Solusi Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional Jangan Sekedar Wacana

Solusi Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional Jangan Sekedar Wacana.
Solusi Defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional Jangan Sekedar Wacana.

Memasuki tahun keenam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terus didera persoalan defisit.

Pemerintah diharapkan tidak hanya membangun wacana semata dalam pencarian solusi atas ancaman defisit yang terjadi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, perlu ada tawaran solusi yang sistematik terhadap persoalan defisit itu. “Pemerintah nampaknya belum mampu mencarikan solusi yang sistematis,” ujarnya, Selasa (06/08/2019).

Tahun 2019 ini, diprediksi akan kembali terjadi defisit pada JKN mencapai Rp 28 triliun. Sebab, utang klaim per 31 Desember 2018 di Rumah Sakit mencapai Rp 9,1 triliun.

“Dan potensi defisit bulanan mencapai Rp 1,5 triliun lebih, maka perkiraan defisit sebesar Rp 28 triliun akan terjadi,” ujarnya.

Menurut dia lagi, sampai saat ini, Pemerintah belum mampu mengatasi masalah defisit yang menyebabkan semakin besarnya utang klaim ke RS.

Walaupun Wakil Presiden sudah menyatakan besaran iuran JKN harus ditinjau ulang, namun Menteri Keuangan (Menkeu) masih terus mengkaji kenaikan iuran dengan meminta perbaikan manajemen dalam pelaksanaan JKN.

“Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) menyatakan bahwa kenaikan iuran ini masih bersifat wacana,” terang Timboel.

Masalah defisit ini sudah kian klasik. Seharusnya Pemerintah belajar dari kejadian defisit tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kata mengkaji dan wacana sudah tidak perlu lagi disampaikan ke publik.

Timboel sendiri yakin, pemerintah sudah tahu akar penyebab terjadinya defisit. Sehingga tidak perlu lagi lama-lama untuk mengkaji dan berwacana.

“Pemerintah harus mengambil sikap cepat atas masalah ini. Jangan biarkan utang klaim terus membumbung tinggi sementara tindaklanjut mengkaji dan berwacana tidak selesai juga,” katanya.

Pada pasal 38 ayat 1 Perpres No. 82 Tahun 2018 junto Perpres No. 19 Tahun 2016, dijelaskan, besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

Timboel menegaskan, seharusnya Pemerintah menaikkan iuran di tahun 2018 lalu. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Langkah yang diambil malah memberikan bantuan sebesar Rp 10,2 triliun untuk mengatasi defisit.

“Solusi tersebut kurang pas. Seharusnya solusi yang diambil adalah menaikkan iuran,” imbuhnya.

Kenaikan iuran untuk semua segmen kepesertaan harus segera direalisasikan. Kinerja jajaran Direksi BPJS Kesehatan juga perlu segera dievaluasi. Sebab, banyak pekerjaan rumah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, peningkatan kualutas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamat (FKTP) harus dilakukan, khususnya Puskesmas. Sehingga bisa menurunkan tingkat rujukan, tingkatkan pengawasan dan penegakkan hukum untuk meminimalisir fraud di faskes.

“Hal-hal itu mesti segera dilakukan untuk menurunkan tingkat defisit pembiayaan JKN,” ujar Timboel.

Kemudian, sikap Pemerintah yang diwakili oleh Menkeu dan Menkes seperti saat ini harusnya mendapat perhatian dari kalangan legislatif.

Fungsi Pengawasan DPR harus digunakan untuk memastikan kapan Pemerintah akan mengajukan usulan kanaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke DPR. Sehingga APBN Perubahan untuk manaikkan iuran PBI ini bisa segera disepakati.

“Perubahan Perpres No. 82 tahun 2108 untuk pasal iuran juga harus segera ditandatangani Presiden,” katanya lagi.

Menurut Timboel lagi, fungsi anggara yang dimiliki DPR harus membuat lembaga legislatif itu untuk memiliki hitungan kenaikan iuran PBI. Sehingga dalam proses pembahasan di DPR nanti terjadi dialektika sehat antara Pemerintah dan DPR.

Demikian juga dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberi tugas di Pasal 7 ayat 3 UU SJSN yaitu, antara lain, melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial, seperti besaran iuran dan manfaat, dan mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran (PBI), serta tersedianya anggaran operasional kepada Pemerintah.

Melalui tugas tersebut, DJSN mesti sudah memiliki angka kenaikan iuran PBI yang diusulkan kepada Pemerintah.

Dengan usulan angka kenaikan tersebut diharapkan DJSN pun mau mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan kenaikan iuran PBI.

“Saya berharap DPR dan DJSN bisa proaktif mau mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan kenaikan iuran JKN guna menyelamatkan JKN dari belenggu defisit,” ujar Timboel.

Dia mengingatkan, jangan biarkan Pemerintah terus mengkaji dan berwacana sebagai alasan tidak segera mematuhi Pasal 38 ayat 1 Perpres 82 Tahun 2018.  “Cukup sudah berwacana saja,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan