Singgung Penanganan Korupsi Timah Rp 300 Triliun dan Ajak Berjibaku Berantas Korupsi, Jaksa Agung Burhanuddin Dukung Pembaharuan Hukum di Indonesia

Singgung Penanganan Korupsi Timah Rp 300 Triliun dan Ajak Berjibaku Berantas Korupsi, Jaksa Agung Burhanuddin Dukung Pembaharuan Hukum di Indonesia

- in DAERAH, EKBIS, HUKUM, NASIONAL, Pendidikan, POLITIK, PROFIL
704
3
Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin, ketika memberikan ulasan terhadap Orasi Ilmiah Pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin), Prof Dr Bambang Sugeng Rukmono di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jumat (28/6/2024).(Dok)Foto: Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin, ketika memberikan ulasan terhadap Orasi Ilmiah Pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin), Prof Dr Bambang Sugeng Rukmono di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jumat (28/6/2024).(Dok)

Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr Sanitiar Burhanuddin, menyatakan sangat mendukung pembaharuan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin, ketika memberikan ulasan terhadap Orasi Ilmiah Pengukuhan Profesor Kehormatan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin), Prof Dr Bambang Sugeng Rukmono di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jumat (28/6/2024).

Bertempat di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jaksa Agung Republik Indonesia, Prof Dr ST Burhanuddin hadir dan memberikan ulasan orasi ilmiah pada Pengukuhan Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Prof. (HC-UNS) Dr Bambang Sugeng Rukomono, S.H., M.H.

Pada kesempatan itu, Jaksa Agung Burhanuddin berkesempatan untuk mengulas orasi ilmiah yang disampaikan oleh JAM-Pembinaan yang berjudul “Mewujudkan Central Authority Sebagai Bagian Integrated Justice System di Bawah Kewenangan Kejaksaan sebagai Upaya Optimalisasi Asset Recovery”.

“Suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya untuk mengulas orasi ilmiah yang telah disampaikan oleh Prof. (HC-UNS) Dr Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.M., M.H. Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi dan mendukung gagasan yang disampaikan dalam rangka pembaharuan hukum di Indonesia,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin, judul orasi ilmiah yang diangkat sangat aktual dan relevan dalam perkembangan hukum di Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, praktik korupsi nyaris merasuki setiap lini kehidupan dan selalu terulang meskipun telah dilakukan pemberantasan tanpa henti. Padahal, beberapa instrumen penegakan tindak pidana korupsi yang tersedia di Indonesia sudah dalam tataran komprehensif serta telah dilaksanakan dengan masif oleh setiap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan,” tuturnya.

Namun, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan bahwa instrumen-instrumen pemberantasan korupsi tersebut menunjukkan masih kurang ampuh dalam pemberantasan korupsi.

Hal tersebut ditunjukan dengan realitas saat ini bahwa kejahatan rasuah tidak mengalami penurunan, bahkan ada indikasi kenaikan.

“Hal tersebut mengisyaratkan bahwa upaya secara represif yang dilakukan dalam penegakan hukum tidak cukup. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah perbaikan sistem secara sinergi dan komplementer dalam optimalisasi penanggulangan dan pencegahan khususnya dalam hal pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi,” imbuh Jaksa Agung Burhanuddin.

Kemudian, Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sudah sedemikian masif, yang membuat negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia.

Hal itu sejalan dengan mengembalikan keuangan negara dari para pelaku korupsi yang tidak semudah mengembalikan barang bukti tindak pidana lain.

Di sisi lain, penanganan tindak pidana korupsi oleh Institusi Kejaksaan sudah maksimal dalam upaya pengembalian kerugian negara. 

Hal tersebut ditenggarai dengan keberhasilan Kejaksaan mengungkap dan menangani kasus-kasus korupsi besar seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bailout Bank Century, Asuransi Jiwasraya dan Asabri, dan yang terbaru Korupsi Tata Kelola Timah yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 300 triliun.

Upaya tersebut sejalan sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan fundamental yang dimiliki oleh Kejaksaan adalah melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Oleh karena itu, parameter keberhasilan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi juga tercatat dengan jumlah pengembalian keuangan negara yang besar. 

Pada tahun 2023, total pengembalian aset yang dilaksanakan oleh Kejaksaan mencapai Rp 4.467.944.903.697 (empat triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

“Capaian tersebut memperjelas bahwa peran institusi Kejaksaan dalam hal pemulihan aset di dalam sistem peradilan pidana terpadu menjadi sangat krusial, baik ditinjau dari kesejahteraan negara sampai dengan terangkatnya derajat penegakan hukum Indonesia khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin.

Jaksa Agung Burhanuddin, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah proses penyitaan aset yang berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Kesulitan terbesar para penegak hukum dalam mengejar aset yaitu diperlukannya perizinan birokrat yang membuat penegakan hukum menjadi lambat.

“Perlu kita cermati bersama, dalam proses penegakan hukum pro justitia berdasarkan hukum acara, Kementerian Hukum dan HAM tidak mengambil bagian di dalam-nya, sehingga hal ini menjadi kendala bagi Kementerian Hukum dan HAM karena tidak mengetahui secara rinci substansi kasus posisi suatu perkara padahal mereka diposisikan sebagai central authority perampasan aset, hal ini pada akhirnya berdampak pada terhambatnya proses perampasan aset,” terang Jaksa Agung Burhanuddin.

Dalam konteks Central Authority Perampasan Aset, Jaksa Agung Burhanuddin memandang idealnya wewenang tersebut akan optimal apabila berada pada lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Oleh karena itu, agar proses perampasan aset dapat dilakukan secara efektif dan optimal, penting bahwa Central Authority dilaksanakan oleh Kejaksaan, mengingat Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Jaksa Agung Burhanuddin beranggapan pandangan ini sejalan dengan gagasan yang telah disampaikan oleh Prof. (HC-UNS) Dr Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.M., M.H., yang mendorong central authority sebagai bagian dari integrated criminal justice system yang berada di bawah kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

“Solusi yang ditawarkan ini dapat menjadi pendorong percepatan penanganan perkara, khususnya dalam penelusuran dan perampasan aset yang berada di luar negeri serta pada akhirnya dapat memperkuat sistem peradilan di Indonesia,” tutur Jaksa Agung Burhanuddin.

Menutup ulasannya, Jaksa Agung Burhanuddin atas nama pribadi maupun selaku pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia mengucapkan selamat atas Pengukuhan Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Prof. (HC-UNS) Dr. Bambang Sugeng Rukmono, S.H., M.M., M.H.

“Semoga dengan amanah yang diemban dapat terus memberikan kerja nyata dan karya nyata bagi kemaslahatan hukum di Indonesia,” pungkas Jaksa Agung Burhanuddin.(RED)

You may also like

Sambutan Ketua Umum PGI pada Resepsi Interfaith PBNU Bersama Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir; Pdt Gomar Gultom: Mari Bersama-Sama Selamatkan Peradaban, Selamatkan Kemanusiaan, Selamatkan Keberagaman

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta