Sudah Semakin Tidak Manusiawi, Aktivis Desak Presiden Joko Widodo Segera Evaluasi Ketua Tim Penggodokan Omnibus Law Airlangga Hartarto

Sudah Semakin Tidak Manusiawi, Aktivis Desak Presiden Joko Widodo Segera Evaluasi Ketua Tim Penggodokan Omnibus Law Airlangga Hartarto

- in DAERAH, NASIONAL, POLITIK
631
0
Plt Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia), Antony Yudha: Sudah Semakin Tidak Manusiawi, Presiden Joko Widodo Segeralah Evaluasi Ketua Tim Penggodokan Omnibus Law Airlangga Hartarto. Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Net).Plt Ketua Umum Jaringan Aktivis Indonesia (JARAK Indonesia), Antony Yudha: Sudah Semakin Tidak Manusiawi, Presiden Joko Widodo Segeralah Evaluasi Ketua Tim Penggodokan Omnibus Law Airlangga Hartarto. Foto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Net).

Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan langkah evaluative terhadap Menko Perekonomian, yang sekaligus Ketua Tim Penggodokan Omnibus Law Airlangga Hartarto.

Hal itu disuarakan Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) menyikapi masih bergulirnya rencana pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR RI.

Plt Ketua Umum Jarak Indonesia, Antony Yudha mengatakan, rencana DPR yang tampak ngotot akan tetap melakukan pembahasan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu, tak terlepas dari permainan yang dilakukan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penggodokan Omnibus Law itu.

Antony Yudha mengatakan, di situasi yang kian meningginya angka kematian dan juga terpaparnya warga Negara Indonesia oleh wabah Virus Corona atau Covid-19, pemerintah dan DPR masih tetap saja ngotot untuk meneruskan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu.

“Itu sangat tidak manusiawi. Padahal, sudah sejak awal para mahasiswa dan pemuda, para aktivis dan para buruh, menyuarakan dan meminta agar pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu dihentikan dulu. Soalnya, kondisi Indonesia yang kian berat karena dilanda wabah Covid-19 memaksa semua pihak untuk berhenti sementara melakukan berbagai pembahasan yang tidak berkenan di hati masyarakat. Oleh karena itu, ini adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo, untuk segera mengevaluasi Airlangga Hartarto,” tutur Antony Yudha, dalam keterangan persnya, Rabu (23/04/2020).

Menurut dia, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, bersengaja mendorong terus pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR.

“Apalagi di tengah kondisi saat ini pemerintah bersama DPR RI tetap fokus berusaha meloloskan UU Omnibus Law yang menciptakan pro kontra di masyarakat. Sungguh sangat memprihatinkan di tenggah persoalan kemanusiaan tetapi oknum pemerintah dan DPR  cenderung memanfaatkan situasi untuk meloloskan produk UU yang tidak tersosialisasi dengan baik,” ujar Antony.

Penolakan dari buruh dan Mahasiswa terkait UU Cipta Kerja yang merupakan turunan UU Omnibus Law seharusnya mendapat respon dari pemerintah. Tetapi pemerintah dan DPR cuek terhadap kritikan tersebut.

“Apalagi Menko Perekonomian Airlangga Hartanto sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang ditunjuk sebagai Ketua Tim penggodokan Omnibus Law cenderung tidak kooperatif terhadap teman-teman buruh dan mahasiswa untuk berdiskusi lintas ide,” jelasnya.

Sungguh sangat miris, lanjutnya, di saat Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh aparat negara untuk mengalihkan fokus kepada penanganan Covid-19, malah Airlangga Hartarto seperti keluar dari jalur Instruksi Presiden. Airlangga tetap ngotot untuk bersama DPR RI untuk meloloskan UU Omnibus Law yang dianggap produk Hukum yang sarat kepentingan kapital.

“Maka kami dari Jaringan Aktivis Indonesia ( JARAK Indonesia) meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevalusi Kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Yang menurut kami tidak berprikemanusiaan. Karena berusaha menggolkan UU Omnibus Law di tengah kepanikan Covid-19,” ujar Antony.

Dia juga secara khusus meminta kepada Airlangga Hartarto agar menggunakan nuraninya untuk mengedepankan kemanusiaan dibanding kepentingan sepihak. Sehingga mencegah terjadinya konflik yang mengorbankan kawan-kawan buruh dan mahasiswa.

“Apalagi selaku Ketua Umum Partai Golkar, seharusnya Airlangga mendengar juga suara aspirasi dari buruh dan mahasiswa. Karena mereka juga adalah pemilih Partai Golkar,” tandas Antony.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Relawan Batavia Menyala Deklarasi Dukung Pramono Anung-Rano Karno

Relawan Batavia Menyala mendeklarasikan dukungannya pada pada pasangan