Sidang Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan, PT Adei Langgar Permentan Nomor 5 Tahun 2018

Sidang Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan, PT Adei Langgar Permentan Nomor 5 Tahun 2018. – Foto: Sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terdakwa PT Adei Plantation and Industry di Pengadilan Negeri Pelalawan (PN Pelalawan), Provinsi Riau, pada Kamis (27/08/2020). Sidang mendengarkan keterangan saksi Kepala Desa Batang Nilo Kecil, Kharudin, yang juga mantan karyawan PT Adei.(Ist)
Sidang Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan, PT Adei Langgar Permentan Nomor 5 Tahun 2018. – Foto: Sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terdakwa PT Adei Plantation and Industry di Pengadilan Negeri Pelalawan (PN Pelalawan), Provinsi Riau, pada Kamis (27/08/2020). Sidang mendengarkan keterangan saksi Kepala Desa Batang Nilo Kecil, Kharudin, yang juga mantan karyawan PT Adei.(Ist)

Pelalawan, Sinarkeadilan.com – Pada Kamis (27/08/2020) pekan lalu, Pengadilan Negeri Pelalawan (PN) kembali mengelar sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) PT Adei Kamis.

Persidangan kembali menghadirkan terdakwa korporasi PT Adei Plantation and Industry yang diwakili Direktur Operasional Goh Keng Ee. PT Adei menjadi terdakwa pada perkara Karhutla yang terjadi  di Blok 34 Devisi II Kebun Nilo Barat, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau, beberapa waktu yang lalu.

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) milik Negara Malaysia itu didakwa telah sengaja melakukan pembakaran lahan seluas 4,16 hektar.

Majelis Hakim dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Bambang Setyawan sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hidayat dan Deddi Alparesi sebagai Hakim Anggota.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat Hidayat dan Ray Leonard dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. Sedangkan Penasehat Hukum (PH) terdakwa M Sempakata Sitepu.

Agenda sidang ini adalah pemeriksaan saksi-saksi sesuai dengan materi pokok perkara atau saksi yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada persidangan ini, dihadirkan satu orang saksi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni Kepala Desa Batang Nilo Kecil, Kharudin, yang juga mantan karyawan PT Adei.

Sidang Perkara Kebakarn Hutan dan Lahan, PT Adei Langgar Permentan Nomor 5 Tahun 2018. – Foto: Sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terdakwa PT Adei Plantation and Industry di Pengadilan Negeri Pelalawan (PN Pelalawan), Provinsi Riau, pada Kamis (27/08/2020). Sidang mendengarkan keterangan saksi Kepala Desa Batang Nilo Kecil, Kharudin, yang juga mantan karyawan PT Adei.(Ist)
Sidang Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan, PT Adei Langgar Permentan Nomor 5 Tahun 2018. – Foto: Sidang lanjutan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan terdakwa PT Adei Plantation and Industry di Pengadilan Negeri Pelalawan (PN Pelalawan), Provinsi Riau, pada Kamis (27/08/2020). Sidang mendengarkan keterangan saksi Kepala Desa Batang Nilo Kecil, Kharudin, yang juga mantan karyawan PT Adei.(Ist)

Dalam sidang ini terungkap, sarana dan prasarana (Sarpras) yang dimiliki PT Adei tidak sesuai dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2018 dimana untuk luas HGU 12.680 hektar, seharusnya terdapat 20 hingga 25 menara api.

Namun pada saat Karhutla terjadi, menara pengawas yang ada di Divisi II dengan luas 1200 Hektar hanya ada 1 buah, padahal seharusnya 3 buah.

Majelis Hakim juga menanyakan ketersediaan Sarpras saat terjadi Karhutla di Divisi II. Juga tidak ada.

“Seluruh sarpras dipusatkan di Gudang yang terletak di Divisi I. Jaraknya tidak begitu jauh, hanya 30 menit atau setengah jam dari lokasi Karhutla,” ungkap Kharudin.

Sawit yang terbakar adalah sawit produktif. Di papan plang ada seruan berupa larangan membakar.Plang terpasang di berbagai sudut jalan. Bahkan di parit di berbagai blok juga ada peringatan itu.

“Namun keterlambatan peralatan, dan hanya memakai alat seadanya, seperti pelepah sawit,” ujar Kharudin.(S. Panjaitan)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan