Sidang Lanjutan Kasus Kerusuhan Papua Agenda Verbalisan, Waduh Kacau, Saksi dan Terdakwa Tidak Dihadirkan, Jaksa Pun Mendadak Tak Hadir

Koordinator Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso: Sidang Lanjutan Kasus Kerusuhan Papua Agenda Verbalisan, Waduh Kacau, Saksi dan Terdakwa Tidak Dihadirkan, Jaksa Pun Mendadak Tak Hadir.
Koordinator Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso: Sidang Lanjutan Kasus Kerusuhan Papua Agenda Verbalisan, Waduh Kacau, Saksi dan Terdakwa Tidak Dihadirkan, Jaksa Pun Mendadak Tak Hadir.

Sidang lanjutan kasus kerusuhan Papua berakhir mengecewakan. Sidang yang digelar pada Senin, 16 Desember 2019 di Pengadilan Negeri Jayapura itu tak menghadirkan saksi maupun para terdakwanya.

Bukan hanya itu, Jaksanya pun mendadak tak hadir. Majelis Hakim yang diketuai Maria Sitanggang bersama Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) yang hadir di pengadilan kembali menelan kecewa atas tidak profesionalnya Jaksa dalam proses persidangan dengan isu yang sangat sensitif itu.

Koordinator Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, sidang yang merupakan penantian panjang bagi para pihak, terutama para terdakwa dan keluarga maupun Masyarakat Papua itu berakhir dengan membawa kekecewaan.

“Jaksa tidak hadir, dan tidak menghadirkan saksi verbalisan dan para terdakwa. Ya kita kecewa, terutama bagi keluarga terdawak dan kami dari Tim Advokat untuk Orang Asli Papua. Kami sangat kecewa atas ketidakhadiran jaksa,” tutur Sugeng Teguh Santoso, Selasa (17/11/2019).

Sugeng mengatakan, mereka sudah menunggu proses persidangan di PN Jayapura itu sejak pagi hari hingga pukul 16.30 WIT. Ternyata, Jaksa Penuntut Umum tidak hadir dan tidak menghadirkan para terdakwa yang ditahan. Yakni para terdakwa yang dituduh dalam kasus kerusuhan Jayapura akibat aksi demonstrasi menolak rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP).

Hakim Ketua, Maria Sitanggang, akhirnya membuka sidang dan menyatakan tidak ada informasi resmi atas ketidakhadiran Jaksa dan para Terdakwa di sidang pengadilan.

Padahal, hari itu agendanya adalah  pemeriksaan saksi verbalisan dalam sejumlah nomor perkara. Juga ada perkara dengan agenda Tuntutan pidana dengan terdakwa yang berbeda.

“Yang seluruhnya merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum yang telah  diagendakan pada persidangan sebelumnya yakni pada Rabu, 11 Des 2019,”jelas Sugeng Teguh Santoso.

Oleh karena ketidakhadiran JPU dan para terdakwa, lanjutnya, sidang yang menjelang libur Natal tersebut akhirnya ditunda ke tanggal 6 Januari 2019.

“Padahal, pada sidang sebelumnya, 11 Desember 2019, Jaksa telah menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan para Saksi verbalisan, yang merupakan para Penyidik dari Polda Papua yang memeriksa perkara-perkara yang sedang diperiksa Pengadilan,”jelas Sugeng.

Padahal, sebelumnya juga, Perintah Majelis Hakim adalah sangat jelas dan tegas, yakni untuk memanggil para saksi verbalisan, yaitu para Penyidik. Sebab, akan dihubungkan dengan pernyataan masing-masing terdakwa yang mencabut isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Karena BAP tersebut dibuat dengan adanya dugaan tindak kekerasan, ancaman dan tekanan selama proses pemeriksaan. Serta rekayasa pemeriksaan, dimana para Terdakwa seolah-olah didampingi oleh advokat sebagai Penasehat Hukumnya, yang ternyata faktanya tidak mendampingi para Terdakwa,”tutur Advokat Kondang Jakarta ini.

Dalam persidangan, dikatakan Sugeng, Tim Advokat  OAP telah meminta kepada Majelis Hakim agar penundaan sidang tidak mengakibatkan hak-hak para terdakwa hilang atau dikurangi. Termasuk hak untuk mengajukan saksi yang meringankan atau a de charge dan ahli.

Atas permintaan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Maria Sitanggang menyatakan hak-hak para Terdakwa pasti dijamin.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Anggota Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) Frederika Korain, menyatakan tindakan JPU yang tidak bisa menghadirkan saksi verbalisan, yakni para Penyidik dari Polda Papua yang memeriksa Para Terdakwa di tahap penyidikan semakin menyebabkan kecurigaan adanya ketidakberesan dalam proses BAP.

“Semakin menguatkan dugaan adanya tindakan rekayasa pada proses hukum terhadap para Terdakwa sejak tahap penyidikan,”ujar Frederika.

Dia melanjutkan, sikap JPU yang tidak memberi informasi ketidakhadirannya secara resmi dan juga tidak menghadirkan para Terdakwa di persidangan Senin, 16 Desember 2019, merupakan bentuk perendahan wibawa Hakim dan Pengadilan secara menyeluruh. “JPU telah merendahkan hakim dan persidangan,”katanya.

Anggota Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) lainnya, Aloysius Renwarin menyerukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja JPU  yang menangani perkara ini.

“Ini harus dievaluasi. Kinerja JPU seperti ini harus ditindak oleh pihak yang berwenang,”ujar Aloysius.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan