Breaking News

Stop Disintegrasi, Pemerintah Pusat Sebaiknya Tetapkan Otsus Untuk Semua Provinsi

Stop Disintegrasi, Pemerintah Pusat Sebaiknya Tetapkan Otsus Untuk Semua Provinsi. Stop Disintegrasi, Pemerintah Pusat Sebaiknya Tetapkan Otsus Untuk Semua Provinsi.

Pemerintah Pusat disarankan melakukan penetapan Daerah Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kecemburuan daerah bisa dijembatani dengan penerapan Otsus bagi semua provinsi.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPD GAMKI) DKI Jakarta, Jhon Roy P Siregar, saat berbincang dengan awak media, di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

“Kita semua tahu, akar persoalan dan merebaknya konflik di berbagai daerah, termasuk isu disintegrasi di sejumlah provinsi, berasal dari ketidakadilan, kecemburuan, dan juga pengelolaan kesejahteraan yang tidak terjadi. Anggaran-anggaran pun terus menerus mengalami persoalan,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Bukan hanya Papua yang menghembuskan isu disintegrasi dengan kencang. Sebelumnya, beberapa provinsi seperti Nanggroe Atjeh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Sulawesi, Nusa Tenggara, Pulau Madura, Maluku, bahkan Kalimantan pun tidak luput dari isu disintegrasi itu.

“Jika tidak mau terus menerus didera isu disintegrasi, sebaiknya Pemerintah Pusat memberikan beberapa solusi yang lebih beradab. Ada banyak tawaran solusi kok. Salah satunya, memperlakukan daerah-daerah dengan perlakuan yang sama dalam pengelolaan daerah, seperti Otonomi Khusus atau Otsus yang diterapkan di Papua,” tutur Jhon Roy P Siregar.

Sedangkan Otsus yang diberikan ke Papua pun masih saja menimbulkan berbagai konflik. Meskipun, evaluasi pelaksanaan Otsus di Papua perlu dilakukan, namun skema otsus di semua Provinsi layak dilakukan. Itu sebagai upaya pemerataan pembangunan, menghindari kecemburuan daerah, dan upaya mempercepat penyejahteraan masyarakat di tiap provinsi.

Sampai saat ini, lanjut Siregar, hanya ada beberapa provinsi yang mendapat perlakuan khusus. Seperti Papua, Aceh, DKI Jakarta dan Yogyakarta.

Dengan penerapan Otsus bagi semua Provinsi, lanjut eks aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini, tingkat kecurigaan dan kecemburuan daerah kepada Pemerintah Pusat pun bisa diminimalisir dengan efektif.

Perlu diingatkan, lanjut Jhon Roy P Siregar, Indonesia ini memperoleh penghasilannya juga dari daerah-daerah. Seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepualan Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan semua provinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat tidak boleh berlaku diskriminatif kepada provinsi-provinsi lainnya. Sebab, pemberian Otsus hanya kepada provinsi tertentu saja, akan menimbulkan reaksi dan persoalan baru karena kecemburuan dari provinsi-provinsi lainnya.

Kalimantan misalnya. Daerah itu juga sangat kaya raya. Selama ini, sumber daya alam dan manusianya juga dikeruk.

“Kalau mau mengikuti hasrat seperti yang dialami saudara-saudara kita dari Papua, bisa saja Kalimantan juga meminta merdeka. Bukan tidak mungkin hal itu sudah mulai terjadi di sana. Hal yang serupa terjadi di provinsi lainnya kok. Jadi, segeralah terapkan otsus untuk setiap provinsi,” tuturnya.

Kalau mau jujur, lanjutnya, sejak awal berdirinya Negara Indonesia, banyak ditopang oleh provinsi-provinsi di luar Papua kok. “Baca ulang sejarah terbentuknya Negara Indonesia. Disitu dijelaskan ada Aceh, Sumut, Sumbar, Siak, Kalimantan,” ujarnya.

Bahkan deklarasi Indonesia Merdeka itu, dimotori oleh perwakilan-perwakilan suku-suku bangsa yang bernaung di Nusantara. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, Sunda, Dayak, Sulawesi Utara, Madura, Bali.

“Itu jelas dalam sejarah Indonesia. Terutama dalam Kongres Pemuda Pertama, dan Kongres Pemuda Kedua, bahkan lahirnya Sumpah Pemuda. Jangan lupakan sejarah. Jangan pelintir sejarah. Dan perlakukanlah provinsi-provinsi itu dengan adil dan sama. Berikan otsus ke semua,” ujar Jhon Roy P Siregar.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*