Breaking News

Status Barang Rampasan Dipertanyakan, Kejaksaan Agung Membantah; Kapuspenkum: Tanah dan Rumah di Pondok Indah Masih Diblokir

Status Barang Rampasan Dipertanyakan, Kejaksaan Agung Membantah

Jaksa Eksekusi Rp 40 Miliar Kasus Transfer Dana Gelap Milik Terpidana Christian Milos.

Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya permainan dan ketidakjelasan status aset dan barang rampasan yang dipermasalahkan untuk menjerat Jaksa Chuck Suryosumpeno.

Tudingan yang dilontarkan Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar dengan mempertanyakan status barang rampasan berupa tanah dan bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang menjerat Chuck, tidak tepat.

Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Mukri di Jakarta, Kamis (15/11/2018). Mukri membantah keras pernyataan Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar yang mempertanyakan status barang rampasan berupa tanah dan bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan itu.

“Pernyataan Saudara Haris Azhar itu tidak tepat karena tidak berdasarkan informasi yang menyeluruh dan tanpa data,” kata Mukri.

Mukri menjelaskan, barang bukti berupa tanah dan bangunan SHGB 6374/Pondok Pinang yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah Blok TB Persil 34 Jakarta Selatan telah memperoleh putusan yang berbeda dalam satu perkara yang sama yang di-split penanganannya.

Pertama, ada perkara atas nama terpidana Syaiful Bachri Ismail. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor: 53/Pid/2004 tertanggal 5 November 2004, amar putusannya memerintahkan tanah beserta bangunan dikembalikan kepada pemiliknya Erlangga Satriagung, segera setelah sidang selesai.

Namun selain itu, ada pula dua perkara lain dengan objek yang sama. Pertama, putusan Kasasi MA RI Nomor: 169K/Pid.Sus/2010 pada 29 November 2010 atas nama Yusoph Pangemanan yang memerintahkan tanah dan bangunan tersebut dirampas oleh negara. Lalu kedua, putusan atas nama Hardiani Soegito yang disidangkan secara in absentia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tertanggal 29 Juli 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Nomor: 28/PidB.2010/PN JKT PST. Amar putusannya sama dengan  perkara Yusuf Pangemanan, yakni tanah dan bangunan di Pondok Indah dirampas untuk negara.

Berdasarkan putusan PK MA tersebut, pada 2004 jaksa eksekutor mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada Erlangga. “Erlangga selaku pemilik tanah berhak menjual asetnya berdasarkan putusan PK tahun 2004,” ujarnya.

Tanah dan bangunan di Pondok Indah itu telah beberapa kali berpindah tangan. Pada 29 November 2001, objek tersebut dibeli oleh Erlangga dari Hardiani Soegito. Erlangga menjual kepada James Benyamin Lumenta pada 24 Juni 2003. Terakhir, pada 25 juni 2011 tanah beserta bangunan itu dijual oleh Lumenta kepada Djani Sutedja.

“Tetapi pada 14 November 2011, tanah Djani ini diblokir oleh Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung berdasarkan dua putusan pengadilan di kasus Yusoph Pangemanan dan Hardieni Soegito yang telah berkekuatan hukum tetap. Tanah itu hingga kini masih diblokir oleh Kejagung,” ungkap Mukri.

Dengan fakta tersebut, Mukri menilai Haris Azhar telah keliru membuat pernyataan mengenai kasus tersebut karena tidak menguasai masalah dan tanpa didukung data yang valid.

Sebelumnya, melalui pernyataannya di media, Haris Azhar yang juga mantan Koordinator KontraS mempertanyakan langkah Jaksa Agung HM Prasetyo memidanakan mantan jaksa Chuck Suryosumpeno.

Haris Azhar membandingkan perlakuan kebijakan Chuck sebagai mantan Ketua Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung dengan kebijakan Loeke Larasati Agoestina sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA adalah unit kerja baru pengganti Satgassus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi Kejagung.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*