Soal Penggunaan Dana Cadangan Untuk Covid-19, DPRD DKI Jakarta Bukan Tukang Stempel

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak: Soal Penggunaan Dana Cadangan Untuk Covid-19, DPRD DKI Jakarta Bukan Tukang Stempel. – Foto: Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.(Net)
Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak: Soal Penggunaan Dana Cadangan Untuk Covid-19, DPRD DKI Jakarta Bukan Tukang Stempel. – Foto: Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.(Net)

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta bukan Tukang Stempel. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak meresponi adanya penggunaan Dana Cadangan yang kurang jelas pengalokasian dan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gilbert Simanjuntak mengatakan, sejak awal peruntukan dana cadangan tidak jelas untuk apa.

“Sejak awal kita (DPRD) tidak diberitahu bahwa perlu perincian atau detail penggunaan buat apa. Karena (DPRD) bukan pegawai kantor pos, bukan tukang stempel,” ungkapnya kepada wartawan Sinarkeadilan.com, Kamis (17/09/2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah untuk memanfaatkan Dana Cadangan Daerah, tidak diperuntukkan untuk penanggulangan wabah.

“PP itu hanya untuk pembangunan. Bukan untuk belanja yang berhubungan dengan wabah,” ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta itu juga mengingatkan Politisi Gerindra Andyka, agar tidak gegabah memberi pernyataan. Karena dinilai tidak santun sebagai anggota legislatif.

“Jangan gegabah mengatakan bisa langsung digunakan. Karena Perdanya masih berlaku dan itu merupakan produk legislatif bersama eksekutif. Kedengarannya kalau benar ada pernyataan demikian, tidak santun seorang legislatif mengatakan demikian,” ujar Gilbert.

Sebelumnya, Andyka Politisi asal Gerindra mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta bisa memanfaatkan Dana Cadangan Daerah Rp 1,4 Triliun, tanpa harus mencabut Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1999 Tentang Dana Cadangan Daerah.

“Tanpa mencabut Perda Dana Cadangan Daerah, Pemerintah sudah bisa memanfaatkan anggaran itu,” ujar Andyka.

Anggota Badan Keuangan DPRD DKI Jakarta itu juga mengungkapkan, Bapemperda sudah melakukan rapat bersama Komisi Keuangan dan Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, kedua komisi itu telah sepakat bahwa Pemerintah DKI bisa menggunakan anggaran itu untuk membantu program pembangunan maupun penanggulangan Covid-19.

Andyka juga menuturkan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah untuk memanfaatkan Dana Cadangan Daerah, bisa digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

“Perda itu bisa batal demi hukum. Karena sudah ada PP 12 yang menjadi aturan hukum di atasnya,” tuturnya.

Hanya saja, lanjut Andyka, penggunaan dana cadangan itu belum bisa ditentukan untuk apa saja, karena harus dibahas kembali dengan melihat skala prioritas.(JTM)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan