Sudah Tak Perlu, Hukuman Mati di Indonesia Perlu Segera Dihapuskan

Sudah Tak Perlu, Hukuman Mati di Indonesia Perlu Segera Dihapuskan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sudah banyak negara yang mulai meninggalkan hukuman mati. Hingga Oktober 2016, sekurangnya sudah ada 104 negara telah menghapuskan kebijakan tersebut dalam segala kategori tindak pidana.

 

Koordinator KontraS, Yati Andriani, mengatakan pemerintah Indonesia belum mengikuti kecenderungan positif negara-negara di dunia untuk menjauhi praktik hukuman mati. Bahkan di Indonesia malah kenaikan yang signifikan soal penjatuhan hukuman mati. Hal ini tampak dari catatan

KontraS dimana ada 21 orang divonis mati sepanjang Januari-Maret 2017.

 

“Indonesia dalam semangat memberikan efek jera, justru memperkuat legitimasi penerapan hukuman mati. Penerapan ini lebih banyak dipakai untuk menguatkan retorika perang melawan narkotika,” katanya di Jakarta, Rabu (12/04/2017).

 

Yati menyebutkan, dari 33 negara yang menerapkan hukuman mati atas kejahatan narkotika, ternyata definisi dan standar penghukuman mati berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Dengan kata lain, ada upaya untuk memikirkan kembali langkah yang tepat dalam mengelola regulasi peredaran obat dan metode hukuman yang efektif untuk digunakan.

 

KontraS juga meminta meminta pemerintah untuk tidak melakukan eksekusi mati jilid IV sebelum mengevaluasi eksekusi-eksekusi sebelumnya. “Apakah sudah dievaluasi hukuman mati dari jilid I hingga III? Ketika masalah itu terjadi, eksekusi ke empat enggak boleh dilakukan,” kata Yati.

 

Selama 3 jilid eksekusi tersebut pihaknya menemukan banyak persoalan dalam pelaksanaan hukuman mati. Hal yang paling kentara adalah system pemidanaan yang masih buruk dan instrumen hukum juga belum kuat.

 

Banyaknya ekses dari hukuman mati tersebut membuat KontraS mengusulkan moratorium hukuman mati. “Hukuman mati jangan lagi menjadi pilihan dalam sistem peradilan kita,” imbuhnya.

 

Yati berharap Presiden Jokowi segera mengganti hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. “Dalam hukuman seumur hidup, orang masih punya banyak waktu memperbaiki diri dan memberikan keluangan pemerintah untuk mengoreksi,” tandasnya.

 

Sementara itu Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan hingga hari ini belum ada rencana untuk melakukan moratorium hukuman mati. Menurutnya, masih banyak aspek yang harus diperhatikan dan diprioritaskan. “Sampai saat ini tidak pernah kita menyatakan moratorium,” katanya di sela

rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (12/04/2017).

 

Dalam pembahasan revisi KUHP diusulkan agar hukuman mati nantinya menjadi hukuman alternatif. Padahal, saat ini sudah lebih dari 100 orang terpidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap. “Misalnya revisi KUHP sudah berlaku, sementara masih ada sisa terpidana mati, kita kembali pada prinsip hukum. Bahwa kepada terpidana atau pelaku tindak pidana itu dikenakan undang-undang yang paling ringan. Kita lihat lagi seperti apa,” terang Prasetyo.

 

Dalam revisi KUHP sendiri seorang narapidana yang divonis hukuman mati akan dipantau oleh tim independen di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jika sang napi dinilai bertobat, maka hukuman mati bias dibatalkan dan diganti dengan hukuman penjara dengan masa tertentu.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*