Sering Menindas Orang Kecil, PKL Menolak Pemimpin Psikopat di Jakarta

Sering Menindas Orang Kecil, PKL Menolak Pemimpin Psikopat di Jakarta

- in NASIONAL
433
0
Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun: PKL di Jakarta Tidak Akan Memilih Gubernur yang Psikopat.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menolak orang-orang yang dianggap sering melakukan penindasan terhadap masyarakat kecil seperti kepada Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pejabat negara dan pemerintahan yang hanya main gusur dan larang PKL dianggap sebagai orang-orang yang memiliki penyakit kegilaan atau yang dikenal sebagai psikopat. Karena itu, para PKL menyatakan diri menolak pemimpin atau calon pejabat seperti itu.

Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun menegaskan, sosok pejabat yang sudah terindikasi sebagai seorang psikopat sangat berbahaya jika diberikan kekuasaan.

“Psikopat itu sangat berbahaya dan tidak boleh jadi pemimpin. Apalagi jika diberikan kedudukan atau kekuasaan, maka akan makin sesuka hatinya dan terus-terusan melakukan penindasan kepada masyarakat kecil seperti PKL,” papar Ali Mahsun, di Jakarta.

Sebagai contoh konkrit, lanjut Ali Mahsun, di Provinsi DKI Jakarta sendiri, pejabatnya dianggap sebagai seorang psikopat. Ali menuturkan, sikap dan perilaku Gubernur DKI Jakarta saat ini yakni Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, secara kasat mata bukanlah seorang pemimpin, melainkan seorang penindas dan penjajah PKL dan wong cilik di DKI Jakarta.

“Pedagang Kaki Lima (PKL) digusur dan diusir semena-mena, bahkan seringkali dianiaya secara fisik tidak beradab,” terang dia.

Salah seorang PKL yang menjadi korban kebiadaban yang dimaksud, diungkapkan Ali adalab seorang kakek bernama Mat Alim berusia 56 tahun. Mat Alim adalah PKL di Monas yang merupakan korban sekaligus saksi sejarah korban kebiadaban Ahok pada Tragedi Malam Tahun Baru 2014 lalu.

“Mat Alim harus dirawat dan dioperasi di RSCM. Demikian pula, puluhan ribu perumahan wong cilik dibuldozer dengan sangat kejam. Untuk kesekian kalinya APKLI menyampaikan bahwa Ahok itu sangat berbahaya, tak boleh jadi Gubernur DKI Jakarta lagi,” ujar pria yang merupakan seorang dokter ini.

dr Ali Mahsun, M. Biomed sebagai Ketua Umum DPP APKLI menegaskan hal itu dalam kegiatan Peringatan 1 Tahun Maklumat PKL Melawan Penjajahan PKL dan Ekonomi Rakyat di Jakarta 30/9/2016.

“PKL Monas Jakarta dituduh membuat sirup dari air comberan. Sungguh tak beradab dan sangat kotor makian mulut Ahok kepada PKL. Demikian pula kepada wong cilik di seluruh DKI. Emosi Ahok meledak-ledak, pemarah besar, mengganggap dirinya paling benar, merasa tak pernah bersalah, melawan siapapun bahkan tak peduli ada peraturan perundangan yang ditabraknya,” ujar Ali.

Menurut dia, Ahok tak peduli terhadap PKL dan wong cilik bahkan menindasnya, tak pernah peduli pihak lain rugi atas perilaku dan tindakannya. Bahkan Kasus Reklamasi Teluk Jakarta, menurut Ali, dengan kasat mata Ahok telah merobek dan mencabik-cabik merah putih dan kedaulatan bangsa Indonesia.

“Ahok tak jarang bertindak melampaui Pancasila dan UUD 1945. Indonesia akan hancur jika Ahok masih tetap jadi pemimpin. Bahkan Ahok sudah tak pantas lagi menjadi Warga Negara RI”, ujar Dokter Ali yang juga Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995 – 1998.

Dari rangkaian bukti dan fakta perilaku dan tindakan Ahok selama memimpin DKI Jakarta, kata dia, khususnya terhadap PKL dan wong cilik ada yang duanggap memiliki kesalahan pada dirinya, maka Ali meyakini bahwa Ahok mengalami gangguan psikopat.

“Oleh karena itu, Ahok sangat berbahaya jika memimpin DKI Jakarta lagi. PKL dan wong cilik akan dibumihanguskan oleh Ahok, lebih dari itu Merah Putih Indonesia dan Kedaulatan Bangsa akan terobek-robek,” ujar Ali.

Untuk itu, menurut Ali, APKLI beserta PKL se-DKI Jakarta bertekad bulat, bersatu dan solid menghadang Ahok pada Pilkada DKI 2017.

“Paling tidak, ada sekitar lima ratus ribu (500.000) PKL beserta sanak familinya mengharamkan diri untuk memilih Ahok,” pungkas Ali.(JR)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

IPW: Jangan Bertindak Biadab Kepada Rakyat, Hentikan Kekerasan Terhadap Warga di Pulau Rempang dan Pulau Galang

Indonesia Police Watch (IPW) menyerukan kepada Pemerintah, khususnya