Sudah Tiga Tahun Memerintah, YLBHI Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Sudah Tiga Tahun Memerintah, YLBHI Desak Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM.

Dalam peringatan Hari Keadilan Internasional pada 17 Juli ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 15 kantor LBH se-Indonesia menuntut dipenuhinya keadilan atas pelanggaran HAM berat dan berbagai pelanggaran HAM lainnya yang belum terselesaikan di Indonesia. Meski sudah ada aturan hukumnya, pemenuhan hak korban atas keadilan belum juga dilakukan.

 

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI, Arip Yogiawan, mengatakan banyak kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia di masa lalu dan saat ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Sekalipun Indonesia telah memiliki UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, belum ada proses hukum yang berhasil menjerat pelaku dan memenuhi keadilan bagi korban dan masyarakat.

 

“Sementara pelanggaran HAM lainnya yang tidak tercakup dalam UU no. 26 tahun 2000, setiap harinya masih kita temui, dan para korban masih mengalami ketidakadilan dalam berbagai bentuknya,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (18/07/2017).

 

Arip menyebutkan, pelanggaran hak atas lingkungan hidup tampak jelas pada masyarakat Kendeng yang belum mendapat keadilan dalam melawan pabrik Semen sekalipun mereka menang di Mahkamah Agung. Penggusuran

dan perampasan lahan masih dan akan terus terjadi atas nama pembangunan.

 

“Saudara-saudara kita di Papua juga belum mendapat keadilan dan hak-haknya masih terlanggar; hak atas peradilan yang adil belum juga dapat terwujud,” sebutnya.

 

Bahkan, beberapa waktu lalu juga terjadi berbagai kekerasan atas nama agama, suku, ras, dimana masyarakat belum mendapatkan keadilan. Dalam memperingati Hari Keadilan Internasional hari ini, YLBHI mendesak pemerintah khususnya Komnas HAM, DPR, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk bergerak bersama menyelesaikan

pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah juga diminta segera meratifikasi Statuta Roma. “Meratifikasi Statuta Roma merupakan salah satu langkah mewujudkan keadilan dan pengamalan Sila ke-2 dan

Sila ke-5 Pancasila,” kata Arip.

 

Dengan meratifikasi Statuta Roma, pemerintah dapat menunjukkan komitmen tidak akan membiarkan terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi di masa mendatang. Hal ini juga berarti memenuhi komitmen internasional Indonesia dan menjadi bagian dari komunitas internasional dalam menjunjung hak asasi manusia.

 

Pengabdi bantuan hukum YLBHI, Jane Tedjaseputra, mengatakan pihaknya menuntut dipenuhinya hak asasi manusia dalam segala proses hukum mulai dari pemeriksaan, hingga putusan pengadilan dan eksekusinya. “Hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana dan korban tindak pidana wajib dipenuhi oleh pemerintah khususnya aparat penegak hukum,” ujarnya.

 

YLBHI juga mengajak masyarakat luas, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum dan semua golongan untuk bersama bertindak demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, diperlukan komitmen dan langkah bersama untuk menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan