Sudah 31 Nyawa Melayang di Lubang Tambang, Presiden Jokowi Harus Bertindak!

Evaluasi Empat Tahun Jokowi-JK, Lubang Tambang Merenggut Nyawa, Tim Capres-Cawapres Terindikasi Main Mafia Tambang.

Presiden Joko Widodo diminta segera bertindak menyelematkan masyarakat dan lingkungan di lokasi eks tambang. Untuk menghentikan semakin banyak anggota masyarakat yang kehilangan nyawa di lubang tambang, Presiden tidak boleh berpangku tangan saja atau hanya memantau-mantau saja.

Dinamisator Jaringan Aktivis Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengungkapkan, saat ini korban nyawa anak melayang terjadi lagi di lubang tambang.

“Kasus anak meninggal di lubang tambang kini sudah menelan 31 jiwa di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi harus turun tangan, tidak cukup hanya mengasistensi kepada Pemerintah Daerah. Sebab Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Kaltim belum menganggap kasus tewasnya anak-anak kami di lubang tambang bukan persoalan penting,” tutur Pradarma Rupang, Selasa (06/11/2018).

Dia mengingatkan, upaya pencegahan serius harus segera dilakukan, agar kejadian serupa tidak terulang. “Langkah luar biasa sudah selayaknya presiden lakukan,” ujarnya.

Pradarman melanjutkan, untuk mengatasi persoalan banyaknya nyawa yang meninggal di lubang tambang, tidak cukup hanya pada pendekatan yang biasa-biasa saja. Karena, pola kejahatannya sudah sedemikian akut. Hampir semua pejabat dan aparat hukum seakan takluk jika berhadapan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.

“Dengan kewenangan yang Presiden miliki, sudah sepatutnya untuk secara langsung memastikan agenda keselamatan rakyat Kaltim dari ancaman lubang tambang. Kepastian penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan,” kata Rupang.

Jatam Kaltim dan Walhi Kaltim mengecam respon Gubernur Kaltim yang seakan-akan pasrah dan tak berbuat apa-apa atas kasus ini. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Gubernur Kaltim pada 25 Oktober 2018 lalu, saat korban ke-30 di bekas lubang tambang terjadi. Gubernur seperti tak memiliki empati dan upaya untuk memberikan perlindungan kepada warga Kaltim.

“Kami mendesak Gubernur Kaltim bertindak keras kepada pelaku tambang yang melakukan pembiaran terhadap lubang-lubang tambang,” kata Rupang.

Apalagi, dengan adanya kejadian terbaru ini adalah kali keduanya lubang tambang PT BBE menelan korban. “Dan kami menuntut agar IUP PT BBE dicabut,” ujarnya.

Pada Minggu, 4 November 2018, sekitar jam 14.30 WITA, berlokasi di Konsesi PT BBE, di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur, warga bernama Ari Wahyu Utomo sedang bermain bersama 8 anak lainnya.

“Selepas joging memasuki kawasan sekitar tambang. Almarhum Ari Wahyu berenang di lubang tambang tersebut tanpa ada peringatan dan penjagaan dari pihak tambang. Tampak tidak ada Papan Pengumuman, pagar pembatas dan pos jaga security,” diterangkan Pradarma Rupang.

Jarak lubang tambang dengan rumah kurang dari 400 meter. Proses evakuasi kurang lebih 30 menit sejak korban tenggelam.

Peristiwa ini menambah catatan jumlah korban yang ada di Kaltim menjadi 31 atau korban yang ke 11 terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sejak tahun 2011-2018.

Sepertinya, lanjut dia, pemerintah tidak pernah belajar dan menganggap penting persoalan ini. Padahal kejadian serupa terjadi sebelumnya dan itu tidak lama berselang yakni korban ke 30 yang merengut nyawa Alif Alfaroci terjadi pada tanggal 21 Oktober 2018.

Luas kolam 20 x 30 Meter dengan kedalaman pinggir Lubang Tambang 3 meter. Status Perusahaan masih aktif menambang. PT BBE memiliki 2 kosensi dengan luas konsesi 3.081 Ha dan 497,30 Hektar.

Pada tanggal 23 Maret 2016 juga telah terjadi perisitwa tenggelam di konsesi PT BBE dan korban 2 anak-anak sekaligus, nama korban Noval Fajar Slamat (15 Tahun) dan Diky Aditya (15 Tahun).

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Timur (Walhi Kaltim), Fathur Roziqin Fen mengatakan, karena telah melakukan pembiaran dan tak mau membenahi sistem keamanan dan keselamatan sesuai yang di mandatkan UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, langkah dan tindakan tegas harus dilakukan Presiden.

Mengapa pencabutan harus diberikan? Langkah tersebut bukti ketegasan pemerintah untuk memberi efek jera, agar kejadian serupa tak terulang kembali.

“Sejumlah perusahaan yang masih harus mempertanggungjawabkan persoalan serupa, kami juga mendesak agar aktifitas operasinya dihentikan,” kata Fathur Roziqin Fen.

Jatam Kaltim dan Walhi Kaltim juga mempertanyakan sikap Kepolisian Daerah Kaltim yang tak kunjung menuntaskan proses hukum terkait persoalan-persoalan itu.

“Kapan sejumlah kasus-kasus ini segera di limpahkan ke pengadilan. Publik menunggu upaya serius aparat kepolisian Kaltim untuk memastikan penegakan hukum dari kasus ini. Kita duga kuat ada pihak-pihak tertentu yang ingin kasus ini di petieskan dan tak berlanjut ke pengadilan,” ujar Fathur.

Dia pun mempertanyakan profesionalisme kepolisian Kaltim dalam memastikan penegakkan hukum atas tewasnya 31 anak di lubang tambang. “Kasus yang ditelantarkan harus betul-betul dilaksanakan,” katanya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan