Sibuk Persoalkan Teknis Pembuatan Kartu, Pasien KIS Sulastri Aritonang Kok Dibiarkan Megap-Megap

Sibuk Persoalkan Teknis Pembuatan Kartu, Pasien KIS Sulastri Aritonang Kok Dibiarkan Megap-Megap.

Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial terhadap masyarakat berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) kembali dipertanyakan.

Seringkali, urusan-urusan teknis pembuatan kartu KIS menghambat pelayanan pasien yang sudah sekarat.

Seperti yang dialami seorang Ibu bernama Sulastri Aritonang. Warga Pulau Samosir, Sumatera Utara itu sedang mengalami kondisi sangat kritis. Dikarenakan sudah angkat tangan, pihak Rumah Sakit Handrianus Sinaga di Pangururan, Pulau Samosir, tempat Sulastri Aritonang sempat dirawat, merekomendasikan pasien pemilik kartu KIS itu segera dibawa berobat dan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit yang lebih memadai di Kota Medan.

Master Situmorang, suami Sulastri Aritonang, meradang dan sudah tidak sanggup mengupayakan biaya perobatan isterinya.

Master Situmorang mengeluhkan, dirinya dan isterinya yang sudah tak bisa bergerak itu makin megap-megap karena sakit berat yang dialami. Kondisi Sulastri Aritonang, membuatnya dan keluarga kehabisan harta benda untuk berobat dan operasi.

“Kondisi sudah tak berdaya. Untuk buang air besar pun harus pakai selang yang dimasukkan dari hidung. Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya kok tidak bisa dipergunakan?” ujar Master Situmorang, Sabtu (13/04/2019).

Dia menjelaskan, setelah dirawat di Rumah Sakit Handrianus Sinaga di Pangururan, Pulau Samosir, Sumatera Utara, kondisi isterinya tidak semakin membaik. Isterinya pun dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Sejati di Kota Medan.

“Di Rumah Sakit ini, KIS tidak berlaku. Mohon dibantu untuk pertolongan bagaimana supaya KIS bisa dipergunakan, kondisi keuangan sudah tak memungkinkan, karena harus menjalani operasi lagi. Mohon pertolongan,” ujar Master Situmorang.

Master Situmorang mengaku, dirinya sudah bolak-balik memohon pertolongan lewat BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial dari Kabupaten Samosir, maupun lembaga yang sama di Kota Medan, namun hasilnya nihil.

“Saya diarahkan ke Kantor BPJS Kesehatan Medan. Dan saya ke sana. Jawaban mereka sama seperti jawaban dari BPJS Kesehatan Kabupaten Samosir. Aku minta petunjuk, kira-kira untuk menindaklanjuti biaya operasi isteri saya ini nanti bagaimana solusinya,” tuturnya.

Master Situmorang pun kembali berkomunikasi dan menghubungi Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan di Samosir. Namun apa yang diperolehnya?

Master Situmorang malah di-khotbahi mengenai pembuatan kartu KIS dan peruntukannya.

“Begini jawaban mereka ke saya, KIS ini mandiri atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)? Apakah gratis? Kalau mandiri, biasanya bayar dulu tunggakan dan dendanya ke BPJS. Itu jawaban mereka ke saya,” bebernya.

Kemudian, lanjut Situmorang, dirinya juga dijelaskan lagi, jikalau PBI-JK, yang mempergunakan biaya APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten, harus di-verval lagi (verval-verifikasi dan validasi).

“Kata mereka, prosesnya lama karena harus diusulkan lagi melalui SIKS-NG (SIKS NG-Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation) untuk APBN, dan ke Dinkes untuk APBD Provinsi dan Kabupaten. Padahal, isteri saya mau pakai dalam waktu dekat. Jadi, enggak ada solusi. Kecuali, tadinya dilakukan operasi di RS Handrianus Sinaga di Pangururan, mungkin bisa pakai biaya dari Rumah Sakit itu,” tutur Master Situmorang menjelaskan jawaban yang diterimanya.

Kahumas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’aruf menyampaikan, setelah melakukan pengecekan data, pasien diketahui tidak lagi masuk dalam Jaminan PBI. “Kalau tidak didaftarkan Kemensos, ya tidak masuk lagi,” ujarnya.

M Iqbal Anas Ma’aruf menekankan, pihaknya tidak bisa melakukan tindakan, bila data pasien ternyata tidak terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kementerian Sosial.

“Harus melalui Kemensos. Didaftarkan dari Dinsos, kemudian diteruskan ke Kemensos. Kan data PBI dari Kemensos, yang merupakan hasil dari Dinsos Kabupaten atau Kota. Mestinya, dari Dinsos Kabupaten Samosir bisa ke Kemensos,” tutupnya.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyampaikan, ketika dirinya mengkonfirmasi Kantor BPJS Kesehatan Wilayah Sumut, pihak BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa kartu KIS pasien Sulastri Aritonang tidak berlaku.

“Bukan dikarenakan Pihak Rumah Sakit yang menolak keabsahan kartu KIS-nya, namun karena kartu KIS yang bersangkutan sudah tidak aktif. Sulastri Aritonang disebut tidak masuk dalam daftar masyarakat Kelompok PBI penerima kartu KIS,” ujarnya.

Dari Kantor BPJS Kesehatan Wilayah Sumut, lanjut Timboel, dijelaskan setiap terbit Surat Keputusan Penetapan Peserta PBI oleh Kemensos, akan selalu ada peserta yang keluar dan masuk. Pertimbangan keluar dan masuknya seseorang, menjadi kewenangan Mensos.

“Jadi, jawaban BPJS Kesehatan seperti itu, menurut saya tidak benar,” ujar Timboel Siregar.

Pegiat Sosial Joe Marbun, menyampaikan, betapa kasihannya masyarakat yang tidak tertangani atas nama KIS. Apa yang dialami Sulastri Aritonang itu, menurut dia, menunjukkan pelayanan kepada masyarakat masih sangat dibuat berbelit-belit dan dipersulit.

“Seharusnya, ada dasar hukumnya jika tidak lagi berhak mendapatkan KIS subsidi, dan diberi pemberitahuan kepada yang bersangkutan berdasarkan penilaian dan acuan kebijakan yang ada. Sehingga, ada kesempatan pemilik kartu untuk klarifikasi dan atau komplain. Hal ini menyangkut kualitas layanan publik,” tutur Joe Marbun.

Dia meningatkan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sebagai Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dan merupakan badan hukum nirlaba.

“Hal-hal teknis hendak dijadikan bahan ceramah di dalam situasi genting seperti itu, menurut saya, semakin menunjukkan betapa rasa kemanusiaan, pelayanan yang mengedepankan keselamatan lebih dahulu, tidak dilakukan hingga tingkat pelaksana di masyarakat,” ujar Joe.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*