Sikapi Insiden Wamena dan Jayapura, PP GMKI Kecam Jokowi

Sikapi Insiden Wamena dan Jayapura, PP GMKI Kecam Jokowi.
Sikapi Insiden Wamena dan Jayapura, PP GMKI Kecam Jokowi.

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mengecam tindakan yang dilakukan aparaturnya Joko Widodo di Wamena dan Jayapura.

Ketua Umum PP GMKI, Korneles Galanjinjinay menyampaikan, pada Senin (23/9/2019) insiden mengerikan terjadi di Wamena dan Jayapura. Yang menelan korban jiwa. Insiden itu menambah catatan panjang penindasan dan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua.

“Mengecam keras tindakan represif aparat negara yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia di Wamena dan Jayapura. Mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, karena lalai menangani Keamanan di Papua,” tutur Korneles, dalam siaran persnya, Rabu (25/09/2019).

Dia mengatakan, setelah aksi rasisme dan persekusi mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, Makassar, Jakarta dan kota-kota Perguruan Tinggi lainnya, menyebabkan kerusuhan di Manokwari, Jayapura, Sorong, Fakfak, Nduga dan yang terakhir di Wamena serta di berbagai kota-kota lain di Papua.

Peristiwa kelam ini makin menambah luka yang dalam bagi orang Papua. Yang dari waktu ke waktu  mengalami kekerasan verbal maupun psikis oleh aparat negara, ormas tertentu maupun oknum-oknum masyarakat.

Rentetan pelanggaran HAM di Papua yang dipicu aksi diskriminasi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua. Aksi yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas dan oknum aparat negara tersebut berdampak reaktif. Sehingga memicu amukan massa pemuda Papua di kota-kota Perguruan Tinggi lainnya. Yang kemudian terjadi aksi besar-besaran di beberapa titik di Tanah Papua. Alhasil kantor pemerintahan di Jayapura dan Manokwari terbakar.

Korneles mengatakan, tindakan-tindakan tersebut merupakan puncak aksi dari masyarakat di Tanah Papua atas luka yang mendalam. Ditambah dengan respon pemerintah menyikapi persoalan yang terjadi tidak menyasar pada penyelesaian akar permasalahan.

“Perlakuan seolah-olah menjadi orang asing di negeri sendiri dialami saudara-saudari kita di Papua,” katanya.

Bahkan, lanjut Korneles lagi, satuan Gabungan TNI Polri yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat dalam meredam situasi, justru jadi pendekatan yang salah dalam merespon permasalahan yang terjadi.

“Pendekatan humanis dengan mengedepankan kasih persaudaraan harusnya lebih dikedepankan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di Tanah Papua,” katanya lagi.

Selain itu, pernyataan Menkopolhukam untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran jaringan internet kian menyudutkan dan merugikan masyarakat di Tanah Papua. Walaupun Panglima TNI dan Kapolri sudah menyatakan diri untuk siap bertugas di Tanah Papua, akan tetapi pada 23 September 2019 kembali terjadi chaos di daerah Wamena dan Jayapura.

“Kantor-kantor pemerintahan di bakar, terjadi baku tembak antar warga dan anggota Kepolisian. Hal ini menandakan pemerintah belum mampu dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan kedamaian di Tanah Papua hingga hari ini,” ujarnya.

Sekretaris Umum PP GMKI David Sitorus menambahkan, rasa duka cita sedalam-dalamnya disampaikan atas korban meninggal dalam insiden kemanusiaan yang terjadi di Wamena dan Jayapura.

PP GMKI  mendesak Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi dan berkuasa penuh atas TNI, agar segera menarik pasukan TNI dari Tanah Papua. “Dan meminta Kapolda untuk mencabut maklumatnya yang tidak menghormati konstitusi,” ujar David.

Selain itu, PP GMKI juga mendesak Presiden melakukan pendekatan non militeristitik di Papua. Presiden harus melakukan pendekatan humanis atau manusiawi, cara kultural dan cara keagamaan dengan melibatkan tokoh agama, dan tokoh-tokoh adat dan marga-marga di 7 wilayah adat Papua yang memahami betul persoalan Papua.

“Jangan libatkan pihak yang tidak memahami akar masalah di Papua,” ujar David.

Dia juga mendesak Presiden Jokowi membebaskan semua tahanan aktivis mahasiswa Papua dan tokoh-tokoh masyarakat Papua. Yang ditahan oleh TNI dan Polri, karena ikut protes akibat aksi rasisme dan persekusi orang Papua.

“Mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan. Karena lalai menjalankan tugas dalam mengumpulkan informasi faktual untuk deteksi dan peringatan dini. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional,” tuturnya.

PP GMKI juga  mengecam keras tindakan Menkominfo Rudiantara yang kembali memutuskan jaringan internet di Papua.

Negara demokrasi, lanjutnya, harus bebas dari tindakan-tindakan otoritarian dan upaya menutup informasi publik. Karena tindakan demikian juga merupakan pelanggaran HAM berat, melanggar UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Pengurus Pusat GMKI mengintruksikan seluruh cabang GMKI se-Tanah Air untuk melakukan aksi di cabang masing-masing. Untuk kasus ini. Dan melakukan upaya mendorong perdamaian di Tanah Papua. Aksi serentak digelar pada Kamis 26 September 2019,” ujarnya.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*