Breaking News

Sontoloyo, Ngapain Juga Moeldoko Bawa-Bawa Amerika Tangani Konflik di Papua?

Niat Moeldoko Minta Bantuan Amerika Dipertanyakan, Istana Harus Jelaskan Kemampuannya Atasi Persoalan Papua

Sontoloyo, Ngapain Juga Moeldoko Bawa-Bawa Amerika Urus Konflik di Papua? Sontoloyo, Ngapain Juga Moeldoko Bawa-Bawa Amerika Urus Konflik di Papua?

Istana Negara didesak menjelaskan strategi dan upaya menyelesaikan persoalan Papua kepada masyarakat Indonesia, secara terbuka.

Soalnya, rencana Presiden Joko Widodo meminta bantuan Amerika Serikat mengatasi persoalan di dalam negeri sendiri itu berujung perdebatan. Permintaan yang disampaikan melalui Kepala Kantor Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko itu patut dipertanyakan.

Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Kabid Hukum DPD GAMKI) DKI Jakarta, Rapen Agustinus MS Sinaga menyampaikan, permintaan Moeldoko itu semakin menunjukkan, segudang persoalan dan ketidakterbukaan dari Istana dalam mengatasi persoalan dalam negeri selama ini.

“Aduh, maunya Istana ini apa sih? Kok nampaknya selalu merendahkan kemampuan orang-orang Indonesia? Setiap ada persoalan, selalu ke asing. Setiap ada urusan, selalu mengandalkan asing. Ini sangat sensitif loh. Istana harus terbuka. Ini Negara kita. Jangan sampai Istana disusupi kepentingan-kepentingan asing semua. Urus Papua selalu dibuat rumit,” tutur Rapen AM Sinaga, di Jakarta, Selasa (03/09/2019).

Pria yang berprofesi sebagai advokat ini menyatakan, persoalan Papua tidak perlu lapor dan minta tolong ke Amerika Serikat. Meskipun, ada perusahaan milik orang Amerika di sana, bukan berarti kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diurus dan diselesaikan oleh orang asing.

Rapen Sinaga menegaskan, Indonesia memiliki semua kemampuan dalam negeri dan luar negeri, pendekatan yang persuasif serta dialog yang sehat dengan saudara-saudara di Papua.

Ngapain mesti ke Amerika Serikat sih? Ini yang aneh. Pasti ada apa-apanya ini,” ujarnya.

Jika pemerintah tidak sanggup menyelesaikan persoalan Papua dengan cara kekeluargaan, sesama keluarga besar NKRI, maka dapat diduga, Papua selama ini memang hanya dijadikan komoditas politik dan kepentingan-kepentingan elit yang penuh hidden agenda atau agenda terselubung.

“Nah, sekarang, ada kepentingan apa Istana harus ke Amerika untuk urusan ini? Ada kepentingan apa Moeldoko harus minta bantuan Amerika?” tanya Rapen.

Dia juga meminta DPR agar mengawasi secara ketat kebijakan yang diambil oleh Istana Presiden terkait masalah Papua. Jangan sampai mengorbankan rakyat Indonesia, dan rakyat Papua khususnya. Apalagi jika harus mengorbankan kedaulatan NKRI.

“DPR juga harus mempertanyakan sikap dan langkah Istana ini loh. Kian aneh-aneh saja nampaknya,”  ucap Rapen.

Apabila Istana Presiden atau para pejabat yang saat ini bercokol di KSP dan jajarannya tidak mampu mengambil solusi yang manusiawi terhadap persoalan Papua, Rapen Sinaga menyarankan, sebaiknya Jenderal TNI (Purn) Moeldoko segera saja dicopot dari jabatan apapun di Republik ini.

“Masih banyak kok putra-putri Indonesia yang mau dan sangat sanggup melakukan pendekatan dan penyelesaian persoalan Papua yang humanis, berkeadilan dan sejahtera. Jangan sok-sokanlah, apa-apa bilang Indonesia tak mampu. Apa-apa harus ke asing. Pejabat sontoloyo yang begitu ahk,” sesalnya.

Justru, tambahnya, jikalau memang Presiden Joko Widodo berpihak kepada rakyat Indonesia, apalagi visi dan misinya hendak mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan maju, maka jangan mendikte kemampuan putra-putri Indonesia. Jangan sepele dan jangan malah mengandalkan pihak asing.

“Justru, apa yang dilakukan Moeldoko itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan SDM negeri sendiri. Sangat tidak sesuai itu dengan jargon Presiden yang hendak membuat SDM Unggul Indonesia. Kok malah lebih percaya ke asing?” kata Rapen.

Rapen Sinaga menyarankan, beberapa solusi yang sudah pernah ada dan berhasil mengatasi beberapa persoalan yang mirip.

“Yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengeliminir permasalahan. Apa yang menjadi akar permasalahan? Kemarin, Menkopolhukam Wiranto menyamoaikan, dia tahu dalangnya. Ya dalangnya jangan dibuat-buat dan dipelintir ya. Sebelum ini, di Aceh, pernah dilakukan namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Trus ngapain juga ke Amerika, sekarang?” tuturnya.

Karena itu, pria yang juga dosen di Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menegaskan, intervensi pihak asing tidak diperlukan untuk menyelesaikan persoalan Papua saat ini. “Enggak perlu itu. Gak jelas nih Moeldoko. Stop intervensi Negara asing di Papua,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Jokowi, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, Pemerintah Indonesia ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua barat. Dia mengklaim, AS juga sudah sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.

Hal itu disampaikan Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R Stilwell, di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9/2019).

“Yang sama-sama kami inginkan adalah kami juga ingin support (dukungan) Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau (David R. Stilwell) sangat support tentang kedaulatan,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu berharap, dukungan yang diberikan AS ini tak hanya yang bersifat diplomatik, tetapi juga dalam hal menjaga situasi keamanan. Moeldoko menyebut, pada intinya AS sudah mau memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dalam mempertahankan Papua.

“(Dukungan) dari segala sisi-lah, dari sisi diplomatik, menjaga situasi bersama, karena kita sama-sama Amerika juga memiliki kegiatan di sana (Papua),” ujarnya.

Moeldoko menegaskan, Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia meminta semua pihak tak meributkan soal desakan kemerdekaan Papua.

“Kan NKRI final sudah, ngapain ribut bicara itu. Semua persoalan sudah diselesaikan. Persoalan integrity negara sudah disepakati. No Way. NKRI harga mati kan gitu,” ujarnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu memastikan kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur-angsur membaik. Namun, kata Moeldoko lagi, kondisi di Bumi Cendrawasih diperburuk dengan penyebaran hoaks alias berita bohong. “Jadi banyak lagi media sosial yang hoaks-hoaks seperti itu,” kata Moeldoko lagi.

Gelombang protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu. Semua itu terjadi buntut dari ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019 lalu.

Sejauh ini, pemerintah dan Kepolisian mengklaim kondisi sudah berangsur kondusif. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga ingin berkantor di Papua untuk sementara.

Itu dilakukan agar proses dialog dengan masyarakat setempat dapat berjalan intensif. Tentu demi meredamkan situasi yang memanas sejak beberapa pekan lalu.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*