Breaking News

Soal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Berbeda Pemahaman dengan Komnas HAM

Soal Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat, Jaksa Agung Berbeda Pemahaman dengan Komnas HAM.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku adanya perbedaan pemahaman dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih belum terselesaikan.

“Salah satunya mengenai syarat-syarat formil maupun materiil suatu penyelidikan, dimana hal tersebut berimplikasi pada munculnya opini dan citra negatif terhadap aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya saat sambutan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tahun 2019 di Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (27/02/2019).

Prasetyo menuturkan selain penanganan perkara korupsi, bidang Pidsus juga mengemban amanah berat berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berat, dimana sampai dengan saat ini bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan terhadap 9 (sembilan) kasus.

“Namun dikarenakan tidak terdapat alat bukti yang cukup sehingga berkas penyelidikan dinyatakan belum lengkap,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi gagasan pelaksanaan Rakernis bidang Pidsus tahun 2019 yang akan menghadirkan pakar hukum tata negara, hukum acara pidana dan hukum bisnis sebagai narasumber, yang tentunya di samping untuk memberikan masukan konstruktif dalam pelaksanaan rekomendasi dan pelaksanaan tugas di bidang Pidsus juga diharapkan mampu memperkaya wawasan dan cakrawala pandangan berpikir dari para jaksa.

“Khususnya berkenaan dengan dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia, penanganan perkara pelanggaran HAM berat, serta permasalahan business judgment rule dalam pengelolaan BUMN,” katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengembalikan sembilan berkas perkara HAM pada tanggal 27 November 2018 kepada Komnas HAM. Tujuh dari sembilan berkas itu tak ada kemajuan apapun dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejagung.

“Secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam beberapa waktu lalu.

Sembilan berkas perkara yang dikembalikan tersebut adalah Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Lalu, berkas Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior dan Wamena, Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh, serta peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.

Dari semua peristiwa itu, Kejagung hanya membuat perkembangan dalam dua kasus yakni Kasus simpang KAA 3 Mei 1999 dan Peristiwa Rumah Gedong dan Pos Sattis di Aceh.

Anam menyayangkan Kejagung tak membuat sembilan perkara itu naik tingkat ke tahap penyidikan. Padahal, Komnas HAM disebutkan sudah berupaya menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan berupaya memberikan informasi kepada Kejagung.

Komnas HAM, lanjut Anam, juga telah bertemu dengan Presiden pada tanggal 8 Juni 2018 untuk membahas penanganan pelanggaran HAM berat. Pada pertemuan itu, Presiden menyatakan komitmennya dan memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat.

“Perintah dan komitmen Presiden menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang di aktualisasikan minimal pada pertemuan dengan Komnas HAM pada 8 Juni 2018 dan juga disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2018, belum dilaksanakan dengan baik oleh Jaksa Agung,” ujar Anam.

Hal itu, kata Anam, menunjukkan tidak adanya pengawasan Jaksa Agung terhadap perintah dan komitmen Presiden dengan baik dan maksimal.

“Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat ini harus kita letakan sebagai kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya untuk keadilan korban namun untuk memastikan tidak berulang kembali peristiwa yang sejenis atau sama dikemudian hari,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*