Setahun Ini Pidsus Kejaksaan Kembalikan Kerugian Keuangan Negara Hingga Rp 19,6 Triliun Lebih

Setahun Adhyaksa Dipimpin Sanitiar Burhanuddin, Pidsus Kejaksaan Kembalikan Kerugian Keuangan Negara Hingga Rp 19,6 Triliun Lebih. – Foto: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyampaikan laporan Capaian Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung Republik Indonesia, di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).(Ist)
Setahun Adhyaksa Dipimpin Sanitiar Burhanuddin, Pidsus Kejaksaan Kembalikan Kerugian Keuangan Negara Hingga Rp 19,6 Triliun Lebih. – Foto: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono menyampaikan laporan Capaian Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung Republik Indonesia, di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).(Ist)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengklaim telah mengembalikan kerugian keuangan negara mencapai Rp19.629.250.912.165,- (sembilan belas triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus dua belas ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan RM1.412 (seribu empat ratus dua belas Ringgit Malaysia), selama satu tahun kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin ini.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Hari Setiyono saat menggelar konperensi pers laporan Capaian Kinerja Satu Tahun Jaksa Agung Republik Indonesia, di Komplek Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Blok M, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2020).

Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara itu, dijelaskan Hari Setiyono, berasal dari Bidang Pidsus Kejagung.

Pidsus Kejaksaan Agung telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp18.723.983.669.675,90 (delapan belas triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh sen).

Kemudian, dari Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp905.267.242.490,- (sembilan ratus lima miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), RM1.412 (seribu empat ratus dua belas Ringgit Malaysia) dan yang lainnya berupa aset seperti benda bergerak dan tidak bergerak.

Selain itu, Pengembalian Keuangan Negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga telah dilakukan kejaksaan.

Adapun pengembalian Keuangan Negara dan PNBP yang telah berhasil dicapai Kejaksaan selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020 adalah, pertama, Bidang Pidsus di seluruh Indonesia telah berhasil melaksanakan pengembalian keuangan negara sebesar Rp7.028.705.921.302,- (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah).

Dua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda perkara sebesar Rp48.873.534.660,- (empat puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan dari biaya perkara sebesar Rp66.042.761.343,- (enam puluh enam miliar empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Hari Setiyono menyebut, semua kinerja itu, dalam rangka menindaklanjuti 5 arahan prioritas Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Tiga hari setelah pelantikan, tambahnya, Jaksa Agung Republik Indonesia segera merumuskan dan menerbitkan 7 Kebijakan Utama Jaksa Agung bagi seluruh Jaksa di penjuru Indonesia.

Kebijakan tersebut yaitu, satu, penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

Dua, penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah.

Tiga, melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait.

Empat, pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.

Lima, menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Enam, diperlukan sistem complain and handling management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

Tujuh, inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat diimplementasikan dalam skala nasional.

“Kebijakan utama tersebut, terejawantahkan dalam berbagai kebijakan dan capaian yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia,” tandas Hari Setiyono.(JR)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan