memastikan nelayan kecil target yang mendapatkan, bukan nelayan besar atau nonnelayan yang justru mengaku nelayan,” kata Zulficar, akhir November kemarin.  KKP meminta, jika ada nelayan yang belum terdata segera melaporkan ke pemerintah. KKP menargetkan, pada 2017 ada tambahan asuransi untuk 500 ribu nelayan.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, program asuransi yang selama ini digalakkan kepada nelayan di berbagai daerah merupakan bukti komitmen dari kehadiran negara dalam sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air. “Kehidupan nelayan rentan kalau kepala keluarganya terjadi apa-apa. Negara harus hadir, wajib hadir,” katanya.

 

Susi menjelaskan, program asuransi bagi para nelayan tersebut merupakan bagian dari visi pemerintah yang hendak meningkatkan sektor kelautan dan perikanan nasional. Hal tersebut, lanjutnya, merupakan bukti komitmen pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan di dalam negeri.

 

Asuransi bagi para nelayan tersebut akan memberikan jaminan sebesar Rp 200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal saat berada di lautan, Rp 160 juta bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp 80 juta bagi para nelayan yang mengalami cacat, serta Rp 20 juta sebagai plafon untuk pengobatan.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta program asuransi untuk nelayan dilanjutkan dan dikembangkan guna menjamin masa depan kehidupan keluarga nelayan. “Ini akan kita teruskan. Jangan sampai, suaminya meninggal di laut yang di darat menjadi sangat menderita,” kata Presiden Jokowi saat peresmian Pelabuhan Perikanan Untia Makassar, Sabtu (26/11/2016).

 

Presiden mengatakan, saat ini pemerintah telah memberikan polis asuransi kepada satu juta nelayan dari Sabang sampai Merauke. “Preminya Rp 175 ribu per tahun. Jumlah penerima akan ditingkatkan tiap tahun, kalau anggaran cukup kita naikkan menjadi dua juta,” kata Presiden.

 

Pasal 33 ayat (2) UU No 7/2016 memerintahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk proaktif memfasilitasi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, antara lain, untuk memperoleh kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta serta kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.

 

Presiden juga menyebutkan, pemerintah akan terus mengembangkan pelabuhan perikanan terpadu di Indonesia. Pelabuhan perikanan Untia berperan penting dalam peningkatan produksi dan ekspor ikan, apalagi ekspor perikanan Sulsel ditargetkan mencapai 10 persen dari nasional.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan