Breaking News

Sidang Perdana Pedagang VS Perumda Pasar Jaya, Anies Baswedan dan Bos-Bos Pasar Tidak Hadir

Kok Dirut Perumda Pasar Jaya Belum Tahu Persoalan di Pasar Senen.

Sengketa pidana antara pedagang lama Blok III Pasar Senen, Jakarta Pusat dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya memasuki sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Agenda sidang perdana pada Selasa, 19 Februari 2019, tidak dihadiri para bos Pasar Senen. Padahal, PN Jakarta Pusat sudah memanggil dan mengirimkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang digugat. Yakni kepada Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Kepala Unit Pasar Besar (KUPB) Senen, Direktur Utama PT Jakarta Real Property (PT JRP) sebagai pengembang dan Gubernur DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LBH Lekasia), Charles Hutahaean, yang menjadi kuasa hukum Pedagang Pasar Senen mengatakan, di sidang perdana ini, sudah terlihat tidak ada niat baik dari bos-bos pasar itu.

“Padahal, surat dan pemanggilan untuk persidangan pertama ini sudah dikirimkan jauh-jauh hari,” ujar Charles Hutahaean, di PN Jakarta Pusat, Selasa (19/02/2019).

Persidangan yang seyogianya dimulai jam 10 pagi, terpaksan menunggu hingga jam dua siang. Dikarenakan hingga jam dua siang tidak jua hadir para tergugat, maka majelis hakim menunda persidangan dengan mengagendakan jadwal persidangan pada Selasa, 12 Maret 2019.

“PD Pasar Jaya, Dirut Perumda Pasar Jaya sudah menerima panggilan, tetapi tidak hadir di pengadilan. Demikian juga, Gubernur DKI Jakarta, sudah menerima panggilan, tetapi tidak hadir, tanpa alasan dan tanpa konfirmasi kehadiran,” tutur Charles.

Sejak diprotes oleh para pedagang mengenai penempatan dan pembagian lapak dan kios-kios di Pasar Senen, terutama di Blok 3, Perumda Pasar Jaya bergeming.

Para pedagangpun memasukkan gugatan pada Selasa 29 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Ada empat pihak sebagai tergugat yang dimasukkan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau onrechmatigedaad itu.

Tergugat I adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kemudian Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya (Dirut Perumda Pasar Jaya) sebagai Tergugat II, Kepala Unit Pasar Besar Senen Blok III dan Blok IV Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya sebagai Tergugat III dan Pengelola Pasar Senen Jaya Blok 3 PT Jaya Real Property sebagai Tergugat IV.

“Para Pihak Tergugat secara bersama-sama telah membuat ketidakpastian dan tidak dipenuhinya hak-hak para Pedagang (Penggugat) sebagai Pelaku Usaha di Unit Pasar Besar Pasar Senen Blok III,” tutur Charles Hutahaean.

Para pedagang menunggu proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan, untuk mengembalikan secara hukum hak-hak para pedagang di Pasar Senen.

“Sampai sekarang, pihak PD Pasar Jaya dan Pengelola membiarkan begitu saja para pedagang berantakan,” ujar Charles.

Menurut Charles, para pedagang Pasar Senen ditipu dan tidak diberikan haknya untuk kembali memperoleh kios atau toko mereka di Pasar yang kebakaran dan telah dibangun kembali itu.

Padahal, sejumlah kesepakatan sudah diteken sebelum proses renovasi pasar dilakukan pada 2012 lalu. Termasuk kesepakatan yang memprirotitaskan pedagang lama untuk memperoleh terlebih dahulu kios mereka.

“Sejumlah bukti yang menunjukkan adanya permainan pengelola Blok 3 Pasar Senen, berkolaborasi dengan oknum petugas PD Pasar Jaya dan bagian pemasaran, menjual kios-kios dengan harga mereka ke pihak lain,” ungkapnya.

Sejak tahun 2017, lanjutnya, upaya mengikuti prosedur yang disepakati telah dijalankan oleh para pedagang lama di Blok 3 Pasar Senen itu. Namun, pihak PD Pasar Jaya menyelewengkan sejumlah proses dan prosedur, malah menjual kios-kios kepada orang-orang yang tidak jelas kedudukan dan keberadaannya.

Hendra Iskandar, salah seorang Pedagang Lama di Blok 3 Pasar Senen, mengaku sudah memenuhi semua kesepakatan yang diteken bersama di depan Notaris, seperti para pedagang lama lainnya. Namun, dirinya tidak pernah memperoleh haknya hingga kini.

“Saya mendatangi pengelola PD Pasar Jaya, entah alasan apa saya tidak digubris. Saya sudah mendatangi kantor Bidang Ekonomi Provinsi DKI Jakarta, juga tidak ada penyelesaian. Bahkan, kami sudah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, belum ada tanggapan. Mungkin surat kami dibuang oleh stafnya di tong sampah,” tutur Hendra Iskandar.

Menurut Hendra, ratusan pedagang lama Blok 3 Pasar Senen seperti dirinya, ditekan dan dikondisikan agar tidak menuntut hak-hak mereka. Bahkan, ada juga yang sampai ditakut-takuti oleh oknum petugas supaya tidak menggugat.

“Dikarenakan tidak ada jawaban, waktu itu saya sudah tiga kali mengirimkan somasi ke pihak PD Pasar Jaya. Tidak ada jawaban sampai sekarang. Bahkan, waktu itu, Gubernurnya masih Pak Djarot, kami datangi, kami di-over ke Biro Ekonomi. Dan waktu itu, ada tertulis respon pihak Bidang Ekonomi ke kami, suratnya ditujukan ke Dirut PD Pasar Jaya, agar persoalan ini segera dijawab dan diselesaikan. Nyatanya, sampai sekarang enggak ada,” beberanya.

Dia pun mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan lewat Kuasa Hukum, agar persoalan ini diselesaikan. “Dirut Pasar Jaya harusnya menyelesaikan ini,” katanya.

Bahkan, lanjutnya, sejumlah dugaan korupsi dan penyelewengan kesepakatan telah dilakukan oknum-oknum Perumda Pasar Jaya. Karena itu, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan menindaktegas para oknum.

“Kami meminta hak kami dikembalikan ke kami. Kami mohon ke Pak Gubernur Anies agar juga memeriksa dan menindaktegas para oknum di PD Pasar Jaya, pengelola maupun pemasaran di Blok 3. Kami menduga kuat mereka korupsi dan melakukan permainan serta penyelewengan kesepakatan dengan kami para pedagang,” ujarHendra.

Kepala Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Senen, Yamin Pane menyampaikan, pihaknya sudah berupaya menyelesaikan persoalan di internal mereka.

Menurut Yamin Pane, sejumlah kios atau toko di Blok III Pasar Senen itu dijual oleh pengembang yakni PT Jakarta Real Property (PT JRP) kepada pembeli lainnya.

Sejak serah terima pada Desember 2018 lalu,PT JRP masih menguasai kios-kios dan dijual ke para pembeli sesuai harga yang ditetapkan oleh PT JRP.

“Kami sudah meminta mereka untuk mengembalikan dan menempatkan para pedagang sesuai dengan undian dan juga sesuai hak mereka. Tetapi masih alot,” ujar Yamin Pane.

Dia mengatakan, urusan ini pun sudah disampaikannya ke Dirut Perumda Pasar Jaya agar turun tangan menyelesaikan persoalan.

Jadi, setiap pedagang yang memiliki legalitas dan masih berlaku maka haknya akan dipenuhi.“Asalkan tidak dalam posisi legalitasnya sudah bibatalkan hak prioritasnya karena wanprestasi, atau melanggar ketentuan yang berlaku,” ujar Yamin.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*