Breaking News

Stop Pungli, Aparat Jangan Nyusahin Masyarakat

Wakil Kepala Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Waka Pokja Cegah Saber Pungli) Komisaris Besar Polisi Drs Ricky F Wakanno.

Aparatur pemerintahan dan penegak hukum di tingkat pusat, daerah bahkan sampai ke desa-desa diharapkan tidak nyusahin masyarakat dalam pelayaan publik di berbagai sektor.

Di Jakarta, praktik pungutan liar (pungli) mengalami penurunan drastis. Paling tidak, sepanjang tahun 2018 ini, dilaporkan hanya ada satu praktik pungli yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Hal itu diakui Wakil Kepala Kelompok Kerja Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Waka Pokja Cegah Saber Pungli) Komisaris Besar Polisi Drs Ricky F Wakanno, kepada wartawan, Minggu (30/12/2018).

“Sepanjang tahun 2018 ini, untuk Provinsi DKI Jakarta, hanya satu oknum ASN saja yang dilaporkan melakukan pungli. Itu di Kelurahan Gandaria. Untuk urusan pengurusan sertifikat tanah. Dia dilaporkan oleh korbannya. Terakhir, informasinya si pelakunya udah meninggal dunia. Itu saja. Lainnya, tidak ada,” tutur Kombes Pol Drs Ricky Wakanno.

Memang, salah satu tugas dan fungsi Saber Pungli, adalah untuk memastikan pelayanan publik oleh pemerintahan agar tepat sasaran langsung ke masyarakat. Tanpa adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oknum ASN ataupun pihak-pihak yang mempraktikkan pungli itu.

“Intinya, jangan sampai ASN yang nyusahin masyarakat,” tutur mantan Kapolres Tanah Karo, Sumatera Utara itu.

Kombes Ricky menuturkan, untuk 2018 ini, kegiatan pemberantasan pungli di DKI Jakarta sudah dipaparkan bersama dalam Refleksi Tahunan Penanganan Unit Program Praktek Lapangan (UPPL) Saber Pungli Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan tema Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi Pelayanan Publik. Kegiatan digelar di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/12/2018).

“Kita apresiasi kinerja UPPL Pemprov DKI Jakarta yang selama 1 tahun ini tidak ada perilaku pungli yang dilakukan ASN di berbagai bidang,” ujar Kombes Ricky.

Daerah-daerah lain, hingga ke pelosok-pelosok dan desa-desa di seluruh Tanah Air, seharusnya mencontoh pemberantasan pungli yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada 2018 ini.

Dalam pemaparan kinerja Satgas Saber Pungli selama 1 Tahun, sesuai hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Saber Pungli 2018, dibeberkan Kombes Ricky, hasil yang dicapai adalah UPPL Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan target Saber Pungli.

Itu juga sebagai tindaklanjut dari Program Nawacita dan Reformasi Hukum, dengan Pemulihan Kepercayaan Publik, Keadilan dan Kepastian Hukum. “Khususnya di bidang Pelayanan Publik, pada poin Pembentukan Tim Terpadu Pemberantasan Pungli atau suap,” ujar Ricky.

Untuk bidang pencegahan, sepanjang 2018, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi DKI Jakarta telah menggelar sebanyak 308 kegiatan, yang dirinci sebanyak 27 kegiatan di tingkat UPP Provinsi DKI dan sebanyak 281 kegiatan untuk UPP Kabupaten dan Kota.

Untuk bidang penindakannya, sepanjang 2018 ada sebanyak 855 perkara yang ditangani. Yakni, sebanyak 20 perkara untuk UPP Provinsi, dan sebanyak 835 untuk UPP Kabupaten dan Kota.

Pelaku pungli yang dilaporkan dan diproses sepanjang 2018 yakni sebanyak 1.041 orang, yang terdiri dari sebanyak 21 orang oknum Polri, dan sebanyak 1.021 anggota masyarakat.

Dalam kegiatan itu, Kombes Pol Drs Ricky F Wakanno yang didapuk sebagai salah seorang pemateri, menekankan perlunya apresiasi bagi UPPL Provinsi DKI Jakarta, yang dianggap sukses menekan praktik pungli sepanjang 2018 ini.

“Kita apresiasi untuk UPPL Provinsi DKI yang telah melakukan amanag dan marwa No Pungli dan No Korupsi. Juga atas komitmennya agar di tahun 2019 tidak ada pungli di Jakarta,” ujar Kombes Pol Ricky.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*