Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, MK Bukan Penopang Dinasti Jokowi

Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, MK Bukan Penopang Dinasti Jokowi

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, POLITIK, PROFIL
5388
0
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. (Net)Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi. (Net)

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, memperingatkan, Uji Materiil ketentuan batas usia Capres/Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki episode kritis dan membahayakan.

Bukan lagi soal batas usia, tetapi dalam pengujian ini pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai Gubernur/Bupati/Walikota, pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Deretan permohonan uji materiil ini bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga, tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai Cawapres Prabowo,” tutur Hendardi, dalam siaran pers yang diterima Selasa (10/10/2023).

Hendardi melanjutkan, puluhan pakar hukum dan pegiat hukum dan konstitusi telah mengingatkan bahwa soal batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional, tetapi kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang tidak seharusnya diuji oleh MK.

“Berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama. Tetapi, operasi politik pengusung dinasti Jokowi, hampir menggoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak Presiden,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hendardi menegaskan, semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK, agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi.

“Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarawanan,” katanya.

MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua Presiden yang pernah menjabat,” tandas Hendardi.(RED)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bukan di Pengadilan Negeri, Sidang Digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Dairi; Saudara Kandung Bersama Oknum Penegak Hukum Diduga Mengkriminalisasi Keluarga Adik Perempuan Karena Rumah Peninggalan Orang Tua

Sejumlah keanehan terjadi pada kasus dugaan kriminalisasi yang