Sidang Lanjutan Perkara Karhutla PT Adei, Dalam Eksepsinya Penasehat Hukum Bantah Dakwaan JPU

Sidang Lanjutan Perkara Karhutla PT Adei, Dalam Eksepsinya Penasehat Hukum Bantah Dakwaan JPU. – Foto: Penasehat Hukum Terdakwa PT Adei Plantation and Industry, yang diwakili oleh Direktur Goh Keng EE, M Sempakata pada sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa, di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (21/07/2020). (Ist)
Sidang Lanjutan Perkara Karhutla PT Adei, Dalam Eksepsinya Penasehat Hukum Bantah Dakwaan JPU. – Foto: Penasehat Hukum Terdakwa PT Adei Plantation and Industry, yang diwakili oleh Direktur Goh Keng EE, M Sempakata pada sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa, di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (21/07/2020). (Ist)

Pelalawan, Sinarkeadilan.com  – Terdakwa pelaku pembakaran hutan yakni PT Adei Plantation and Industry membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Riau.

Hal itu terungkap, apda persidangan di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan, Provinsi Riau. Sidang yang digelar pada Selasa (21/07/2020) itu menghadirkan pihak terdakwa PT Adei Plantation and Industry, yang diwakili oleh Goh Keng EE selaku Direktur. Agenda sidang adalah penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa.

Eksepsi atau nota keberatan terdakwa PT Adei and Plantation atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disampaikan oleh Penasehat Hukumnya M Sempakata bersama rekannya Suherdi dari kantor hukum Sitepu ascociates ,yang beralamat di Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Sidang dipimpin oleh tiga majelis hakim yang diketuai Bambang Setyawan yang juga merupakan Ketua PN Pelalawan, didampingi Rahmat Hidayat dan Joko Ciptanto sebagai hakim anggota. Sementara dari JPU yang hadir adalah Rahmat Hidayat dari Kejaksaan Negeri Pelalaawejari Pelalawan.

Dalam nota keberatan atau eksepsinya, terdakwa membantah dakwaan JPU dari Kejari Pelalawan yang telah dibacakan pada agenda sidang sebelumnya. Yang mana PT  Adei Plantation and Industry didakwa dengan dua dakwaan, yakni dakwaan kesatu dengan Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat  huruf a UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Serta dakwaan kedua dengan Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat  junto Pasal 116 ayat I huruf a UI-J No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam nota keberatan atau eksepsinya, terdakwa melalui  Kuasa Hukum PT Adei Plantation and Industry, M Sempakata mengatakan perkara ini harus diusut oleh pihak keploisian. Sebab, pidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam perkara ini tidak meninventarisir Sapras  damkar yang dimiliki oleh  terdakwa.

Penyidikan dilakukan hanya sebatas tempat kejadian perkara  berada pada Divisi II block 34  Kebun Nilo Barat. Kemudian, Penyidik  menyimpulkan  terdakwa melanggar Permentan No 5 tahun 2018.

“Kami keberatan  dengan kesimpulan penyidik dalam perkara ini. Sebab, PT Adei Plantation and Industry memiliki Sarpras Damkar yang cukup. Atau, sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengendalian kebakaran hutan seperti  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  No. 4 Tahun 2001  pasal 14,” jelasnya.

Sidang Lanjutan Perkara Karhutla PT Adei, Dalam Eksepsinya Penasehat Hukum Bantah Dakwaan JPU. – Foto: Penasehat Hukum Terdakwa PT Adei Plantation and Industry, yang diwakili oleh Direktur Goh Keng EE, M Sempakata pada sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa, di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (21/07/2020). (Ist)
Sidang Lanjutan Perkara Karhutla PT Adei, Dalam Eksepsinya Penasehat Hukum Bantah Dakwaan JPU. – Foto: Penasehat Hukum Terdakwa PT Adei Plantation and Industry, yang diwakili oleh Direktur Goh Keng EE, M Sempakata pada sidang penyampaian eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa, di Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (21/07/2020). (Ist)

Atau malah  menyesuaikannya dengan peraturan Permentan No. 5 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan  ditetapkannya izin AMDAL dan IUP  sebagai persyaratan operasional perkebunan PT Adei Plantation and Industry.

Selain lalai, JPU juga mendakwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian akibat kerusakan lingkungan dengan total kerugian atas kerusakan lingkungan yang terjadi adalah sebesar Rp 2.987.654.064.

Mengenai penelitian dan penghitungan kerusakan yang timbul akibat kebakaran lahan, lanjutnya,  akan dibantah dengan hasil penelitian yang lain.

“Karena terkait pengambilan, penanganan dan pengujian sampel harus melalui prosedur yang ketat terkait ketelitian, keakuratan dan ketepatannya sehingga dapat diterima secara ilmiah tanpa keraguan,” ujar M Sempakata, saat membacakan surat keberatannya.(Adi Panjaitan)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan