Sepak terjang dan kinerja Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)dianggap kian liar dan tidak berorientasi pada pelayanan peserta. Karena itu, pemerintah dan badan auditor negara diminta segera melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja BPJS.
Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS (FMP BPJS) Hery Susanto menyampaikan, menjelang penetapan jajaran Direksi dan Dewas BPJS yang baru, malah marak proses mutasi di BPJS. Padahal, posisi Dirut BPJS saat ini adalah Pejabat Sementara (Pjs) selama masa transisi hingga ditetapkannya Direksi defenitif oleh Presiden Jokowi.
“Ini semakin liar. Salah satu politisasi BPJS yang dilakukan oleh jajaran direksi masa transisi ini yang Pjs Dirutnya masih Elvyn adalah adanya mutasi di BPJS. Patut diduga langkah ini sebagai bagian penyelamatan atau pengamanan dokumen dan sepak terjang direksi lama agar proses audit bisa dikelabui,” papar Hery Susanto di Jakarta, Sabtu (20/02/2016).
Diungkapkan Hery, berdasarkan SK Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: Kep/23/012016 tentang mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Ketenagakerjaan,terdapat 14 pejabat yang dimutasi dan mengisi posisi jabatan baru.
“Dalam konteks mutasi pejabat BPJS Ketenagakerjaan itu, selain Elvyn GM sebagai Plt Direksi BPJS Ketenagakerjaan, pihak lainnya yang juga harus bertanggung jawab adalah Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Amri Yusuf. Dia juga sebagai aktor intelektual yang mendesain paket incumbent Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar kembali menjabat di periode mendatang,” papar Hery.
Karena itu, Hery mendesak Presiden Jokowi dan Bada Pemeriksan Keuangan (BPK) segera melakukan audit dan evaluasi secara transparan terhadap kinerja BPJS.
“Juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi agar turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran di BPJS yang berujung pada tindak pidana korupsi,” paparnya.
Terkait mutasi itu, Kepala Urusan Komunikasi Eksternal BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyampaikan, dalam meningkatkan kinerja dan layanan operasional kepada peserta, BPJS Ketenagakerjaan juga siap menjalankan Operational Excellence sebagai tema besar perusahaan untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja di Indonesia. Penguatan organisasi tersebut penting dilakukan untuk mempercepat akselerasi Operational Excellence pada tahun ini.
“Operational Excellence membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, karyawan BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga-lembaga terkait di tengah perubahan regulasi dan tantangan yang berkembang di masyarakat.” ujar Utoh dalam keterangan pers tertulis yang diterima redaksi.
Pada awal tahun ini, lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan melakukan penataan organisasi rutin dengan mengisi jabatan yang kosong dengan menempatkan karyawan terbaik. Hal ini dilakukan untuk mendukung layanan operasional perusahaan untuk kebutuhan peserta.
“Pada bulan ini ada sekitar 5 (lima) Kantor Cabang telah diisi oleh pejabat Kepala Kantor Cabang baru dan jabatan lainnya untuk mengganti karyawan yang memasuki usia pensiun,” jelasnya.
Pengisian posisi tersebut untuk memastikan pelayanan Kantor Cabang berjalan lancar sesuai dengan kebijakan pelayanan prima yang telah ditetapkan.
“Jadi, ini program rutin yang memang harus dilaksanakan agar peserta tetap terlayani dengan baik. Pengisian posisi ini berdampak pada bergeraknya posisi jabatan lain sampai level di bawahnya.” kata Utoh.(JR-1)
