Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diminta memecat dan mengganti jajaran direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah yang telah menyalahgunakan kewenangannya.
Pengamat BUMN, Robert Slim menuturkan, tidak sedikit jajaran direksi maupun komisaris di BUMN yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan Menteri BUMN karena tidak menjaga ahklaknya, malah melakukan penyelewengan karena posisinya sebagai direksi maupun komisaris.
“Menteri BUMN Erick Thohir seharusnya segera melakukan pemeriksaan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran dan penyelewengan, hendaknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat baru yang mampu,” tutur Robert Slim, di Jakarta, Kamis (05/03/2020).
Penyelewengan dan akhlak buruk yang dilakukan sejumlah direksi dan komisaris di BUMN sangat mempengaruhi kinerja BUMN. Selain itu, menghabiskan uang BUMN secara sia-sia.
Seperti Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (PTSI), lanjut Robert, diperoleh informasi dan sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan juga ke Menteri BUMN.
“Kenapa direksi BUMN yang tidak punya ahklak yang baik, masih dipertahankan sebagai Dirut PTSI?” tanyanya.
Padahal, Dirut PTSI itu sudah menurunkan likuiditas perusahaan.”Juga menghabiskan fee laywer Rp 50 miliar dalam kasus sapi,” katanya.
Yang lebih aneh, dijelaskannya, dalam tempo 1 tahun saja, Dirut PTSI memiliki 3 mobil mewah yang diklaim sebagai mobil Dinas Si Dirut PTSI. “Tiga mobil yakni merek Mercy, Camry dan Alphard,” jelasnya.
Selain itu, penyelewengan yang dilakukan Dirut PTSI juga terjadi ketika menghabiskan uang hingga ratusan miliar rupiah, hanya untuk pencitraan saja.
“Ada ratusan miliar rupiah, hanya untuk mengubah desain dan interior kantor di PT Surveyor Indonesia,” ungkapnya.
Protes terhadap penyelewengan dan buruknya moralitas sejumlah jajaran direksi dan komisaris di BUMN juga telah disuarakan para pekerja BUMN.
Para pekerja mendesak Menteri BUMN segera segera mencopot jajaran direksi dan komisaris yang melakukan penyelewengan di BUMN.
Para pekerja dari sejumlah BUMN dan anak perusahaan pelat merah berunjuk rasa di depan Kantor Menteri BUMN, pada Kamis (27/02/2020). Aksi massa itu digelar salah satunya meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar mengganti jajaran direksi dan komisaris perusahaan yang menyalahgunakan wewenang.
Sekitar 200 massa yang merupakan perwakilan pekerja BUMN dari seluruh Indonesia menyuarakan aspirasinya mulai pukul 11.00 WIB. Mereka meminta Erick untuk bersih-bersih BUMN.
“Kami mendukung langkah dalam pembersihan BUMN. Kami juga memohon pada Menteri BUMN Erick Thohir agar direksi BUMN merupakan orang yang punya integeritas tinggi dan berkompeten di bidangnya,” jelas Sekjen Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (SPKA) Agus Dwi Budi Santosa dalam orasinya.
Namun, ia tak merinci secara jelas direksi yang dimaksudnya tersebut. Hanya saja, di tempat yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Akhmad Komarudin menyebut masalah integritas terjadi di perusahaannya.
Menurutnya ada kecurangan yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tempat ia bekerja. Untuk itu, ia berharap Erick mau turun tangan.
“PT Pos Indonesia laporannya selalu untung, tapi karyawannya selalu rugi. Itu yang bikin kecewa,” ungkap Akhmad dalam orasinya juga.
Selain penggantian direksi yang merugikan keuangan negara, peserta demo juga menuntut pemecatan direksi dan komisaris yang melakukan kriminalisasi, mutasi, dan PHK, serta praktek outsourcing yang melanggar undang-undang.
Berdasarkan informasi peserta, 10 perwakilan pekerja BUMN bertemu dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Perwakilan masuk ke kantor kementerian dan melakukan pertemuan.
Perwakilan yang masuk di antaranya, Mirah Sumirat sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan satu orang perwakilan PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ), dua orang perwakilan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dua orang perwakilan PT Pos Indonesia, dua orang perwakilan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, dan dua orang perwakilan dari PT KAI.(JR)
