Sim Salabim, Tak Jelas Kinerjanya Kok Bisa Dewas BPJS Naker Keluarkan Rilis Kesuksesan

Sim Salabim, Tak Jelas Kinerjanya Kok Bisa Dewas BPJS Naker Keluarkan Rilis Kesuksesan

- in NASIONAL
863
0
Sim Salabim, Tak Jelas Kinerjanya Kok Bisa Dewas BPJS Naker Keluarkan Rilis Kesuksesan?

Rilis mengenai kesuksesan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Naker) dipertanyakan. Selain sarat dengan isi drama tertutup, capaian kinerja yang dipaparkan dalam rilis berjudul Dewan Pengawas Pacu Kinerja Ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan realitas dan bahkan melenceng dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, kesuksesan-kesuksesan yang dipaparkan oleh BPJS Naker dalam rilisnya tertanggal 9 Januari 2017 itu sungguh bombastis dan penuh rekayasa.

 

Tidak sepatutnya sebuah institusi pelayanan publik seperti BPJS Naker berupaya mengeluarkan rilis yang belum tentu benar isinya. “Dalam rilis tersebut disebutkan tentang kinerja Dewas BPJS Ketenagakerjaan selama hampir satu tahun menjabat, sejak dilantik tanggal 23 Februari 2016 oleh Presiden Jokowi. Di rilis itu, Dewas BPJS Ketenagakerjaan disebutkan telah melakukan banyak hal dan berhasil. Lucu juga,” tutur Timboel Siregar, Rabu (11/01/2017).

 

Timboel mengibaratkan, capaian yang dipaparkan dalam rilis itu bagai drama tertutup, agar masyarakat dan para pemangku kepentingan percaya dengan kesuksesan yang diskenariokan di rilis tersebut.

 

“Bagai drama tertutup, padahal BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik (BHP) yang pengelolaannya harus dilakukan secara transparan kepada publik,” ujar Timboel.

 

Oleh karena itu, Timboel mendesak agar Direksi dan Dewas BPJS Naker transparan ke publik atas kerja kerja yang selama ini dilakukan.

 

Diungkapkan dia, seperti dalam rilis yang menyebut bahwa hasil investasi tahun 2016 sebesar 10.01 persen merupakan hasil yang baik, dan oleh karenanya BPJS Ketenagakerjaan harus menjelaskan ke peserta berapa imbal hasil yang akan didapat peserta nantinya.

 

“Jangan juga imbal hasil yang diberikan kepada peserta nantinya hanya sedikit di atas rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah, itu kan terkesan sudah menjalankan amanat regulasi saja. Kalau di tahun 2014 imbal hasil bisa mencapai 10.55 persen,  diharapkan imbal hasil 2016 ini bisa sebesar minimal 9 persen,” ujar Timboel.

 

Konsekuensi lainnya, lanjut dia, BPJS Ketenagakerjaan sebagai BHP adalah pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan juga harus dikelola dengan bebas kepentingan dan profesional.

 

“Jangan sampai BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola dana buruh lebih dari Rp 200 triliun menjadi bancakan pihak lain seperti parpol atau kelompok-kelompok lainnya untuk kepentingan pribadi mereka,” ujar Timboel mengingatkan.

 

Agar BPJS Ketenagakerjaan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya maka BPJS Watch mendorong Presiden untuk melakukan review kinerja Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan atas kinerja 2016.

 

“Demikian juga dengan kinerja BPJS Kesehatan. Dengan mengacu pada review kinerja Direksi dan Dewas di tahun 2016 maka diharapkan kinerja BPJS bisa lebih baik lagi di tahun 2017 ini,” ujarnya.

 

Pada Senin (09/01/2017), Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan rilis dengan judul Dewan Pengawas Pacu Kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

 

Sesuai Pasal 20 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,  Dewas dan Direksi merupakan satu organ yang memiliki tugas dan peran masing-masing.

 

Oleh karena itu, menurut Timboel, bila Dewas secara sepihak dan sendiri menyatakan kinerjanya, tentu tidak pas. Seharusnya, kata dia,  atas nama Organ BPJS Ketenagakerjaan, Direksi dan Dewas secara bersama-sama mengeluarkan rilis untuk menceritakan kinerja BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2016 lalu.

 

“Terkesan rilis Dewas BPJS Ketenagakerjaan ini mau mengklaim sepihak kinerja organ BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

 

Kemudian, lanjut Timboel, terkait dengan klaim-klaim yang sudah disampaikan dalam rilis itu, seperti melakukan konsultasi dengan berbagai lembaga antara lain dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Kelompok Masyarakat perlu dipertanyakan.

 

“Yang menjadi pertanyaan apa benar ada konsultasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh? Kalau ada, coba dipaparkan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mana? Jangan juga konsultasi hanya dilakukan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh dari organisasinya para anggota Dewas itu saja yang dibuat. Sebab, beberapa pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang coba saya tanya mengenai hal itu, mereka malah mengaku tidak pernah diajak konsultasi oleh Dewas,” ungkap Timboel.

 

Timboel juga mengangkat terkait kisruh antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dirjen Pajak, sehingga ada ratusan miliar rupiah dana pekerja yang ditempatkan di deposito Bank Bukopin terancam tersandera oleh Dirjen Pajak.

 

“Apakah konsultasi Dewas dengan pemerintah,  OJK,  BPK,  DJSN,  BPKP  dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR juga membahas masalah pajak ini?  Kalau iya seharusnya kekisruhan di akhir tahun 2016 lalu antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dirjen Pajak tidak perlu terjadi. Untung saja pemblokiran dana buruh ratusan miliar rupiah tersebut ditunda, setelah ada upaya Direksi dan DJSN menyurati ke Menkeu,” ungkap Timboel.

 

Selain itu, terkait rekomendasi yang disampaikan Dewas ke Direksi, menurut Timboel, justru Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk membenahi aturan-aturan yang ada, seperti soal JHT, Program Perumahan,  Pajak dan lain sebagainya.

 

Terkait JHT (Jaminan Hari Tua) misalnya, kata Timboel,  justru Direksi yang pro-aktif mencari tahu mengenai persepsi dan pandangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tentang Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, khususnya pasal tentang pencairan JHT itu.

 

Mengenai usulan revisi Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, lanjut Timboel, dimana proses itu sudah lama diusulkan ke Menaker, dengan dukungan persetujuan pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Konfederasi, federasi dan juga telah disepakati oleh Tripartit Nasional,  namun hingga saat ini Menaker belum juga mau merevisi Permenaker Nomor 19 itu.

 

“Apa upaya Dewas atas kebuntuan proses revisi Permenaker Nomor 19 ini? Pak Menaker masih ragu hingga saat ini, walaupun dukungan revisi Permenaker ini telah diberikan oleh banyak pihak pelaku hubungan industrial,” ungkap Timboel.

 

Kalau pun dinyatakan ada 62 rekomendasi yang diusulkan Dewas ke Direksi, lanjut Timboel, kalau boleh tahu berapa usulan yang diterima dan berapa yang ditolak oleh Direksi?

 

“Ini penting buat publik agar jangan terkesan rekomendasi tersebut hanya basa basi atau ternyata sudah dikaji lebih dulu oleh Direksi,” ujar Timboel.

 

Berdasarkan informasi yang diterima BPJS Watch,  Timboel menduga kuat justru ada intervensi Dewas kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Dewas ingin ikut menjalankan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi kewenangan penuh Direksi. Ada rivalitas yang dibangun oleh Dewas terhadap Direksi. Ini tidak sehat. Sebagai satu organ harusnya Dewas menjalankan tugas sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011,” pungkasnya.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Bukan di Pengadilan Negeri, Sidang Digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Dairi; Saudara Kandung Bersama Oknum Penegak Hukum Diduga Mengkriminalisasi Keluarga Adik Perempuan Karena Rumah Peninggalan Orang Tua

Sejumlah keanehan terjadi pada kasus dugaan kriminalisasi yang