Sesuai Sila Keempat Pancasila dan UUD 1945, GEPENTA Dukung Pemilihan Presiden Dikembalikan Lewat MPR

Sesuai Sila Keempat Pancasila dan UUD 1945, Ketua Umum Gepenta Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit Dukung Pemilihan Presiden Dikembalikan Lewat MPR.
Sesuai Sila Keempat Pancasila dan UUD 1945, Ketua Umum Gepenta Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit Dukung Pemilihan Presiden Dikembalikan Lewat MPR.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran dan Anarkis (DPN Gepenta) Birgjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit mendukung proses pemilihan Presiden lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Proses pemilihan tanpa melibatkan keseluruhan orang per orang rakyat Indonesia itu sangat banyak manfaatnya. Dan sangat demokratis. Selain itu, sesuai Amanat Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), pemilihan Presiden dengan cara musyarawarah lewat MPR juga telah dinyatakan dalam Sila Keempat dari Pancasila.

“Karena itu, kami sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti-Narkoba, Tawuran dan Anarkis (DPN Gepenta) sejalan dan mendukung usulan yang telah disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama, KH Said Aqil Siradj, agar pemilihan Presiden mendatang dikembalikan ke MPR saja,” tutur Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit, di Jakarta, Minggu (01/12/2019).

Bahkan sebelumnya, DPN Gepenta sudah menyampaikan pemikiran dan usulannya lewat buku yang ditulis Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit, yang bertumpu pada empat poin utama.

Pertama, upaya kembali ke UUD 1945, yaitu Menciptakan Indonesia yang Aman dan Makmur dan Demokrasi Pancasila. Hal itu dituangkan dalam buku yang dirilis pada 2014. Kedua, Demokrasi Pancasila Tanpa Pilpres dan Pilkada, yang disampaikan pada 2015. Ketiga, Refleksi Pancasila 70 Tahun dan Implementasinya, pada 1 Juni 2015 dan keempat, Pertahankan NKRI dengan Perlawanan Rakyat Semesta, pada Mei 2017.

Menurut Parasian Simanungkalit, Indonesia saat ini telah kehilangan demokrasinya sendiri, yakni Demokrasi Pancasila dalam wujud Permusyawaratan dan Perwakilan.

Simanungkalit menegaskan, pelaksanaan Pilpres dan Pilkada yang dianut Indonesia sejak di Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, merupakan penghianatan terhadap Demokrasi Pancasila.

“Ir Soekarno pada pidatonya dalam awal pembentukan Dasar Negara berkata, Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi Permusyawaratan yang memberi hidup, yakni Politiek-economishe democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” tegasnya.

Demokrasi liberal yang dipraktikkan saat ini, lanjut Simanungkalit, tidak mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, cita-cita menuju masyarakat yang aman dan sejahtera, semakin jauh.

“Kitalah yang merasakan sejak menganut demokrasi liberal yaitu Pilpres dan Pilkada secara langsung, yang dimulai tahun 2004. Apakah telah mencapai kesejahteraan sosial? Hampir semua rakyat Indonesia menyampaikan, kesejahteraan sosial itu hanya dinikmati Pejabat Penyelenggara Negara, yang banyak korupsi. Juga oleh pelaku-pelaku unjuk rasa yang menjurus kepada Anarkis. Bahkan bertumbuh kembangnya perbuatan tawuran dan anarkis serta radikalisme terorisme. Yang paling menakutkan ancaman pendirian Negara Khilafah,” bebernya.

Oleh karena itulah, menurut Brigjen Pol (Purn) Parasian Simanungkalit, Bung Karno memiliki visi dengan memilih Demokrasi Pancasila sebagai demokrasinya Indonesia. Hal itu juga terdapat Sila Keempat Pancasila.

“Ini artinya, bahwa MPR RI-lah yang memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Inilah yang perlu kita kembalikan, agar pada tahun 2024 yang akan datang kita kembali kepada Demokrasi Pancasila, Pemilihan Presiden oleh MPR,” ujar Simanungkalit.

Dia berharap, penyelenggara Negara mesti bekerja keras untuk menetapkan dan memutuskan kembali ke UUDE 1945 yang asli. “Sebagaimana usulan yang kita sampaikan ini,” katanya.

Untuk tujuan itu, Parasian Simanungkalit menyatakan,  Gepenta akan merespon kondisi itu, dengan akan menyelenggarakan Seminar Nasional, di mulai awal Januari 2020.

“Yang diselenggarakan di semua Pengurus DPK dan DPP Gepenta. Di Kotamadya, Kabupaten dan Provinsi dan secara Nasional di Jakarta,” ujar Simanungkalit.

Jika memang Negara ini berdasarkan Pancasila, tambahnya, maka semua turunannya dalam aturan dan tata cara, termasuk dalam pemilihan presiden, harus dikembalikan kepada Pancasila yang sesungguhnya.

“Mari kita seluruh Bangsa Indonesia yang  mengaku Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, maka kita harus konsekuen melaksanakan Demokrasi Pancasila yakni Permusyawaratan dan Perwakilan. Dengan pemilihan Presiden dan Wapres dilaksanakan oleh MPR, atas usulan Partai Politik pemenang pemilu secara Nasional,” terangnya.

Demikian pula, pada Pemilihan Gubernur/Wagub oleh DPRD Provinsi atas usulan yang disampaikan Parpol pemenang pemilu di Provinsi, serta Bupati/Wabup atau Walikota/Wawalkot, dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kotamadya atas usulan Parpol pemenang Pilkada di daerah tersebut. “Mesti kita kembalikan ke semua,” ujar Simanungkalit.(JR)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*