Sidang Lanjutan Perkara Penipuan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kuasa Hukum Terdakwa Hotma Sitompul Nyatakan Kasus Itu Perdata

Sidang Lanjutan Perkara Penipuan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kuasa Hukum Terdakwa Hotma Sitompul Nyatakan Kasus Itu Perdata. – Foto: Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan Pledoi perkara penipuan dengan terdakwa Komisaris PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), Robianto Idup, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa, 25 Agustus 2020.(Ist)
Sidang Lanjutan Perkara Penipuan Perusahaan Tambang PT Dian Bara Genoyang, Kuasa Hukum Terdakwa Hotma Sitompul Nyatakan Kasus Itu Perdata. – Foto: Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan Pledoi perkara penipuan dengan terdakwa Komisaris PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), Robianto Idup, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa, 25 Agustus 2020.(Ist)

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penipuan dengan terdakwa Komisaris PT Dian Bara Genoyang (PT DBG), Robianto Idup, dengan agenda pembacaan Pledoi pada Selasa, 25 Agustus 2020.

Dalam persidangan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa, Hotma Sitompul mengungkapkan, perkara yang dialami oleh kliennya tersebut bukanlah perkara Pidana, melainkan Perdata.

“Pada pokoknya, berdasarkan fakta persidangan terhadap perkara ini, dapat disimpulkan bahwa perkara ini adalah perkara keperdataan. Hal ini dibuktikan melalui saksi-saksi dan bukti surat, terlebih lagi diperkuat oleh keterangan ahli Dr Dian Adriwan SH yang menyebutkan bahwa perkara a quo adalah perkara yang masuk ranah keperdataan karena ada perjanjian,” kata Hotma Sitompul, dalam Persidangan di PN Jakarta Selatan, pada Selasa (25/08/2020).

Menurutnya, selama persidangan perjanjian antara PT DBG dengan PT GPE pada 27 Juni 2011 lalu tidak pernah dijadikan bukti oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama persidangan. Dan tidak terlampir dalam berkas perkara.

“Bahwa ada perjanjian tertanggal 27 Juni 2011 antara PT DBG denganPT GPE, dan diakui. Sehingga perjanjian tersebut adalah bukti surat yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini. Apalagi atas perintah majelis hakim agar JPU memasukan perjanjian tersebut dalam daftar bukti perkara ini,” ucapnya.

Sebelumnya, korban Herman Tandrin yang merupakan Dirut PT Graha Priman Energy (GPE) melaporkan terdakwa terkait invoice yang belum dibayarkan oleh PT DBG.

Menurut Hotma, pertemuan di Kempinski antara PT DBG dan PT GPE itu bukanlah pertemuan serius, karena hanya membahas terkait dengan perseteruan antara direksi tentang pekerjaan di area tambang.

“Bahwa peristiwa pertemuan di Kempinski dan pertemuan-pertemuan lainnya masih dalam jangka waktu perjanjian antara PT DBG dengan PT GPE dan perjanjian tersebut belum berakhir,” ujarnya.

Ia menambahkan, longsor yang terjadi di area tambang PT DBG diduga karena kelalaian dari PT GPE. Oleh karena itu, PT GPE memiliki kewajiban untuk membayar penalty atau denda akibat tidak tercapainya penambangan batubara dan kerugian dari PT DBG tidak tercapainya target sesuai perjanjian dalam kontrak yang sudah disepakati.

PT DBG diduga sudah membayar jasa penambangan yang dilakukan oleh PT GPE sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 27 Juni 2011 sampai dengan 2013.

Hanya saja, Hotma mengatakan ada sekitar 3 bulan invoice PT GPE yang belum terbayarkan. Namun jika dihitung secara keseluruhan PT GPE tidak pernah mencapai target sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, hasil batubara yang sudah dijual oleh PT DBG sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2012 dengan hasil sekitar tujuh Juta USD diduga masuk ke dalam rekening PT DBG bukan ke rekening pribadi terdakwa.

Dari hasil penjualan itu juga sudah digunakan untuk pembayaran dan operasional serta digunakan untuk membayar beberapa tagihan invoice PT GPE dengan total sekitar 1,7 Juta USD, khususnya bulan Juni-Desember 2012.

“Sehingga tidak benar bahwa PT DBG tidak membayar tagihan PT GPE sejak Juni-Desember dan tidak benar bahwa hasil penjualan batubara itu tidak digunakan untuk membayar tagihan invoice PT GPE,” jelasnya.

Selain itu, Ditho Sitompul yang juga merupakan Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan, PT GPE secara sepihak menghentikan penambangan tanpa memberitahukan penghentian secara tertulis 30 hari sebelumnya.

PT GPE diduga berhenti begitu saja tanpa mengikuti prosedur sebagaimana isi surat perjanjian yang telah disepakati, dan apabila terjadi permasalahan hukum, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional (BANI).

“Bahwa PT DBG adalah perusahaan yang terdaftar menurut hukum Indonesia dan beroperasional serta memiliki izin untuk usaha penambangan. Antara PT DBG dan PT GPE ada perjanjian kerjasama tertanggal 27 Juni 2011,” jelas Ditho Sitompul.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan