Sudah Banyak Kades Masuk Bui, Dana Desa Mesti Tepat Sasaran, BKNDI Kawal Nawacita Dari Desa

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Ketum DPN BKNDI), Isra A Sanaky: Sudah Banyak Kades Masuk Bui, Dana Desa Mesti Tepat Sasaran, BKNDI Kawal Nawacita Dari Desa. Foto: Pertemuan Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI) dengan Kakorbinmas Baharkam Polri. Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs H Tajuddin, di Ruang Kerja Kakorbinmas Baharkam Polri, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Jumat 07 Februari 2020. (Istimewa).
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Ketum DPN BKNDI), Isra A Sanaky: Sudah Banyak Kades Masuk Bui, Dana Desa Mesti Tepat Sasaran, BKNDI Kawal Nawacita Dari Desa. Foto: Pertemuan Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI) dengan Kakorbinmas Baharkam Polri. Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs H Tajuddin, di Ruang Kerja Kakorbinmas Baharkam Polri, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Jumat 07 Februari 2020. (Istimewa).

Banyaknya Kepala Desa (Kades) yang dianggap bermasalah membuktikan kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan masih sangat minim.

Padahal, Pemerintahan Joko Widodo-Ma’aruf Amin akan terus menggelontorkan Dana Desa, guna melaksanakan pemerataan pembangunan dan menjadikan Desa sebagai ujung tombak kemajuan SDM dan kesejahteraan Indonesia.




Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Ketum DPN BKNDI), Isra A Sanaky menyebut, proses pemilihan Kepala Desa perlu diperbaharui.

Dengan mengedepankan skill, kemampuan dan keahlian SDM calon Kades, diharapkan penggunaan Dana Desa bisa tepat sasaran dan efektif membangun desa.

“Sangat banyak Kepala Desa yang masuk penjara. Karena tidak tahu dan tidak bisa mengelola anggaran atau Dana Desa yang dikucurkan pemerintah sesuai peruntukannya. Ke depan, perlu dipersiapkan proses pemilihan kepala desa yang memiliki kualifikasi skill dan manajemen maupun kemampuan mengelola Dana Desa dengan tepat sasaran dan tepat guna,” tutur Isra A Sanaky, saat mengadakan pertemuan di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Senin (10/01/2020).




Isra A Sanaky mengatakan, hingga saat ini, dana Negara yang digelontorkan ke desa-desa dalam bentuk Dana Desa itu banyak yang disalahgunakan.

Hal itu dikarenakan, tidak sedikit Kades yang menganggap Dana Desa itu sebagai duit pribadi yang bisa sesuka hatinya mempergunakannya.

“Jadi, itu dimulai dari proses pemilihan kepala desa yang selama ini banyak hanya mengandalkan ketokohan seseorang. Belum pada tataran skill dan kemampuan yang dimiliki kepala desa dalam mengelola keuangan dan anggaran desa. Dikiranya Dana Desa itu sudah menjadi duit pribadi kepala desa sendiri,” beber Isra A Sanaky.




Bagaimana pun, lanjut dia, persoalan ini merupakan persoalan serius di Indonesia.

Sebab, katanya lagi, Indonesia yang memiliki jumlah desa dan kelurahan mencapai 83 ribu lebih, akan digelontorkan dana Negara yang sangat besar dalam bentuk Dana Desa, sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia.

Data per Desember 2019, ada sebanyak 74.961 desa di Indonesia, dengan sebanyak 8.730 kelurahan. Sehingga, tidak kurang dari 83. 691 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.




“Karena itulah, kita semua, terutama kami dari BKNDI akan mengawal dan memastikan agar desa-desa dan kelurahan di seluruh Indonesia menggunakan Dana Desa tepat sasaran dan tepat guna. Itu juga sebagai salah satu wujud Nawacitanya Presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin, untuk mengedepankan pembangunan dan SDM Indonesia difokuskan dan dimulai dari desa. Kita akan mengawal program Nawacita itu mulai dari desa,” tutur Isra A Sanaky.

Selain mengawal efektivitas pengalokasian dan penggunaan Dana Desa, lanjutnya, BKNDI juga memiliki tanggung jawab mengembangkan SDM Desa, mengembangkan potensi-potensi perekonomian desa dengan tetap memelihara adat budaya desa yang orisinal demi kemajuan Indonesia.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan juga menjadi tantangan tersendiri.




Selain itu, kurangnya tenaga, jumlah personil maupun apratur pemerintah dan aparat hukum untuk melakukan partisipasi pengawalan dan pengelolaan dana desa sesuai peruntukannya, juga masih menjadi problema tersendiri.

Isra mengungkapkan, pihaknya yang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), dalam pertemuan yang dilakukan pada Jumat, 07 Februari 2020 pekan lalu,  terungkap bahwa Kepolisian sendiri belum memiliki jumlah SDM yang memadai hingga ke tingkat desa.

Dalam pertemuan itu, jajaran pengurus DPN BKNDI diterima oleh Kakorbinmas Baharkam Polri.




Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs H Tajuddin, didampingi Kabagopsnalev Korbinmas Baharkam Polri dan Kasi Binkommas Subdit Bintibmas Korbinmas Baharkam Polri menerima BKNDI di Ruang kerja Kakorbinmas Baharkam Polri.

Dirbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Pol Drs H Tajuddin mengakui, hingga saat ini Polri masih belum memiliki personil yang bisa menjangkau desa-desa tersebut.

Jika dengan jumlah desa dan kelurahan saja sebanyak 83.691, maka kemampuan Bhabinkamtibmas masih 43.942. Jadi, masih ada kekurangan hingga 39. 749 personil lagi.




“Jumlah personil yang sangat terbatas. Tetapi, dengan dukungan ormas maupun komunitas masyarakat, seperti BKNDI untuk terlibat langsung mengawal Dana Desa, maka hal itu bisa diatasi,” tutur Brigjen Pol Drs H Tajuddin.

BKNDI pun diharapkan bersama Polri menciptakan Kamtibmas yang kondusif, dengan kerja sama yang saling mendukung antaran Kepolisian dengan BKNDI.

Selain itu, Polri juga berharap BKNDI juga membantu kepolisian mencegah penyelewengan Dana Desa.




“Juga bersama-samalah kita melakukan pembinaan SDM para Kepala Desa, terutama tentang bahaya resiko penyalahgunaan dana desa itu,” ujar Brigjen Pol Drs H Tajuddin.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI itu akan diikuti para peserta dari seluruh Provinsi, hingga pengurus tingkat Kabupaten dan Kota.




Dengan mengundang delegasi para OKP, Ormas,dan lembaga-lembaga yang peduli desa. Juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga Negara dan pemerintahan.

BKNDI berafiliasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam Pemerintahan yang membidangi urusan Pembangunan, Pendidikan, Kebudayaan, Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Perkoperasian di desa.

Isra A Sanaky menambahkan, Rakornas BKNDI itu digelar dengan rangkaian acara Seminar Nasional bertajuk Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker.




Kemudian, dilanjutkan dengan Rakornas, dengan peserta perwakilan dari desa-desa seluruh Indonesia.

“Kita sudah menyampaikan, agar peserta dari desa-desa membawa dan mempersiapkan persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi di masing-masing desa, untuk dibahas di Rakornas BKNDI. Juga menjelaskan keberhasilan dan juga potensi yang perlu dikembangkan lagi di desa-desa. Semua itu akan kita bahas di Rakornas BKNDI,”tutur Isra A Sanaky.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*