Lima bulan menuju dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, hampir semua sektor utama mengalami penurunan drastis alias nge-drop.
Jika tidak segera dipecut, semua rencana yang sudah disampaikan Jokowi bisa-bisa hanya tinggal mimpi belaka.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menyampaikan, dengan ketiadaan perubahan signifikan dalam dua tahun pemerintahan ini, maka sisa waktu untuk memerintah bagi Jokowi-JK tidak akan efektif lagi.
“Ternyata Indonesia membutuhkan pemimpin, bukan pemimpi. Apakah Jokowi bisa membuktikan dirinya sebagai pemimpin? Atau malah hanya sekelas pemimpi? Hampir semua sektor mengalami mengalami penurunan kok, nge-drop semuanya,” ujar Ferdinand, dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat (27/05/2016).
Ferdinand mengatakan, lebih dari 19 bulan pemerintahan ini, tidak ada sesuatu yang dilakukan yang bisa dianggap sebagai kebanggaan. Bahkan, proyek-proyek yang disebut-sebut sebagai program unggulan oleh pemerintahan Jokowi diprediksi tidak akan rampung hingga akhir masa jabatan pemerintahan kali ini.
“Dengan segala situasi dan kondisi, tidak ada yang membanggakan. Justru telah terjadi penurunan kualitas pemerintahan, penurunan kualitas mentri, penurunan ekonomi, penurunan kondisi politik dan penurunan tingkat kepercayaan asing kepada bangsa ini,” ujar Ferdinand.
Indikasi penurunan kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK, lanjut dia, dapat dilihat dari upaya pemerintah yang sangat kesulitan untuk memperoleh pinjaman luar negeri, dan adanya rencana mengurangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 secara besar besaran.
“Penurunan ekonomi terlihat jelas dari target pendapatan negara yang meleset jauh hingga bulan April lalu. Penurunan ini terjadi akibat tidak bergeraknya perekonomian atau situasi ekonomi yang stagnan,” kata Ferdinand.
Bagaimana dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur yang dikebut itu? Dikatakan Ferdinand, proyek-proyek infrastruktur yang diprogramkan oleh Jokowi sejak oktober 2014 hingga kini, hampir tidak ada yang berjalan.
Proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi ini, lanjut dia, masih kelanjutan atau meneruskan proyek infrastruktur yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Banyak proyeknya yang bermasalah dan bahkan mangkrak.
“Mari kita evaluasi satu per satu program Jokowi, mulai dati Tol Laut yang hingga kini tidak terlihat dan malah menggenjot tol darat. Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, yang entah untuk apa juga, ternyata jalan di tempat dengan segala masalahnya,” ujarnya.
Kemudian, Proyek listrik 35 Gigawatt atau 35 ribu MegaWatt, yang tadinya diharapkan bisa memutar uang seribu triliun rupiah lebih, ternyata tertidur dengan segala problemanya.
“Pembangunan jalur kereta api di beberapa daerah juga baru sebatas wacana yang dalam bentuk kajian dan belum pada tahap realisasi,” kata Ferdinand.
Berikutnya, program swasembada pangan yang digembar-gemborkan itu malah sangat jauh panggang dari api. Menurut Ferdinand, tidak ada perubahan yang lebih baik, sebab bangan pangan Indonesia sendiri masih saja tetap diperoleh dengan cara meng-impor.
“Faktanya, saat ini kita terus impor bahan makanan dalam jumlah yang semakin besar,” ujarnya.
Permasalahan kesehatan rakyat melalui KIS (Kartu Indonesia Sehat), lanjut dia, kini juga tidak jelas keberadaannya. Bahkan, kata Ferdinand, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya sukses menggaji jajaran direksinya dengan besaran gaji hingga ratusan juta rupiah per bulannya.
“Tetapi pelayanan kepada rakyat masih memprihatinkan, bahkan nasib para dokternya juga banyak yang belum terbayar. Ironis memang,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, janji Jokowi bahwa ekonomi akan meroket tinggi di bawah kepemimpinan bekas Walikota Solo ini, tidak terbukti.
“Faktanya ekonomi kita seperti mati suri, hidup dari hutang ke hutang tanpa mampu ciptakan pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat,” ujar Ferdinand.
Ketidakmampuan pemerintah untuk membuat ekonomi bertumbuh lebih baik, kata dia, kini semakin jauh dari harapan dan angan angan. Bahkan, untuk mendapat pinjaman luar negeri, pemerintah ini seperti sudah tidak dipercayai.
“Maka muncullah ide dari pemerintah untuk menggadaikan aset negara sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang, guna membiayai operasional pemerintah yang terlihat sibuk, akan tetapi sibuk entah untuk apa,” ujarnya.
Karena itulah, Ferdinand menyampaikan bahwa sepertinya Jokowi sedang membangun istana pasir bagi dirinya sendiri. “Sedang membuat sebuah istana yang menjadi kebanggaan bagi diri Jokowi sendiri, dengan harapan bahwa semua infrastruktur di atas kertas itu akan sangat monumenta. Dan Jokowi mengira hal itulah yang akan membuat nama Jokowi besar di atas istana pasir,” ujar Ferdinand.
Bagi Ferdinand, Jokowi sedang mempertaruhkan nilai yang sangat besar, berencana mengorbankan aset negara untuk sebuah fatamorgana. “Jokowi sedang mengorbankan negara untuk fatamorgana infrastruktur yang tidak nyata, sementara waktu efektif tersisa bagi Jokowi membangun semua itu tinggal satu tahun, karena setelah itu kita sudah masuk dalam tahun politik,” ujarnya.
Dia pun mempertanyakan kemampuan pemerintahan Jokowi-JK, yang sangat sulit mewujudkan mimpi-nya itu hanya dalam sisa waktu 1 tahun masa pemerintahan.
“Mampukah Jokowi mengubah istana pasir itu menjadi istana batu dalam 1 tahun? Mampukah Jokowi mengubah fatamorgana itu menjadi nyata dalam 1 tahun? Apakah Jokowi seorang Pemimpin atau seorang Pemimpi. Biarlah waktu yang menjawab,” pungkas Ferdinand.
Saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Perguruan Tinggi (PT) se-ASEAN, Presiden Jokowi menekankan, untuk kompetitif maka Indonesia harus lincah bergerak. Karena itu, pemerintah mendorong paket deregulasi, dan memangkas aturan-aturan yang membelenggu dan menghambat dunia usaha.
Untuk kompetitif itu, lanjut Presiden, kita juga tidak bisa menunda-nunda pembangunan infrastruktur, yang sekarang sudah tidak banyak di bangun di Pulau Jawa.
“Sekarang sudah banyak dibangun di luar Pulau Jawa, baik yang namanya jalan tol, yang namanya pelabuhan, baik yang namanya airport, “ kata Presiden Jokowi seperti dilansir laman Setkab, Jakarta, Senin (23/5/2016).
Presiden meyakini, dengan pembangunan infrastruktur inilah daya saing Indonesiakita lebih baik. Biaya logistik, biaya transportasi akan jauh lebih murah.
Pelabuhan di Makassar New Port juga sudah dimulai, pelabuhan besar di Kuala Tanjung juga sudah dimulai, pelabuhan kecil-kecil di Galela di Bau-Bau semuanya dikerjakan. Saya kira memang dengan kecepatan infrastruktur inilah nantinya daya saing kita bisa berkompetisi dengan negara-negara di sekitar kita,” tuturnya.
Ditambahkan Presiden, perubahan yang dilakukan pemerintah itu adalah dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi anak-anak muda untuk berusaha. Ia mengutip pidato Ketua Umum HIPMI, kalau jumlah pengusaha muda kita baru 1,6 persen dan menuju 2 persen.
“Kita masih butuh 1,7-1,8 juta pengusaha. Kalau menuju ke 4 persen masih butuh 5,8 juta pengusaha muda,” ujarnya.(JR-1)
