Sudah 15 Kali Persidangan, Hadir dan Digantikan Cuma 5 Kali; Jaksa Ngasal dan Makan Gaji Buta Harus Ditindak Tegas

Sudah 15 Kali Persidangan, Hadir dan Digantikan Cuma 5 Kali; Jaksa Ngasal dan Makan Gaji Buta Harus Ditindak Tegas.

Jaksa Agung HM Prasetyo didesak memberikan tindakan tegas kepada jaksanya yang tidak bekerja profesional.

Selain itu, Komisi Kejaksaan (Komjak) juga diminta bertindak cepat dan tegas serta terbuka untuk memproses setiap jaksa yang kerjanya asal-asalan serta makan gaji buta.

Yosep Sinar Surya Siahaan, yang dikenal juga sebagai Pengacara Rakyat, mengungkapkan, tidak sedikit jaksa penuntut umum (JPU) yang bersidang di pengadilan kerjanya asal-asalan alias tidak profesional, serampangan, dan malah cenderung tidak mau tahu apa saja fakta-fakta persidangan yang terungkap.

Hal seperti itu membuat tuntutan yang dibuat oleh jaksa pun cuma copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Tidak akan ada keadilan kalau begitu. Jaksanya sering tidak hadir di persidangan, kalau pun hadir juga suka digantikan oleh rekannya yang tak tahu persoalan. Jaksa tidak profesional, harusnya ditindak tegas, diberikan sanksi yang berat. Pak Jaksa Agung harus sungguh menindak jaksanya yang tidak profesional,” tutur Yosep Sinar Surya, di Jakarta, Minggu (30/09/2018).

Bayangkan saja, lanjut Yosep, saat dirinya mendampingi terdakwa di persidangan, ada Jaksa bernama Nur Said dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) yang sangat jarang hadir di persidangan.

Anehnya, lanjut dia, dalam jadwal persidangan ke-15 kalinya atas kasus dugaan kriminalisasi terhadap dua anak remaja bernama Septiyan Sarip Bin Dendi Kuswardana dan Riki Ramadhani Bin SA Ali, pada Kamis 27 September 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), JPU Nur Said kembali tidak hadir.

“Dia mewakilkannya ke temannya JPU lain, untuk membacakan tuntutan. Itu sudah persidangan ke 15 kali. Seingat saya, hanya 3 kali JPU Nur Said datang ke persidangan, yakni pada saat pembacaan dakwaan, kemudian pemeriksaan saksi. Totak kehadiran JPU di persidangan ini hanya 5 kali, dua kali diwakilkan oleh temannya,” ungkap Yosep Sinar Surya.

Yosep pun mempertanyakan susunan tuntutan yang dibuat JPU Nur Said, yang dibacakan JPU lain dalam persidangan pembacaan tuntutan. Menurut Yosep, hampir tidak ada yang berubah dari BAP yang di-copy paste ke dalam tuntutan itu.

“Pastinya JPU Nur Said sudah tak mengikuti proses persidangan dengan baik dan benar. Dia tetap membacakan tuntutannya selama 2 tahun bagi kedua terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang menunjukkan kedua remaja (Septiyan Sarip Bin Dendi Kuswardana dan Riki Ramadhani Bin SA Ali) yang dipaksakan sebagai terdakwa itu tidak masuk di tuntutan. Faktanya, keduanya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka. Itu fakta persidangan loh,” ungkap Yosep.

Yosep mengingatkan, Jaksa adalah aparatur negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jika ada jaksa yang asal-asalan, maka dipastikan keadilan dan hukum yang dibuat pun melenceng. Yosep meminta Jaksa Agung HM Prasetyo dan Komisi Kejaksaan, segera menindaktegas jaksa-jaksanya yang tidak profesional.

“Mereka digaji oleh Negara. Untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bersidang pun malas, bikin dakwaan dan gugatan pun copy paste, bagaimana perkara mau adil? Pak Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan jangan tutup mata, harus menindak tegas ini. Jangan makan gaji buta dong,” tukasnya.

Persoalan yang serupa juga disampaikan oleh Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Simamora. Dalam persidangan dugaan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari bernama Sulaiman, Jaksa pun membuat tuntutan yang sangat janggal.

Persidangan yang digelar di PN Jakut itu juga ditangani oleh Jaksa dari Kejari Jakut. Atas tuntutan jaksa yang janggal itu, Nelson menyampaikan, pihaknya yang tergabung di Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengecam keras tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menuntut Sulaiman, nelayan Pulau Pari, dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan pada persidangan Selasa (25/9) yang lalu.

“Tuntutan tersebut tidak didasarkan pada fakta persidangan, sangat memaksakan, dan semakin membuktikan bahwa Sulaiman hanyalah korban kriminalisasi oleh Pintarso Adijanto dan PT. Bumi Pari Asri yang mengklaim memiliki tanah di Pulau Pari,” ujar Nelson.

Oleh karena itu, lanjut dia, Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak Majelis Hakim yang memeriksa perkara Sulaiman untuk menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara cacat hukum dan batal demi hukum.

“Serta harus membebaskan Sulaiman dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaaan seperti semula,” pinta Nelson.

Dia pun menyampaikan beberapa fakta tentang kejanggalan surat tuntutan tersebut. Pertama, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menghapus fakta kehadiran Surdin.

Padahal Surdin sudah hadir dalam persidangan dan sudah menyatakan bahwa dirinya yang menyuruh Sulaiman untuk mengurus homestay miliknya.

“Selain itu Surdin juga sudah menyatakan dalam persidangan bahwa dirinya membeli tanah tersebut pada 2012 dari Tasim bin Kemis untuk kemudian dibangun homestay,” ujarnya.

Kedua, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menghapus fakta kehadiran Tasim selaku orang yang menjual tanah ke Surdin.

Tasim pada persidangan menjelaskan bahwa dirinya menjual tanah ke Surdin dan tanah tersebut dimiliki oleh dirinya berdasarkan waris dari almarhum ayahnya, yaitu Mat Lebar.

Ketiga, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menyalin mentah-mentah Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu.

“Padahal seharusnya yang dimasukkan dalam surat tuntutan adalah fakta-fakta persidangan,” ujarnya.

Keempat, Sulaiman tidak pernah menyewakan tanah dalam kasus ini. “Nama yang tercantum dalam kuitansi sebagai barang bukti yang kemudian dijadikan dakwaan dan tuntutan adalah Sumantri, bukan Sulaiman,” ujar Nelson.

Dia melanjutkan, pembuatan surat tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan merupakan pelanggaran atas Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dapat pula dipidana karena memalsukan fakta persidangan ke dalam akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini cacat demi hukum dan tidak layak digunakan untuk menuntut Sulaiman,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*