Dilindungi Undang-Undang, Kekerasan Terhadap Wartawan Adalah Pidana, Stop Kekerasan Terhadap Pers!

Stop Kekerasan Terhadap Pers, Dilindungi Undang-Undang, Kekerasan Terhadap Wartawan Adalah Pidana. – Foto: Ilustrasi Stop Kekerasan terhadap Pers.(Net)
Stop Kekerasan Terhadap Pers, Dilindungi Undang-Undang, Kekerasan Terhadap Wartawan Adalah Pidana. – Foto: Ilustrasi Stop Kekerasan terhadap Pers.(Net)

Kekerasan terhadap pers dan wartawan adalah perbuatan pidana. Sebab, pers atau jurnalis atau wartawan dilindungi oleh Undang-Undang dalam menjalankan profesinya mencari dan menyebarkan informasi ke publik.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya, menyikapi masih maraknya dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Seperti yang dialami oleh salah seorang wartawan di Pekanbaru. Wartawan dari media Sinarkeadilan.com dengan inisial JM itu mengalami dugaan kekerasan dan perlakuan buruk dari petugas dan pegawai di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) 14 282 667 yang berlokasi di Jalan Hangtuah, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, belum lama ini.

Di lokasi itu, wartawan JM diduga dihalang-halangi dan mendapat intimidasi, kekerasan verbal bahkan ancaman dari sejumlah petugas sekuriti dan pekerja yang merupakan kaki tangan pemilik SPBU itu.

JM yang menjadi korban kecurangan pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motornya di SPBU 14 282 667 Jalan Hangtuah, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru itu protes kepada petugas karena takaran liter BBM di Pom Bensin itu tidak sesuai ukuran tera.

Peristiwa itu mendorong JM untuk meminta klarifikasi dan penjelasan kepada petugas kantor dan sekuriti SPBU. Namun, JM malah dicaci-maki, diancam dan diusir secara membabibuta. Bahkan sempat mengalami shock karena lokasi didatangi oknum polisi yang ditelepon oleh petugas SPBU untuk mengintimidasi dan berniat menangkapnya.

“Dalam menjalankan profesinya, wartawan dilindungi Undang-Undang Pers. Kalau dianggap ada tindakan yang merugikan, maka bisa dilaporkan ke Polisi,” tutur Agung Dharmajaya, Senin (07/09/2020).

Untuk lebih jelasnya, Agung Dharmajaya menuturkan, defenisi kekerasan yang terdapat pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu.

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud ialah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya.

Bentuk kekerasan yang dimaksud adalah, satu, kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.

Dua, kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. Tiga, perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.

Empat, upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang merintangi tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.

Lima, bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Sementara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) Ade Wahyudin, mengutuk keras setiap upaya mengancam atau merebut kemerdekaan pers ketika seorang wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.

Sanksi hukum pidana jika terdapat pihak manapun yang mencoba menghalang-halangi wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Jurnalis itu dalam rangka menjalankan aktivitas jurnalistik dilindungi Undang-Undang Pers. Karena jurnalis berhak mencari dan menyebarkan informasi kepada publik,” ujar Ade Wahyudin.

Dia menerangkan, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

Selain itu, di dalam UU Pers itu, juga diatur mengenai peran serta masyarakat dan ketentuan pidana. Seperti yang terdapat pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers yang menyebut, ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan, berdasarkan data Annual Report LBH Pers 2019, tercatat sepanjang 2019 terjadi 79 kasus kekerasan, baik yang dialami jurnalis (75), pers mahasiswa (2) dan narasumber berita (2).

Dengan rincian 30 kasus kekerasan fisik, 24 kasus perampasan hingga pengrusakan alat kerja, 22 kasus intimidasi terhadap jurnalis, dan jenis kekerasan lainnya.

Menurut Ade, transparansi informasi menjadi kunci utama. Dan jurnalis merupakan instrumen untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi.

“Sehingga ketika ada jurnalis yang mendapat kekerasan karena sedang menjalankan tugasnya memberikan informasi, maka sebenarnya pelaku kekerasan itu telah menghambat akses masyarakat terhadap informasi tersebut,” ujar Ade.(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan