Breaking News

Sugeng Teguh Santoso Cs Telah Gugat UU Pengampunan Pajak Atau Tax Amnesty ke MK

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso dkk menggugat Undang Undang Tax Amnesty atau Undang Undang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dianggap telah menyal;ahi ketentuan konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan berisi sejumlah legalisasi pelanggaran hukum, Undang Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) yang menggugat undang undang ini juga beranggapan bahwa undang undang tax amnesty itu juga merupakan praktik legal pencucian uang.

Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) Sugeng Teguh Santoso dan kawan-kawan pun meminta agar undang undang tax amnesty itu dibatalkan.

Para penggugat sekitar sebanyal 10 orang mendatangi gedung MK kemarin (Rabu, 13/07/2016), sekitar pukul 10.00 WIB. Sugeng dan kawan-kawan langsung menuju loket penerimaan perkara konstitusi untuk mendaftarkan permohonan uji materi.

“Kami mewakili SPRI dan 2 Warga Negara yaitu Samsul Hidayat dan Abdul Kodir Jailani mendaftarkan mohon uji materi. Ini diajukan permohonan ke MK judicial review atas UU no.11 tahun 2016 mengenai tax amnesty hari ini kita daftarkan resmi,” kata Sugeng Teguh Santoso di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/07/2016).

Menurut pria yang juga Sekjen Peradi ini, ada 11 pasal yang digugat dalam undang undang tax amnesty, yaitu Pasal 1 ayat 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23.

“Yang diajukan ada 11 pasal yang seluruh pasal tersebut bertumpu pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan pengampunan pajak penghapusan pajak terhutang dengan tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana dengan membayar uang tebusan,” ujar Sugeng.

Dia juga menekankan sebanyak 21 poin penting yang mencirikan betapa undang undang tax amnesty itu tidak layak diberlakukan di Indonesia, yakni undang undang tax amnesty dianggap mengizinkan praktik legal pencucian uang; kebijakan tax amnesty memberi prioritas kepada penjahat kerah putih; undang undang tax amnesty dapat menjadi karpet merah bagi para pengemplang pajak; undang undang tax amnesty memberikan diskon habis-habisan terhadap pengemplang pajak; undang undang tax amensty menggagalkan program whistleblower; undang undang tax amnesty menabrak prinsip keterbukaan informasi; kebijakan tax amnesty berpotensi dimanfaatkan oleh penjahat perpajakan; undang undang tax amnesty tidak akan efektif seperti tahun 1964 dan 1986; undang undang tax amnesty menghilangkan potensi penerimaan Negara; undang undang tax amnesty bentuk pengkhianatan terhadap warga miskin; undang undang tax amnesty mengajarkan rakyat untuk tidak taat membayar pajak; undang undang tax amnesty memarjinalkan pembayar pajak yang taat; pajak bersifat memaksa; undang undang tax amnesty aneh bin ajaib karena hanya berlaku satu tahun; undang undang ini memposisikan Presiden dan DPR berpotensi melanggar konstitusi; undang undang ini dianggap menabrak prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before law); undang undang tax amnesty bentuk intervensi dan penghancuran proses penegakan hukum; dianggap sebagai cermin kelemahan pemerintah terhadap pengemplang pajak; melumpuhkan institusi penegakan hukum; undang undang ini patut diduga pesanan para pengemplang pajak karena memberikan hak eksklusif tinggi bagi mereka; dan, undang undang tax amnesty dianggap membuat proses hukum pajak yang berjalan menjadi tertunda.

Sementara itu, anggota Panja Tax Amnesty DPR RI, Mukhamad Misbakhun mempersilakan jika ada warga negara yang mau mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengatakan, setiap warga negara memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Terkait tudingan bahwa Undang undang tax amnesty itu dikhawatirkan menjadi celah legalisasi praktik pencucian uang, Misbakhun menilai, tak ada yang pernah mempertanyakan mengenai asal usul penghasilan yang disebutkan dalam Undang Undang.

“Itu yang dulu, yang konsep awal. Kalau konsep penghasilannya kan kita punya konsep pajak penghasilan. Tidak ditanyakan asal usul hartanya. Kenapa selama ini yang konsep penghasilan seperti itu tidak pernah di-judicial review?” ujar Misbakhun.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, tak ada satu pun negara di dunia ini yang memberikan ruang atau memfasilitasi warga negaranya untuk melakukan pencucian uang. UU Tax Amnesty, kata dia, adalah bagian dari upaya strategi pemungutan pajak bagi negara.

Misbakhun menegaskan, tak ada kepentingan dari pembahasan UU tersebut untuk memberikan keistimewaan bagi pihak-pihak tertentu. Keistimewaan tersebut menurut dia, diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Yang utama kita harus pahamkan adalah Tax Amnesty ini untuk negara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kepentingan seluruh rakyat. Jangan dilihat ini memberikan keistimewaan untuk siapa,” ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*