Breaking News

Soal Posisi Jabatan Wakil Menteri, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Itu Bukan Bagi-Bagi Jabatan, Tetapi Distribution of Power

Soal Posisi Jabatan Wakil Menteri, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Itu Bukan Bagi-Bagi Jabatan, Tetapi Distribution of Power. Soal Posisi Jabatan Wakil Menteri, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing: Itu Bukan Bagi-Bagi Jabatan, Tetapi Distribution of Power.

Jabatan Wakil Menteri (Wamen) yang diberikan kepada 12 orang, bukanlah dalam rangka bagi-bagi kursi atau bagi-bagi kue kekuasaan. Tetapi merupakan hal yang halal dan wajar dalam sebuah sistem pemerintahan yang disebut sebagai distribution of power.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing mengatakan, terminologi komunikasi politik untuk kalimat bagi-bagi kue kekuasaan atau kalimat bagi-bagi kursi jabatan, cenderung bermakna negatif.

Oleh karena itu, posisi Wamen juga harus diletakkan sebagai distribusi kekuasaan atau pendelegasian tugas dan kewenangan oleh pemerintah kepada para pembantunya, untuk melaksanakan tugas-tugas dan kekuasaan secara efektif.

“Kurang tepat jika jabatan Wamen itu dikatakan sebagai bagi-bagi kursi atau bagi-bagi jabatan. Yang tepat dalam terminologi komunikasi politik adalah distribution of power. Membagi tugas dan kewenangan, agar kerja-kerja pemerintahan semakin efektif. Sebab, untuk Indonesia, memang banyak pekerjaan, tugas dan wewenang yang harus dilakukan secara tepat,” tutur Emrus Sihombing, di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner ini melanjutkan, jika dalam posisi distribution of power yang sedang dipersoalkan pada jabatan Wamen, maka tidak perlu diributkan. Sebab, distribution of power itu adalah mekanisme yang legal, sah dan halal dalam pembagian tugas dan kewenangan di pemerintahan.

“Halal saja istilah distribution of power itu. Sesuatu yang wajar. Dan harus tetap pada pembagian tugas dan kekuasaan sesuai dengan bidang dan kemampuan Wamen yang bersangkutan. Jadi bukan asal-asalan,” tuturnya lagi.

Meski begitu, daripada menjadi polemik, menurut Emrus Sihombing, ada baiknya pihak Istana Kepresidenan menjelaskan dan membuka seperti apa jabatan Wamen dan apa maksud dan tujuannya.

“Sebaiknya, Presiden atau melalui Istana Kepresidenn, menjelaskan saja ke publik, mengenai Wamen itu,” katanya.

Jika memang motivasinya sebagai bagi-bagi kue kekuasaan, tanpa dibarengi standar kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi-posisi Wamen, maka hal itu sebaiknya diluruskan.

“Tetapi, jika karena memang Wamen untuk distribution of power, ya biasa saja. Sah-sah saja. Dan tidak ada masalah, ujar Emrus Sihombing.

Lagi pula, katanya, dalam konstestasi perebutan kekuasaan di alam demokrasi seperti di Indonesia, porsi atau kekuasaan itu memang dibagi kepada partai-partai politik pemenang lebih banyak. “Tentu sesuai kebutuhan dan kemampuan,” ujar Emrus.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*