Breaking News

Suara Rakyat Wajib Dibela, Hendardi: Gunakan Mekanisme Demokratik Untuk Validasi Hasil Pemilu

Suara Rakyat Wajib Dibela, Hendardi: Gunakan Mekanisme Demokratik Untuk Validasi Hasil Pemilu.

Setiap suara rakyat yang dihitung dalam Pemilu harus dibela. Namun, untuk memvalidasi perolehan suara rakyat, harus mempergunakan mekanisme demokratik.

Ketua Setara Institute Hendardi menyampaikan, keributan baru dan pro kontra akibat perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan berbagai survey dan pooling tidak perlu berkelanjutan, sebab ada mekanisme demokratik yang dipercaya bangsa ini untuk memvalidasi hasil Pemilu.




Hendardi menerangkan, berdasarkan hitung cepat atau Quick Count (QC) Jokowi-Ma’aruf unggul atas Prabowo-Sandi di kisaran angka 10%.

QC adalah indikator dari penghitungan secara keseluruhan suara rakyat dalam Pemilu yang diambil dengan menggunakan teknik sampling dari real count perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, QC yang dirilis oleh berbagai lembaga survei bisa dijadikan acuan untuk menyimpulkan keunggulan pasangan 01.

Namun, lanjut Hendardi lagi, sebagai sebuah produk pengetahuan ilmiah, QC telah diterima dalam praktik demokrasi dan teruji validitasnya sebagai instrumen pengawasan penghitungan dari potensi kecurangan.

“Oleh karena itu, produk QC harus dibela. Bukan membela lembaga survei atau pasangan 01, tetapi membela suara rakyat yang sudah dihitung secara cepat,” ujarnya, Kamis (18/04/2019).

Namun demikian, Hendardi menegaskan, untuk menghindari potensi ketegangan baru antar pendukung, semua pihak tidak melakukan klaim-klaim dan perayaan berlebihan.

“Semua pihak tetap menunggu proses penghitungan manual yang dilakukan oleh KPU. Jika Jokowi hanya bersyukur atas QC, Prabowo justru menentang. Ini suatu sikap normatif para calon dalam merespons hasil pemilihan, yang diharapkan tidak membakar emosi pendukung,” tuturnya.

Hendardi menyarankan, fakta sejumlah ketidakteraturan penyelenggaraan Pemilu dan klaim kecurangan yang diajukan pihak 02 sebaiknya diselesaikan dalam kerangka demokratik.

“Kita punya Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Maka ke sanalah semua komplain diajukan,” ujarnya.




Karena itu, menurut dia, ide menggerakkan warga untuk melakukan perlawanan atas produk demokrasi harus ditolak. Apalagi gagasan people power, itu tidak perlu.

Publik menyimak bahwa seluruh komplain atas penyelenggaraan Pemilu telah dan terus direspon dan disikapi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“Karena itu, tidak ada argumen legal dan konstitusional untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggaran Pemilu,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*