Breaking News

Soal Revisi UU, DPR Wajib Dengar Penjelasan Pimpinan KPK

Pemberantasan Korupsi Bukan Tugas KPK Saja

Pemberantasan Korupsi Bukan Tugas KPK Saja, Soal Revisi UU, DPR Wajib Dengar Penjelasan Pimpinan KPK. Pemberantasan Korupsi Bukan Tugas KPK Saja, Soal Revisi UU, DPR Wajib Dengar Penjelasan Pimpinan KPK.

Proses revisi undang-udang KPK yang tengah bergulir di DPR tidak boleh meniadakan penjelasan dari Pimpinan KPK itu sendiri. Karena itu, DPR wajib mendengar penjelasan itu.

Perlu juga diingatkan, tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukanlah hanya dilakukan oleh KPK. Tetapi juga wajib dilakukan oleh lembaga lain, seperti Polisi, Jaksa dan Pengadilan.

Oleh karena itu, kurang berhasilnya pemberantasan korupsi di Indonesia, juga harus menjadi beban dan tanggung jawab semua lembaga penegak hukum itu.

“Kegagalan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK. Seakan-akan hanya menjadi dosanya KPK. Kegagalan pemberantasan korupsi terjadi juga karena kurangnya dukungan dari Polri dan Kejaksaan. Terutama dalam mencegah dan memberantas korupsi,” tutur Petrus Selestinus, Rabu (11/09/2019).

Dia mengatakan, di Kepolisian ada bidang pemberantasan korupsi atau disebut Dirtipikor. Begitu juga di Kejaksaan Agung ada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) yang membawahi Direktur Penyidikan Tipikor.

“Dengan demikian, lembaga Tipkor di Polri dan Kejaksaan minim prestasi. Bahkan menjadi bagian dari korupsi itu sendiri,” ujarnya.

Advokat Peradi ini mengatakan, dengan perjalanan usia KPK sudah 15 tahun, maka pengalaman dan pemahaman tentang Pencegahan dan Pemberantasan korupsi perlu mendengar masukan dari berbagai pihak, terutama dari pimpinan KPK.

“Terutama terkait fungsi dan tugas KPK melakukan monitor. Sehingga berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan adminitrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Dan memberi saran kepada pimpinan lebaga Negara, termasuk DPR dan  pemerintah. Untuk melakukan perubahan, jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi,” tutur Petrus.

Atas dasar kewenangan KPK, yang tertera pada ketentuan pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu kewenangan memonitor, maka revisi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, tidak ada alasan bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak mendengar langsung dari pimpinan KPK.

“Apalagi revisi ini mulai terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Antara yang pro revisi dan yang kontra revisi UU KPK. Jiwa besar DPR dan KPK dituntut untuk duduk sama saling mendengarkan agar jangan ada dusta di antara kita,” katanya.

Memang, lanjutnya, tugas utama KPK adalah mencegah dan memberantas korupsi. Bahkan hingga lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi berfungsi secara efektif dan efisien.

KPK memasuki usia 15 tahun. Menurut Petrus, KPK lebih paham mana yang menjadi kekuarangan atau kelemahan dan kelebihan atau kekuatan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK itu.

KPK juga tahu apa saja yang menjadi kendala utama yang dihadapinya. Sehingga, pemberantasan korupsi belum berhasil. “Termasuk Pemerintah belum berhasil membangun suatu sistem pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien,” ujar Petrus.

Indikator suksesnya pemberantasan korupsi, menurut dia, dapat dilihat di kalangan Penyelenggara Negara. Apakah sudah menjadikan perilaku hidup Bersih dan Bebas dari KKN sebagai bagian dari gaya hidup.

Selama Penyelengara Negara masih menjadikan KKN sebagi bagian dari gaya hidup, maka pemerintah dianggap gagal atau belum berhasil menciptakan ASN dan Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN.

“Selama ini yang diberantas oleh KPK hanya kejahatan korupsi saja. Sementara kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh,” ujar Petrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*