Seribuan Lebih Laporan di Kompolnas Antri, Kinerja Polri Masih Jauh Dari Harapan Masyarakat

Instrumen Polri Paling Maju

Dialog Publik yang dilakukan oleh Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Dialog dengan tema Menilik Kinerja Polri Dalam Menegakkan Hukum Dalam Mewujudkan Polri Yang Profesional Dan Dicintai Rakyat itu dilaksanakan di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2019).
Dialog Publik yang dilakukan oleh Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Dialog dengan tema Menilik Kinerja Polri Dalam Menegakkan Hukum Dalam Mewujudkan Polri Yang Profesional Dan Dicintai Rakyat itu dilaksanakan di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Jumat (9/8/2019).

Kepolisian Republik Indonesia dikenal memiliki instrument paling maju. Namun, kinerja nyatanya bagi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat minim.

Malah, institusi Bhayangkara itu kerap melakukan pelanggaran terhadap instrument-instrumen tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Arif Nur Fikri saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik yang dilakukan oleh Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN). Dialog dengan tema Menilik Kinerja Polri Dalam Menegakkan Hukum Dalam Mewujudkan Polri Yang Profesional Dan Dicintai Rakyat itu dilaksanakan di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu Raya,  Jakarta Timur, Jumat (9/8/2019).

Arif menegaskan,  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Polri melakukan banyak pelanggaran dan kesalahan. “Ini sebagai kritik dan sekaligus saran, bagi perbaikan pelayanan Polri,” ujarnya.

Dia mengatakan,  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah mengatur tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, di KontraS sendiri, menurut Arif, setiap tahunnya melaporkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ke Kepolisian. “Tetapi tidak banyak kemajuan,” katanya.

Arif menegaskan, pandangan KontraS terhadap kinerja kepolisian, belum menunjukkan kinerja yang oke.

“Saya mau katakan ini masih minim. Tapi kalau ditanya dari sisi instrumen saya akui bahwa polisi paling maju. Persoalan implementasinya di lapangan itu masih minim. Tugas dan tanggungjawab seorang kepolisian sudah dibatasi oleh aturan-aturan hukum,” ujar Arif.

Bukan satu atau dua, kata dia, banyak peraturan yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP). Seharusnya, setiap penindakan membuat aparat kepolisian cukup maju sesuai peraturan yang berlaku.

“Sayangnya, di tataran implementasi sangat jauh dari kata layak. Banyak aparat yang menabrak aturan yang berlaku. Dan itulah yang membuat rusak citra kepolisian buruk di masyarakat,” katanya.

Selain itu, pengawasan di internal kepolisian juga masih sangat minim. Pemberian sanksi bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran juga minim. Bahkan sangat jarang dijatuhkan sanksi bagi anggota pelanggar.

“Tidak diimbangi dengan proses penghukuman terhadap anggota atau pelaku-pelaku yang melakukan penyiksaan,” tutur Arif.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jendral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arif Wicaksana meminta, Polri segera berbenah diri.

Saat ini, kata dia, seribuan lebih pengaduan di Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak berjalan. Untuk itu, Arif Wicaksana meminta, institusi Bhayangkara tetap membuka ruang bagi kritik yang membangun, yang dialamatkan kepada Polri.

“Sekitar seribu lebih pengaduan masyarakat yang tidak berjalan di Kompolnas. Ini pun harusnya, pihak kepolisian tidak menutup ruang untuk dikritik. Kritik itupun positif dan menjadi saran memperbaiki kinerja Polri yang lebih baik lagi ke depan,” ujar Arif Wicaksana.(Nando)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan