Stafsus Presiden Digaji Gede, Supaya Makin Nambah Duitnya Warga Galang Aksi Kumpulkan Koin

Oligarki Itu Kian Nyata, Para Pejabat dan Stafsus Presiden Digaji Gede, Supaya Makin Nambah Duitnya Warga Galang Aksi Kumpulkan Koin.
Oligarki Itu Kian Nyata, Para Pejabat dan Stafsus Presiden Digaji Gede, Supaya Makin Nambah Duitnya Warga Galang Aksi Kumpulkan Koin.

Kritik ini sepertinya perlu segera didengar. Para pejabat hendaknya tidak asyik sibuk memperkaya diri sendiri dan memakan gaji gede-gedean, untuk sebuah posisi dan kinerja yang belum tentu pantas untuk dikerjakannya.

Salah satunya untuk penggajian Staf Khusus (Stafsus) Presiden yang dianggap sudah keterlaluan. Sebab, upah atau gaji yang ditawarkan ke mereka sangat berlebihan. Gede dan tak masuk akal.

Sekretaris The Future Institute, Abdullah Amas mengatakan, gaji para stafsus Presiden itu sangat berlebihan. Itu menjadi perhatian yang tak bagus bagi masyarakat yang sedang kesulitan memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, Abdullah Amas menyerukan dilakukan Aksi Galang Koin Tambahan Gaji Buat Staf Khusus Presiden. Aksi itu sebagai bentuk protes kepada Presiden yang dianggap tidak melihat kondisi riil masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah. Yang sedang kesulitan hidup.

“Gaji Staf Khusus Presiden itu berlebihan banyaknya. Padahal, anggaran untuk staf khusus darimana? Biasa-biasa saja. Kehadiran Staf Khusus seperti itu juga kita pertanyakan. Buat apa? Itu pemborosan uang Negara loh. Kita serukan Aksi Galang Koin Tambahan Gaji Buat Staf Khusus Presiden, supaya makin banyak duitnya. Supaya makin besar gajinya,” tutur Abdullah Amas, Senin (25/11/2019).

Mantan Fungsionari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini mengatakan, semakin kemari, kekuasaan di Indonesia semakin dikerubungi oleh orang-orang yang egois dan hanya memilikirkan perutnya sendiri. Kepengen dapat jabatan dan gaji gede, dengan cara-cara melakukan loby politik yang tidak berguna bagi masyarakat kebanyakan.

“Ini salah satu wujud oligarki sebenarnya. Jadi, ya kita akan menggalang pengumpulan koin buat tambahan gaji staf khusus Presiden. Iseng-iseng bantu Presiden Jokowi bikin kebijakan-kebijakan yang menurutnya penting, dan tidak menghamburkan uang Negara,” cetus Abdullah Amas.

Dia menegaskan, sebelumnya informasi yang mengatakan tidak ada bidang khusus dari staf khusus Presiden bukan karena Presiden tak memberi tugas yang jelas pada staf khususnya. Namun, mendadak ada lagi staf khusus ini, dengan gaji yang di luar batas kemampuan manusia berpendidikan tinggi sekali pun di Indonesia.

“Itu adalah bagian dari kreasi tingkat tinggi loh. Dan Presiden kita adalah sosok yang memiliki imajinasi besar dalam menata negara sebesar Indonesia. Bukankah, beliau pemimpin yang memiliki arah bagi ide-ide The Next Indonesia? Luarr biasa…,” cetusnya.

Senada dengan Abdullah Amas, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi DKI Jakarta (DPD GAMKI DKI Jakarta), Jhon Roy P Siregar melihat, sikap para pejabat yang sudah kian keblinger, dengan menginginkan jabatan dan juga ingin meraup uang berupa gaji yang besar, tanpa memiliki tugas dan fungsi yang penting bagi masyarakat.

“Terimakasih Pak Presiden. Para pejabat dapat gaji gede, rakyat gigit jari. Kesombongan yang luar biasa. Kondisi masyarakat lagi memprihatinkan, kok malah bikin sesuatu yang melukai hati dan perasaan rakyat kecil,” tutur Jhon Roy P siregar.

Mantan aktivis Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini menegaskan, dalam sebuah perusahaan saja, jika mengedepankan skill dan kualifikasi serta bidang kerja, gaji pejabat yang besar-besar seperti itu sudah tak masuk akal.

Sedangkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) bagi buruh saja sangat jauh dari kondisi kebutuhan riilnya.

“Buruh aja ngos-ngosan minta kenaikan upah. Sering tidak mau tahu, dan tidak direspon. Lah, ini ujug-ujug entah dari dunia mana muncul, ada staf-staf khusus entah untuk kebutuhan apa, digaji gede. Masih waraskah semua itu?” ujar Siregar.

Jhon Roy P Siregar memprediksi, jika periode kedua ini dianggap sebagai batas terakhir memegang kekuasaan, maka akan dilakukan sebanyak-banyaknya mengumpulkan uang, untuk bekal hari tua para pejabat itu.

“Saya melihat, ini semua bagai aji mumpung. Mumpung lagi berkuasa, mumpung lagi tak banyak orang kritik, mumpung lagi banyak pendukung yang diam saja dan tak bisa ngapa-ngapain, kumpulkan pundi-pundi sebanyak-banyaknya. Persetan dengan kesusahan masyarakat. Seperti itu kayaknya,” beber Siregar.

Malah, lanjutnya, ada gerakan yang kian keblinger, yakni mendorong Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khusus Pasal 7, mengenai periodisasi Presiden. Supaya Presiden yang sekarang masih bisa dipilih dan main lagi di Pemilu berikutnya.

“Sungguh ini gambaran masyarakat dan para pejabatnya yang sudah keblinger. Mirip sakit jiwa. Boro-boro mikirkan masyarakatnya, dirinya sendiri dan kawan-kawannya yang dipikirkan sendiri. Ya ini model oligarki keblinger,” ujar pria yang Soekarnois ini.

Oleh karena itu, Siregar mengatakan, sebaiknya hentikan dagelan-dagelan yang tak berguna bagi masyarakat Indonesia itu. Dia juga meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa dan menelusuri Harta Kekayaan Para Pejabat Negara. Sebab, ada kewajian bahwa semua pejabat Negara, wajib melaporkan harta kekayaannya.

“LHKPN itu harus dibuka dan ditelusuri. Soalnya aneh, ada yang mendadak kaya, hanya karena jualan kecap. Berpolitik jual mimpi-mimpi, dan lalu duduk meraup harta kekayaan yang besar. Ini enggak bener. Menurut nurani saudara-saudara saja dulu, itu bener atau enggak? Usut semua harta mereka,” pungkas Jhon Roy P Siregar.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan