Breaking News

Sudah 74 Tahun Indonesia Merdeka, KDT Belum Merdeka, Masyarakat Batak Geruduk Kantor KLHK Minta PT Toba Pulp Lestari dan Antek-Anteknya Dihentikan

Sudah 74 Tahun Indonesia Merdeka, KDT Belum Merdeka, Masyarakat Batak Geruduk Kantor KLHK Minta PT Toba Pulp Lestari dan Antek-Anteknya Dihentikan. Sudah 74 Tahun Indonesia Merdeka, KDT Belum Merdeka, Masyarakat Batak Geruduk Kantor KLHK Minta PT Toba Pulp Lestari dan Antek-Anteknya Dihentikan.

Ratusan warga Tano Batak mendatangi Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.

Masyarakat Batak itu menggelar unjuk rasa menunut dihentikannya perampasan hak dan wilayah Masyarakat Adat Bangso Batak oleh PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) di Toba. Aksi itu berlangsung, Senin 12 Agustus 2019.

Selain itu, Masyarakat Batak yang datang dengan mengenakan pakaian adat Batak, membunyikan alat musik tradisional Batak, Gondang, menyampaikan tuntutan permintaan-permintaan leluhur Masyarakat Batak kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Mereka tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tano Batak (Aman Tano Batak). Ketua Aman Tano Batak, Roganda Simanjuntak menuturkan, aksi Masyarakat Adat Tano Batak, Sumatera Utara ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKHK) Siti Nurbaya Bakar agar melepaskan wilayah adat Masyarakat Adat Tano Batak dari klaim hutan negara dan Konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), yang dulu dinamakan dengan dengan PT Inti Indorayon Utama.

“Perjuangan Masyarakat Adat Tano Batak ini untuk keadilan. Sebab dari wilayah adat inilah masyarakat adat menggantungkan hidup, seperti hutan kemenyan. Jika wilayah adat tidak dilepaskan dari hutan negara dan konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), tentu ini namanya merampas hak-hak Masyarakat Adat Tano Batak. Dan mengakibatkan kehidupan masyarakat adat terancam. Sebab masyarakat adat menggantungkan hidupnya dari wilayah adat,” tutur Roganda Simanjuntak.

Para peserta aksi dalam Masyarakat Adat Tano Batak, Sumatera Utara mengadakan aksi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  Jakarta, yaitu  Masyarakat Adat Huta Sihaporas, Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun, Matio, Natumingka, Simenahenak, Paria Dolok, Sigalapang dari Kabupaten Toba Samosir; Tor Nauli, Ranggitgit, Lobu Sunut, Huta Napa dari Kabupaten Tapanuli Utara, dan Marancar dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Roganda Simanjuntak menuturkan, Indonesia sudah merdeka 74 tahun. Jadi,  dengan 74 Tahun Indonesia Merdeka seharusya jadi momen penting bagi Negara, terutama pemerintah, agar melindungi dan menghormati hak- hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.

“Termasuk hak-hak Masyarakat Adat Tano Batak, Sumatera Utara . Hal ini harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat adat  dapat menikmati kemerdekaan. Sehingga masyarakat adat tidak terancam dan terjajah,” ujarnya.

Beberapa tuntutan yang disampaikan Masyarakat Adat Tano Batak kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, pertama, agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Kedua, tolong hentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat,” ujar Roganda Simanjuntak.

Ketiga, hentikan aktivitas PT Toba Pulp Lestari (PT TPL ) di Wilayah Adat. Empat, Selamatkan Hutan Kemenyan Dari Klaim Hutan Negara Dan Konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).

Lima, segera Cadangkan Hutan Adat di Tano Batak. Enam, Cabut Ijin Perusahaan Keramba Ikan PT Aquafarm Nusantara (Regal Springs Indonesia) yang telah mencemari Danau Toba,” ujarnya.

Tujuh, hentikan Program Pembangunan Infrastruktur dan Investasi di Kawasan Danau Toba yang merampas Wilayah Adat.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*